METRO TIMES ( Ambon-)-Komisi III DPRD Provinsi Maluku melakukan peninjauan langsung (on the spot) ke sejumlah pelabuhan di Kota Ambon, Selasa (16/12/2026).
Dalam peninjauan itu Komisi III menemukan berbagai kekurangan dalam kesiapan infrastruktur, serta pelayanan transportasi laut menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026.
Peninjauan dilakukan di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon dan Pelabuhan Penyeberangan Ferry Hunimua guna memastikan kesiapan fasilitas dan pelayanan bagi masyarakat.
Fokus peninjauan meliputi fasilitas bongkar muat, ruang tunggu penumpang, serta aspek keselamatan dan keamanan pelayaran.
Selain itu, Komisi III juga menyoroti pengelolaan pelabuhan yang dinilai masih perlu dibenahi, terutama terkait kebersihan lingkungan serta kelancaran arus barang dan penumpang.
Kegiatan tersebut dipimpin Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wajo, didampingi Sekretaris Komisi III, Abdullah Kelilauw, bersama anggota Komisi III lainnya.
Dalam peninjauan tersebut, Komisi III berdialog langsung dengan pihak pengelola pelabuhan dan instansi terkait, untuk menyerap berbagai keluhan serta masukan di lapangan.
Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wajo, menyampaikan bahwa peninjauan ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat Komisi III pada 1 Desember 2026, dan dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu guna melihat kondisi riil kesiapan pelabuhan.
“Hasil di lapangan, kami menemukan penumpukan penumpang di Pelabuhan Yos Sudarso yang tidak diimbangi dengan ketersediaan toilet dan kamar mandi. Ditambah lagi adanya perbaikan di area Pelindo yang menyebabkan penumpang harus berdesak-desakan,” ujar Alhidayat.
Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, Komisi III telah berkoordinasi dengan General Manager Pelindo dan akan mengundang secara resmi Pelindo, Pelni, ASDP, serta Dinas Perhubungan untuk memastikan seluruh kekurangan tersebut segera ditindaklanjuti.
“Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 17 Desember. Hari ini tanggal 16, namun kesiapan di lapangan masih belum maksimal. Ini harus segera dibenahi,” tegasnya.
Selain persoalan fasilitas, Politisi PDI-Perjuangan itu juga menerima keluhan masyarakat terkait pengelolaan tiket, serta adanya pihak yang bukan petugas resmi namun ikut mengatur penumpang di atas kapal.
“Kondisi tersebut berpotensi mengganggu ketertiban dan keselamatan pelayaran,” cetusnya.
Wajo mengatakan, Komisi III DPRD Maluku akan terus mengawasi kesiapan pelabuhan dan pelayanan transportasi laut, agar masyarakat dapat merayakan Nataru 2026 dengan aman dan nyaman.
