283 Ribu Warga Terserang ISPA Akibat Karhutla, Vita Ervina Desak Respons Darurat Kesehatan
Metro Times (Magelang) — Dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap kesehatan masyarakat semakin mengkhawatirkan. Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga meningkatkan risiko gangguan pernapasan.
Kementerian Kesehatan mencatat 283.270 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di 63 kabupaten/kota pada tujuh provinsi terdampak selama periode 18 Agustus hingga 13 Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, sekitar 63.700 kasus terjadi pada anak berusia di bawah lima tahun atau balita. Bahkan, pada 13 Oktober 2026 saja, tercatat 3.897 kasus baru dalam sehari.
Anggota Komisi IX DPR RI, Vita Ervina, menilai data tersebut menunjukkan bahwa dampak kesehatan karhutla telah menjadi krisis yang membutuhkan penanganan segera. Ia mendesak pemerintah pusat dan daerah beralih dari pendekatan yang hanya mengandalkan imbauan dan koordinasi menuju respons darurat kesehatan yang terukur, terintegrasi, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.
“Kita tidak lagi bicara soal kemungkinan. Hampir 300 ribu warga sudah mengalami ISPA, dan puluhan ribu di antaranya adalah balita. Setiap hari ribuan kasus baru muncul. Keberhasilan penanganan harus diukur dari kemampuan menekan angka kasus, melindungi kelompok rentan, dan memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan, bukan dari banyaknya rapat koordinasi,” ujar Vita kepada awak media di Magelang, Jumat (16/10/2026).
283 Ribu Kasus ISPA Tercatat di Tujuh Provinsi
Selain meningkatnya kasus ISPA akibat karhutla, kondisi tersebut diperburuk oleh kualitas udara yang memburuk di sejumlah wilayah terdampak. Berdasarkan laporan Kementerian Lingkungan Hidup yang dikutip dalam naskah ini, wilayah Kalimantan Tengah yang dipantau berada dalam kategori berbahaya berdasarkan parameter PM2.5. Sementara itu, mayoritas wilayah Kalimantan Barat dilaporkan mengalami kualitas udara dalam kategori tidak sehat hingga berbahaya. Riau dan Jambi juga mencatat kualitas udara pada kategori sangat tidak sehat.
Pada pagi hari 15 Oktober 2026, konsentrasi PM2.5 di Palangka Raya dilaporkan mencapai 844,6 mikrogram per meter kubik (µg/m³). Sebaran asap juga meluas ke Sumatera Utara dan Aceh, bahkan mencapai Malaysia dan Singapura.
Vita menilai paparan partikel halus PM2.5 perlu menjadi perhatian serius karena partikel tersebut dapat masuk jauh ke dalam saluran pernapasan dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Anak-anak, balita, ibu hamil, lansia, serta masyarakat yang memiliki penyakit paru-paru dan jantung perlu mendapatkan perlindungan khusus.
Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat tidak dapat terus bergantung pada datangnya hujan untuk mengakhiri krisis asap. BMKG memperkirakan awal musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia mengalami kemunduran di tengah kondisi El Niño yang sangat kuat.
Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan langkah perlindungan kesehatan untuk beberapa pekan ke depan dengan mempertimbangkan perkembangan cuaca dan kondisi di setiap wilayah terdampak.
“Kita tidak bisa menggantungkan harapan pada hujan. Selama kebakaran belum terkendali dan kualitas udara masih berbahaya, risiko kesehatan akan terus membayangi masyarakat. Pemerintah harus menyiapkan perlindungan yang berkelanjutan, bukan sekadar menunggu perubahan cuaca,” terangnya.
Lima Langkah Darurat Kesehatan yang Didesak Vita Ervina
Vita mengapresiasi pengerahan 2.106 tenaga kesehatan dan distribusi 2,8 juta masker oleh pemerintah. Namun, menurutnya, langkah tersebut perlu diikuti intervensi yang lebih terarah dan sebanding dengan besarnya dampak kesehatan akibat karhutla.
Ia mendesak pemerintah segera mengambil lima langkah konkret untuk memperkuat respons darurat kesehatan dan melindungi masyarakat di wilayah terdampak.
1. Memperkuat kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan
Pemerintah perlu memastikan ketersediaan obat-obatan, oksigen, nebulizer, tenaga kesehatan, dan ruang perawatan anak berdasarkan perkembangan kasus harian. Kesiapan fasilitas kesehatan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah terdampak.
2. Menyediakan ruang udara bersih bagi kelompok rentan
Ruang dengan kualitas udara yang lebih bersih perlu disediakan di puskesmas, sekolah, dan fasilitas publik. Pemerintah juga perlu memperkuat perlindungan bagi balita, anak-anak, ibu hamil, lansia, serta masyarakat dengan penyakit paru-paru dan jantung.
3. Menyesuaikan aktivitas belajar dan bekerja dengan kualitas udara
Kebijakan belajar dan bekerja dari rumah serta pembatasan aktivitas luar ruangan perlu dipertimbangkan berdasarkan kondisi kualitas udara dan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU). Langkah tersebut harus disesuaikan dengan tingkat risiko di masing-masing wilayah.
4. Mengintegrasikan data ke dalam sistem peringatan dini
Data titik panas, ISPU, arah angin, persebaran asap, dan jumlah kasus ISPA harian perlu diintegrasikan ke dalam sistem peringatan dini. Informasi tersebut harus menjadi dasar pengambilan keputusan cepat sekaligus menjadi acuan penyampaian informasi risiko kepada masyarakat.
5. Menjamin akses pemeriksaan dan pengobatan
Warga terdampak harus memperoleh pemeriksaan dan pengobatan tanpa hambatan administrasi yang tidak perlu, termasuk melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah perlu memastikan masyarakat mengetahui fasilitas kesehatan yang dapat diakses dan layanan yang tersedia.
“Data jangan berhenti di dashboard. Ketika kualitas udara sudah menunjukkan kategori berbahaya, pemerintah harus segera mengeluarkan keputusan perlindungan dan memastikan masyarakat mengetahui apa yang harus dilakukan. Jangan sampai informasi risiko tersedia, tetapi tindakan di lapangan terlambat,” tegas Vita.
Pengendalian Karhutla Harus Berjalan Bersamaan dengan Perlindungan Kesehatan
Vita menegaskan bahwa penanganan dampak kesehatan tidak dapat dipisahkan dari upaya pengendalian sumber pencemaran. Berdasarkan data BNPB yang dikutip dalam naskah ini, luas karhutla di enam provinsi prioritas telah mencapai sekitar 129.900 hektare hingga 12 Oktober 2026.
Besarnya luas kebakaran tersebut menunjukkan pentingnya memperkuat pencegahan dan pemadaman sejak dini, melakukan pembasahan lahan gambut sesuai kondisi setempat, meningkatkan pengawasan di wilayah rawan, serta menegakkan hukum terhadap pelaku pembakaran.
Koordinasi lintas sektor, menurut Vita, harus diarahkan untuk menekan perluasan kebakaran sekaligus mengurangi paparan asap terhadap masyarakat. Dengan demikian, penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga pada pencegahan dampak kesehatan yang lebih luas.
Vita menegaskan bahwa Komisi IX DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap kesiapan pemerintah dalam menangani dampak kesehatan karhutla. Pengawasan tersebut mencakup ketersediaan tenaga kesehatan, obat-obatan, fasilitas pelayanan kesehatan, serta akses pengobatan bagi warga terdampak.
“Karhutla terus berulang setiap tahun, dan masyarakat selalu menanggung dampaknya. Pemerintah harus memastikan bahwa kesiapan layanan kesehatan berjalan seiring dengan upaya pemadaman dan pencegahan kebakaran. Negara harus melindungi warganya sebelum mereka jatuh sakit, bukan baru bergerak setelah ratusan ribu orang terserang ISPA,” jelas Vita.
(rif)
