Rovik Afifudin mendesak Pemprov Maluku mengusulkan program infrastruktur melalui Inpres 2025
Anggota Komisi III DPRD Maluku, Rovik Afifudin, mendesak Pemprov Maluku mengusulkan kebutuhan pembangunan infrastruktur daerah melalui program Inpres 2025.
- iklan atas berita -

Rovik Afifudin Desak Pemprov Maluku Usulkan Program Infrastruktur Inpres 2025

METROTIMES, Ambon – Pemerataan pembangunan infrastruktur di Provinsi Maluku kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi III DPRD Maluku, Rovik Afifudin, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) segera mengusulkan berbagai program pembangunan infrastruktur yang belum terakomodasi dalam usulan pemerintah kabupaten/kota melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025.

Desakan tersebut disampaikan Rovik dalam rapat kerja gabungan Komisi II dan Komisi III DPRD Maluku bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku di Ruang Rapat Paripurna DPRD Maluku, Jumat (13/11/2026).

Rovik menilai masih terdapat sejumlah daerah di Maluku yang belum mengusulkan kebutuhan pembangunan infrastruktur secara maksimal. Sementara itu, Pemprov Maluku dinilai perlu mengambil langkah strategis untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan yang belum mampu ditangani pemerintah kabupaten/kota.

Rovik Minta Pemprov Maluku Segera Usulkan Program Infrastruktur

Menurut Rovik, pemerintah provinsi memiliki peran penting dalam memperjuangkan kebutuhan pembangunan daerah yang belum masuk dalam usulan pemerintah kabupaten/kota. Karena itu, Dinas PU Provinsi Maluku diminta segera mengidentifikasi dan mengusulkan program-program prioritas yang belum terakomodasi.

“Saya kira dalam rapat ini Dinas PU Provinsi Maluku harus segera mengusulkan program-program yang belum terakomodasi oleh Dinas PU kabupaten/kota. Sehingga pemerintah provinsi juga bisa mengusulkan kebutuhan tersebut,” tegas Rovik.

ads

Ia menilai keterbatasan kewenangan maupun kemampuan anggaran pemerintah daerah tidak boleh menjadi alasan terhambatnya pembangunan infrastruktur.

Koordinasi lintas pemerintahan diperlukan agar kebutuhan pembangunan yang belum tertangani dapat diperjuangkan melalui program Inpres, dengan melibatkan BWS Maluku sesuai kewenangannya.

Rovik juga meminta Plt. Kepala BWS Maluku memberikan perhatian serius terhadap berbagai usulan pembangunan dari kabupaten/kota, terutama daerah yang selama ini belum mendapatkan alokasi pembangunan secara proporsional.

Ketimpangan Anggaran Infrastruktur di Maluku Jadi Sorotan

Salah satu persoalan yang disoroti Rovik adalah ketimpangan alokasi pembangunan infrastruktur antardaerah. Ia secara khusus menyinggung Kabupaten Kepulauan Aru yang disebut hanya memperoleh alokasi anggaran sekitar Rp2 miliar.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar pembangunan infrastruktur tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu.

“Untuk Kabupaten Kepulauan Aru hanya Rp2 miliar. Ini perlu menjadi perhatian, sehingga pemerataan pembangunan infrastruktur di Maluku benar-benar bisa dirasakan seluruh masyarakat,” ujarnya.

Rovik menegaskan bahwa karakteristik Maluku sebagai provinsi kepulauan membutuhkan kebijakan pembangunan yang lebih adil dan mempertimbangkan kebutuhan setiap wilayah.

Daerah dengan keterbatasan akses transportasi maupun infrastruktur dasar, menurutnya, harus memperoleh perhatian agar tidak semakin tertinggal dibandingkan wilayah lainnya.

Penanganan Banjir Kota Bula Terkendala Pembebasan Lahan

Selain persoalan ketimpangan pembangunan, Rovik turut mengangkat penanganan banjir di Kota Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).

Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan koordinasi sebelumnya dengan Kepala BWS Maluku, anggaran untuk penanganan banjir di wilayah tersebut sebenarnya telah tersedia. Namun, pelaksanaan pekerjaan masih menghadapi kendala pembebasan lahan karena pemilik tanah belum bersedia menghibahkan lahannya.

“Anggarannya sudah ada, tetapi persoalannya sekarang pada lahan. Pemilik lahan belum bersedia menghibahkan tanahnya. Ini perlu dicarikan solusi agar penanganan banjir di Kota Bula bisa segera direalisasikan,” jelasnya.

Rovik berharap persoalan tersebut segera mendapatkan jalan keluar melalui koordinasi antara pemerintah daerah, BWS Maluku, dan masyarakat pemilik lahan.

Menurutnya, komunikasi dan kesepahaman antara pihak-pihak terkait diperlukan agar program penanganan banjir yang telah didukung anggaran dapat segera direalisasikan.

Program Inpres Harus Mendukung Pemerataan Infrastruktur

Rovik menekankan bahwa program Inpres harus dimanfaatkan secara maksimal untuk menjawab kebutuhan pembangunan infrastruktur di Maluku. Pemanfaatannya tidak boleh sekadar berorientasi pada realisasi anggaran, tetapi harus memastikan pembangunan benar-benar menyentuh daerah yang membutuhkan.

Ia berharap pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta BWS Maluku dapat memperkuat koordinasi dalam menyusun dan memperjuangkan usulan pembangunan.

Pemerataan infrastruktur, menurutnya, harus menjadi prioritas agar masyarakat di seluruh kabupaten/kota di Maluku memperoleh akses terhadap infrastruktur yang layak dan merasakan manfaat pembangunan secara berkeadilan.

Dengan langkah tersebut, kebutuhan pembangunan di wilayah kepulauan yang selama ini belum terakomodasi diharapkan dapat memperoleh perhatian lebih besar melalui program pemerintah pusat maupun daerah.

(ST01)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Captcha verification failed!
Skor pengguna captcha gagal. silahkan hubungi kami!