METROTIMES ( Saleman,) 25 Juni 2026 – Komitmen menghadirkan pelayanan publik yang lebih dekat kepada masyarakat kembali diwujudkan melalui inovasi Jemput Bola Pelayanan Publik (Jebol Yanlik) yang digelar Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku di Balai Desa Saleman, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Kamis (25/6/2026).
Kegiatan ini menjadi angin segar bagi warga Desa Saleman dan sejumlah desa di sekitarnya. Untuk pertama kalinya, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan administrasi secara langsung tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke Kota Masohi.
Program tersebut merupakan hasil kolaborasi Ombudsman RI Perwakilan Maluku bersama BPJS Kesehatan Cabang Ambon, Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, serta Puskesmas Perawatan Saleman.
Melalui layanan terpadu yang disediakan, masyarakat dapat berkonsultasi sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan administrasi kependudukan, mulai dari pembuatan dan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP), pengurusan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), kepesertaan BPJS Kesehatan, hingga berbagai kebutuhan pelayanan publik lainnya.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Maluku, Hasan Slamat, menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses pelayanan publik yang mudah dan setara.
“Untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, khususnya terkait administrasi seperti KTP, DTKS, BPJS maupun pelayanan lainnya, silakan datang ke loket yang telah disiapkan. Tidak perlu lagi datang jauh-jauh ke Masohi,” ujar Hasan dalam sambutannya.
Menurut Hasan, dokumen kependudukan merupakan fondasi utama bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai hak sebagai warga negara. Karena itu, ia mengajak masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melengkapi administrasi kependudukan dan memastikan akses terhadap program bantuan maupun jaminan kesehatan yang disediakan pemerintah.
“Masyarakat cukup membawa fotokopi Kartu Keluarga untuk mendapatkan layanan ini dan seluruh pelayanan diberikan secara gratis. Kami berharap kolaborasi ini dapat membantu masyarakat menyelesaikan berbagai persoalan administrasi yang dihadapi,” katanya.
Pelaksanaan Jebol Yanlik juga mendapat apresiasi dari Wakil Ketua DPRD Maluku Tengah, Arman Mualo. Ia menilai program tersebut menjadi langkah konkret dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang selama ini terkendala jarak dan akses.
“Kami menyambut baik dan mengapresiasi inovasi Jemput Bola Pelayanan Publik ini sebagai wujud nyata negara hadir di tengah masyarakat agar masyarakat memperoleh pelayanan yang cepat, mudah, dan terjangkau,” ungkap Arman.
Ia menambahkan, kehadiran Ombudsman tidak hanya sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah yang secara langsung mendengar keluhan masyarakat dan membantu mencarikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi warga.
Sementara itu, Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tengah, Eliezer Istia, mengajak seluruh perangkat daerah untuk menjadikan kegiatan tersebut sebagai momentum memperbaiki kualitas pelayanan publik.
“Saya mengajak seluruh jajaran pemerintah, khususnya di wilayah Seram Utara Barat, untuk terus bersinergi dan memanfaatkan pendampingan dari Ombudsman RI guna meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Eliezer juga mendorong masyarakat agar aktif menyampaikan berbagai kendala maupun kekurangan yang ditemukan dalam pelayanan pemerintahan sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan.
“Jadikan momentum ini sebagai kesempatan untuk berbenah demi mewujudkan pelayanan yang lebih prima. Berbagai kekurangan yang ditemukan akan kami sampaikan kepada Bupati Maluku Tengah agar segera ditindaklanjuti,” tegasnya.
Melalui inovasi Jebol Yanlik, Ombudsman RI Perwakilan Maluku bersama BPJS Kesehatan Cabang Ambon dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah berharap masyarakat di wilayah Seram Utara Barat semakin mudah mengakses layanan publik, sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan sebagai kunci memperoleh berbagai layanan negara.
Kehadiran program ini menjadi bukti bahwa pelayanan publik yang cepat, mudah, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat bukan sekadar harapan, melainkan dapat diwujudkan melalui kolaborasi dan komitmen bersama. ( Tasya Patty )
