MetroTimes (Surabaya) – Seorang ibu bernama Sugiarti bertempat tinggal di Surabaya ini mengaku kebingungan dan kecewa setelah anaknya tidak diterima di salah satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kota Surabaya. Keterbatasan ekonomi membuatnya merasa tidak memiliki pilihan lain untuk melanjutkan pendidikan anaknya ke sekolah swasta yang memerlukan biaya lebih besar.
Ibu Sugiarti mengungkapkan bahwa dirinya telah berupaya menyampaikan permohonan bantuan dan keluhan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, termasuk kepada Gubernur Jawa Timur dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Namun, hingga saat ini ia mengaku belum memperoleh tanggapan atas kondisi yang dialaminya.
Menurut pengakuannya, kondisi ekonomi keluarga sangat memprihatinkan. Ia dan keluarganya masih tinggal di rumah kos, sementara suaminya yang telah lanjut usia tidak lagi mampu bekerja. Selama ini, kebutuhan keluarga bergantung pada penghasilan yang diperolehnya seorang diri.
Dengan kondisi tersebut, Ibu Sugiarti mengaku khawatir masa depan pendidikan anaknya akan terhenti karena tidak mampu membayar biaya pendidikan di sekolah swasta.
“Saya hanya ingin anak saya tetap bisa sekolah. Saya tidak sanggup membiayai sekolah swasta dengan kondisi ekonomi keluarga saat ini,” ungkapnya.
Kasus yang dialami Ibu Sugiarti dinilai bukanlah persoalan yang berdiri sendiri. Masih terdapat sejumlah keluarga kurang mampu yang menghadapi kendala serupa setelah proses penerimaan peserta didik di sekolah negeri berakhir. Keterbatasan daya tampung sekolah negeri dan kemampuan ekonomi menjadi tantangan yang dihadapi sebagian masyarakat.
Sebagai penyelenggara pendidikan tingkat SMA dan SMK negeri, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan diharapkan dapat memberikan perhatian terhadap warga yang mengalami kesulitan mengakses pendidikan, terutama bagi keluarga yang masuk kategori kurang mampu.
Sejumlah kalangan menilai pemerintah daerah perlu menghadirkan solusi yang konkret, baik melalui penambahan akses pendidikan, penyaluran ke sekolah yang masih memiliki daya tampung, maupun pemberian bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga prasejahtera.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terkait keluhan yang disampaikan oleh Ibu Sugiarti. Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi guna mendapatkan penjelasan dan tanggapan dari pihak terkait sebagai bagian dari prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.
(nald)
