Anos Yeremias mendesak kepastian anggaran infrastruktur sumber daya air Maluku tahun 2027 dalam rapat di DPRD Maluku.
Anggota Komisi II DPRD Maluku, Anos Yeremias, menyampaikan aspirasi terkait kepastian alokasi anggaran infrastruktur sumber daya air Maluku tahun 2027.
- iklan atas berita -

Anos Yeremias Desak Kepastian Anggaran SDA Maluku 2027

METROTIMES (Ambon) – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias, mendesak pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur sumber daya air (SDA) untuk Provinsi Maluku pada tahun anggaran 2027.

Menurut Anos, alokasi anggaran dari pemerintah pusat harus mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik Maluku sebagai daerah kepulauan. Dukungan infrastruktur SDA diperlukan untuk pengembangan pertanian, penanganan abrasi, normalisasi sungai, hingga perlindungan kawasan pesisir.

Desakan tersebut disampaikan dalam rapat optimalisasi infrastruktur sumber daya air untuk mendukung swasembada pangan di Maluku, yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Maluku, Jumat (13/11/2026).

Dalam rapat tersebut, Anos mempertanyakan proporsi anggaran yang diterima Maluku dibandingkan dengan total anggaran Ditjen SDA yang mencapai sekitar Rp34 triliun pada 2026.

“Kalau anggaran Ditjen SDA mencapai kurang lebih Rp34 triliun, pertanyaan saya, Maluku mendapat berapa dari Rp34 triliun itu? Kalau hanya sekitar seratusan miliar, percuma juga,” tegas Anos Yeremias.

ads

Anos Soroti Ketimpangan Alokasi Anggaran SDA untuk Maluku

Anos menilai besarnya anggaran yang dikelola pemerintah pusat semestinya diikuti distribusi yang lebih proporsional. Dengan demikian, kebutuhan pembangunan infrastruktur di daerah kepulauan seperti Maluku tidak terabaikan.

Ia mengungkapkan, pada 2025 Provinsi Maluku memperoleh alokasi anggaran sekitar Rp150 miliar. Namun, jumlah tersebut dinilai belum mampu menjawab berbagai persoalan infrastruktur sumber daya air di seluruh kabupaten dan kota.

Menurutnya, persoalan abrasi dan kerusakan talud masih terjadi di sejumlah wilayah. Sementara itu, keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah kabupaten/kota membuat penanganan kerusakan infrastruktur tersebut membutuhkan dukungan pemerintah pusat.

Anos mencontohkan abrasi besar yang terjadi di Desa Elok. Bahkan, permintaan bantuan material bronjong untuk penanganan abrasi tersebut masih sulit direalisasikan.

“Terjadi abrasi di mana-mana. Masyarakat mengeluh, seperti di Desa Elok terjadi abrasi besar. Kita coba minta bronjong saja susah. Tahun sekarang ini minta bronjong saja susah,” ungkapnya.

Infrastruktur SDA yang Sudah Dibangun Perlu Dievaluasi

Selain persoalan alokasi anggaran, Anos menyoroti pemeliharaan infrastruktur sumber daya air yang telah dibangun dengan anggaran miliaran rupiah, tetapi kini tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Salah satu contohnya adalah infrastruktur air baku di Wairata Timur yang dinilai tidak terurus. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian proyek.

Menurut Anos, pemeliharaan harus menjadi bagian penting dari perencanaan agar aset yang telah dibangun tetap berfungsi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ia juga meminta Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain, konstruksi, dan kondisi teknis infrastruktur yang telah dibangun.

Sejumlah Embung di Wilayah Kepulauan Butuh Perhatian

Anos meminta pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan infrastruktur SDA di Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, dan Maluku Barat Daya (MBD).

Di Kepulauan Tanimbar, misalnya, terdapat sekitar 12 embung yang membutuhkan perhatian serius. Sejumlah embung di Tanimbar, Aru, Maluku Tenggara, dan MBD juga dinilai belum memberikan manfaat optimal.

Persoalan tersebut antara lain berkaitan dengan desain serta penggunaan material geotekstil yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan teknis.

Karena itu, evaluasi terhadap desain dan konstruksi diperlukan agar persoalan serupa tidak terus berulang. Anggaran pembangunan juga diharapkan benar-benar menghasilkan infrastruktur yang berfungsi dan bermanfaat bagi masyarakat.

Anos Dorong Infrastruktur Air untuk Mendukung Pertanian Maluku

Dalam mendukung pengembangan sektor pertanian, Anos mengingatkan pemerintah agar kembali mempertimbangkan kawasan-kawasan pertanian yang pernah menjadi andalan Maluku.

Beberapa kawasan yang disebutkan antara lain Way Apu, Kobi, Pasahari, Jakarta Baru, Kairatu, dan sekitarnya.

Menurutnya, wilayah-wilayah tersebut memiliki pengalaman dalam pengembangan pertanian yang perlu menjadi pertimbangan ketika pemerintah menentukan prioritas pembangunan infrastruktur sumber daya air.

Dukungan infrastruktur air dinilai penting untuk menunjang pengembangan kawasan pertanian sekaligus mendukung upaya swasembada pangan di Maluku.

Normalisasi Tujuh Sungai di Ambon Juga Jadi Perhatian

Selain sektor pertanian, Anos menyoroti kebutuhan normalisasi sungai di Kota Ambon. Ia menyebut terdapat tujuh sungai yang membutuhkan penanganan untuk mengurangi risiko banjir.

Meski demikian, ia mengingatkan agar perhatian pemerintah tidak hanya terpusat di ibu kota provinsi. Kebutuhan infrastruktur SDA di seluruh kabupaten dan kota di Maluku juga harus menjadi bagian dari prioritas pembangunan.

Dengan karakteristik wilayah kepulauan, menurutnya, perencanaan pembangunan harus mempertimbangkan kondisi geografis dan kebutuhan masing-masing daerah.

Anos Minta Kepastian Pagu Anggaran SDA Maluku 2027

Anos menyambut baik pelaksanaan rapat optimalisasi infrastruktur SDA tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa rapat tidak boleh sekadar menjadi forum penyampaian aspirasi tanpa kepastian tindak lanjut.

Seluruh usulan prioritas daerah, menurutnya, harus diperjuangkan agar dapat masuk dalam dokumen perencanaan kementerian melalui Ditjen SDA, terutama untuk program tahun anggaran 2027.

“Saya minta dipastikan Maluku tahun anggaran 2027 pagunya berapa. Itu harus dipastikan dulu supaya seluruh usulan kabupaten/kota bisa menghitung kebutuhan masing-masing. Jangan sampai rapat hari ini hanya menjadi pembahasan, tetapi ujungnya tidak ada apa-apa,” tandasnya.

Ia menambahkan, kepastian pagu anggaran sangat penting agar pemerintah daerah dapat menyusun perencanaan pembangunan secara terukur, menentukan skala prioritas, serta menyesuaikan kebutuhan infrastruktur berdasarkan kondisi masing-masing wilayah.

Tanpa kepastian program dan dukungan anggaran dari pemerintah pusat, berbagai usulan pembangunan dikhawatirkan sulit direalisasikan.

Anos berharap rapat tersebut menjadi momentum untuk memperjuangkan alokasi anggaran SDA yang lebih proporsional bagi Maluku. Dukungan tersebut diperlukan untuk memastikan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur mampu mendukung ketahanan pangan, mengurangi risiko bencana, melindungi kawasan pesisir, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Captcha verification failed!
Skor pengguna captcha gagal. silahkan hubungi kami!