RTA Indonesia–AS Jadi Alarm Industri Media Nasional
RTA Indonesia–AS Jadi Alarm Industri Media Nasional
- iklan atas berita -

JAKARTA, 26 Februari 2026 — RTA Indonesia–AS mengemuka dalam diskusi tokoh pers di Gedung Dewan Pers, Jakarta. Forum ini membahas dampak perjanjian perdagangan terhadap sektor digital, penyiaran, serta tantangan ekonomi industri media nasional di tengah tekanan global.

Refleksi Peran Pers di Tengah Tekanan Ekonomi

Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menyebut pers memiliki tanggung jawab moral terhadap masa depan bangsa.

“Pers bukan sekadar penyampai informasi. Ia adalah ruang refleksi dan pembentuk imajinasi kolektif tentang masa depan,” ujarnya.

Ia menegaskan pentingnya menjaga optimisme publik.

“Kami ingin suatu saat pantulan yang keluar itu indah, memberi imajinasi dan antusiasme masyarakat untuk berpikir optimis tentang masa depan,” katanya.

Defisit Fiskal dan Ancaman Ketergantungan

Komaruddin menyinggung risiko fiskal yang perlu diwaspadai.

ads

“Kalau jarak antara pemasukan dan pengeluaran semakin jauh, ini bisa gawat bagi kehidupan bernegara,” tegasnya.

Ia mengingatkan agar Indonesia tidak kembali pada ketergantungan seperti saat krisis 1998 dengan International Monetary Fund.

Isu Digital dan Dominasi Platform Global

Uni Lubis menilai sektor digital menjadi titik paling sensitif dalam RTA Indonesia–AS.

“Isu digital service benar-benar menjadi perhatian langsung Gedung Putih. Kalau ada renegosiasi, ini pasal yang paling sulit,” ujarnya.

Ia menyoroti dampak dominasi platform global seperti Google terhadap pendapatan media nasional.

“Revenue makin kecil, sementara biaya operasional tidak turun. Ini yang membuat industri media berada dalam tekanan berat,” katanya.

Meneguhkan Posisi di Luar Kekuasaan

Bagir Manan kembali menegaskan pentingnya independensi.

“Pers harus berdiri sebagai struktur yang terpisah. Ia tidak boleh menjadi bagian dari sistem kekuasaan,” ujarnya.

Menurutnya, dalam konteks RTA Indonesia–AS, pers harus berani mengawal kebijakan tanpa tekanan politik maupun ekonomi.

Forum tersebut menegaskan bahwa kesepakatan perdagangan bilateral membawa implikasi luas. Bukan hanya soal tarif dan ekspor-impor, tetapi juga menyangkut masa depan kedaulatan digital, independensi pers, dan keberlangsungan industri media nasional di era ekonomi global yang kompetitif.