MetroTimes (Surabaya) – Dinamika penegakan hukum di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur memasuki fase krusial pasca penggeledahan dan penetapan tersangka di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Perkara tersebut kini sepenuhnya berada dalam penanganan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk proses pendalaman hingga penuntutan.
Ketua Koordinator Wilayah Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur dan Indonesia Timur, Heru Satriyo, menilai kasus ini menjadi alarm serius bagi seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jawa Timur. Ia menekankan pentingnya membangun kembali kesadaran kolektif, khususnya terkait integritas dan tanggung jawab sebagai aparatur negara.
Menurutnya, reaksi publik yang berkembang—mulai dari kritik hingga spekulasi yang melebar—harus disikapi secara bijak. Ia mengingatkan agar tidak terjadi generalisasi yang justru merusak kepercayaan terhadap institusi pemerintah secara keseluruhan.
“Peristiwa ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh. Bukan hanya soal individu, tetapi juga sistem, budaya kerja, dan pola relasi di internal OPD,” tegas Heru.
MAKI Jatim juga menyoroti pentingnya membangun “sense of belonging” di antara jajaran birokrasi. Hal ini dinilai krusial untuk menjaga soliditas organisasi sekaligus memastikan arah pembangunan tetap berjalan sesuai tujuan utama, yakni kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut, Heru menegaskan bahwa posisi Gubernur sebagai simbol tertinggi pemerintahan daerah harus dijaga marwah dan kehormatannya. Loyalitas dan kepatuhan terhadap kepemimpinan, menurutnya, perlu diwujudkan dalam bentuk kinerja profesional dan bebas dari praktik menyimpang.
Ia juga mengingatkan bahwa jabatan publik bukan sarana untuk kepentingan pribadi, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum. Oleh karena itu, setiap aparatur negara dituntut untuk menempatkan kepentingan masyarakat di atas segalanya.
“Kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa orientasi pengabdian harus kembali ditegaskan. Tujuan akhir dari setiap kebijakan adalah kemaslahatan masyarakat, bukan keuntungan individu,” ujarnya.
MAKI Jatim berharap proses hukum berjalan transparan dan tuntas, sekaligus menjadi titik balik dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berintegritas di Jawa Timur.
(nald)
