Metrorimes (Purworejo)— Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Purworejo memperluas edukasi keimigrasian hingga tingkat desa dan kelurahan. Melalui program Desa Binaan ini Imigrasi ingin membangun komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat.
Di wilayah Purworejo, Komitmen tersebut beberapa waktu lalu dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Desa Binaan Imigrasi bersama Kelurahan Boro Kulon, Kecamatan Banyuurip yang dilanjutkan dengan penyuluhan kepada masyarakat di Aula Kelurahan Boro Kulon.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Imigrasi Purworejo, Lurah Boro Kulon, unsur RT dan RW, Babinkamtibmas, Babinsa, serta perwakilan LPK XJapan Career
Melalui program ini, Kantor Imigrasi sekaligus ingin memperkuat penyebarluasan informasi mengenai keimigrasian, khususnya bagi masyarakat yang berencana bekerja ke luar negeri.
Dalam penyuluhan, masyarakat mendapatkan informasi mengenai PIMPASA (Petugas Imigrasi Pembina Desa) serta berbagai layanan dan informasi keimigrasian yang dapat diakses masyarakat. Kehadiran PIMPASA diharapkan dapat menjadi penghubung antara masyarakat dengan petugas Imigrasi, termasuk ketika terdapat pertanyaan maupun kendala yang berkaitan dengan keimigrasian.
Pada kesempatan itu juga banyak menyoroti pentingnya menempuh jalur resmi atau legal sata hendak bekerja ke luar negeri. Sejumlah warga menyampaikan pengalaman maupun pertanyaan mengenai pekerjaan di luar negeri, termasuk cara mengenali tawaran kerja yang mencurigakan, membedakan pihak yang legal dan ilegal, serta memastikan informasi mengenai perusahaan atau pemberi kerja.
Masyarakat diingatkan untuk berhati-hati terhadap tawaran yang menjanjikan proses cepat dan mudah, terlebih apabila disertai permintaan sejumlah uang di awal atau penggunaan data diri yang tidak sesuai.
Edukasi mengenai pekerja migran yang prosedural turut menjadi perhatian karena berkaitan dengan upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Migran (TPPM).
Dalam kesempatan itu pula, Imigrasi Purworejo juga menyampaikan rencana kolaborasi dengan pihak terkait, termasuk P2MI dan P3MI, untuk memperluas edukasi kepada masyarakat mengenai prosedur bekerja ke luar negeri secara legal dan aman.
Sejumlah warga juga menyampaikan pertanyaan mengenai bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia yang menghadapi persoalan di luar negeri. Hal ini menjadi salah satu perhatian dalam pembentukan Desa Binaan Imigrasi di Boro Kulon, mengingat terdapat warga setempat yang pernah menghadapi permasalahan hukum di luar negeri.
Imigrasi Purworejo telah melakukan penelusuran serta berupaya mendapatkan akses konsuler dan informasi yang diperlukan untuk memberikan dukungan sesuai kewenangan.
Selain dari Imigrasi Purworejo, kegiatan juga menghadirkan informasi dari LPK XJapan Career Global mengenai peluang kerja dan program pemagangan ke Jepang. Masyarakat diberikan pemahaman untuk memastikan lembaga yang menawarkan program kerja atau pemagangan memiliki legalitas yang jelas. Salah satu indikator yang dapat diperiksa adalah keberadaan legalitas usaha melalui OSS serta verifikasi dari instansi terkait.
Melalui kegiatan Desa Binaan Imigrasi ini, Kantor Imigrasi Purworejo menegaskan komitmennya untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat, tidak hanya melalui pelayanan keimigrasian, tetapi juga melalui edukasi dan pengawasan. Masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya informasi yang benar sebelum bekerja ke luar negeri, sehingga dapat menghindari risiko keberangkatan nonprosedural dan berbagai persoalan yang mungkin timbul di kemudian hari.
Program Desa Binaan Imigrasi di Kelurahan Boro Kulon diharapkan menjadi ruang kolaborasi yang berkelanjutan antara Imigrasi, pemerintah kelurahan, aparat kewilayahan, serta masyarakat. Dengan semakin dekatnya akses terhadap informasi, masyarakat diharapkan dapat menjadi lebih waspada, memahami prosedur, dan bersama-sama mencegah TPPO maupun TPPM.(dnl)
