MetroTimes (Surabaya) – Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (DPW ALFI) Jawa Timur menggelar Rapat Pimpinan Wilayah (RAPIMWIL) 2026 sebagai forum evaluasi dan pertanggungjawaban kinerja organisasi sepanjang tahun sebelumnya. Kegiatan ini berlangsung pada 22 Januari 2026 di Surabaya Suites Hotel, Surabaya, dan dihadiri oleh jajaran pengurus serta anggota ALFI Jatim.
Ketua DPW ALFI Jawa Timur, Sebastian Wibisono, dalam sambutannya menyampaikan bahwa RAPIMWIL merupakan agenda rutin organisasi yang bertujuan untuk menyampaikan laporan program kerja, menampung usulan, pendapat, serta masukan dari para anggota sebagai bahan evaluasi ke depan.
“Kegiatan rutin kita ini sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus terkait kegiatan-kegiatan di tahun kemarin, baik program kerja, usulan, pendapat, maupun masukan dari anggota yang nantinya menjadi bahan evaluasi bagi kita semua,” ujar Sebastian.
Dalam RAPIMWIL tersebut, salah satu isu strategis yang menjadi perhatian utama adalah perubahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), khususnya terkait KBLI Nomor 7 yang berdampak langsung pada pelaku Jasa Pengurusan Transportasi (JPT).
Sebastian menjelaskan bahwa kebijakan perubahan KBLI tersebut hingga kini masih belum bersifat final dan diperkirakan masih memiliki waktu sekitar lima bulan sebelum ditetapkan secara penuh. Namun demikian, ALFI Jatim menilai perlu adanya komunikasi intensif antara pemerintah dan pelaku usaha agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan dampak negatif.
“Kami terus ingin memperjuangkan teman-teman JPT yang saat ini memiliki KBLI yang sudah berjalan selama lima tahun ke belakang, seperti KBLI 52291, agar tidak serta-merta berubah. Jika perubahan dilakukan tanpa komunikasi, ini berpotensi menimbulkan biaya tambahan dan kegaduhan di kalangan pelaku usaha JPT,” tegasnya.
Sebagai bentuk keseriusan, DPW ALFI Jatim telah melakukan koordinasi dengan DPP ALFI untuk mendorong komunikasi langsung dengan pemerintah pusat, termasuk Menteri Koordinator dan kementerian terkait di Jakarta.
“Kami sudah berkoordinasi dengan DPP, sudah bersurat, dan saat ini menunggu waktu dari pemerintah untuk berdiskusi. Kami mohon kesabaran dari seluruh anggota, semoga ini bisa menjadi perjuangan kita bersama,” tambah Sebastian.
Melalui RAPIMWIL 2026 ini, DPW ALFI Jawa Timur berharap aspirasi pelaku usaha logistik dan forwarder dapat tersampaikan dengan baik, sekaligus memperkuat sinergi antara organisasi, anggota, dan pemerintah demi terciptanya iklim usaha logistik yang kondusif dan berkelanjutan.
(nald)
