MetroTimes (Surabaya) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur menggelar High Level Meeting (HLM) Forum Investasi Jawa Timur 2025 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Selasa (15/7). Mengangkat tema “Akselerasi Peningkatan Investasi untuk Menciptakan Lapangan Kerja”, pertemuan strategis ini menjadi momentum penguatan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis investasi yang inklusif dan berkelanjutan.
Hadir dalam kegiatan ini lebih dari 180 peserta dari berbagai kalangan, termasuk 20 Bupati/Walikota, 4 Wakil Bupati, 3 Sekretaris Daerah, serta para Kepala Dinas Penanaman Modal dan Bappeda dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur. Forum ini juga diikuti anggota Forum Investasi dan mitra strategis lainnya.
Acara dibuka dengan penandatanganan komitmen antara DPMPTSP Provinsi dan seluruh DPMPTSP Kabupaten/Kota se-Jawa Timur sebagai simbol penguatan sinergi layanan investasi, serta dorongan terhadap realisasi penanaman modal secara menyeluruh di daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, dalam sambutannya menyoroti capaian strategis forum investasi sebelumnya, termasuk terbentuknya 46 proyek Investment Project Ready to Offer (IPRO) senilai Rp57,5 triliun dan 12 Letter of Intent (LoI) dari investor asing dalam rangkaian East Java Investment Forum (EJIF) 2024.
Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim, Kombes Pol Roy Hutton Marullamrata Sihombing, menegaskan pentingnya aspek keamanan dan kepastian hukum dalam menciptakan iklim investasi yang sehat. Ia menegaskan komitmen kepolisian dalam menjaga stabilitas, pengamanan proyek strategis, serta mengantisipasi potensi premanisme dan konflik sosial di lapangan.
Dari sisi daerah, tiga kepala daerah menyampaikan kesiapan dan tantangan investasi di wilayah masing-masing. Bupati Lamongan menyampaikan kesiapan lahan seluas 6.000 hektare untuk pengembangan sektor industri maritim dan pariwisata, namun membutuhkan dukungan infrastruktur aksesibilitas. Bupati Ngawi menekankan keunggulan logistik dan upah kompetitif, namun memerlukan harmonisasi regulasi lintas instansi. Adapun Bupati Nganjuk menyoroti efisiensi biaya investasi dan perlunya peningkatan kualitas jalan provinsi menuju kawasan industri.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Ibrahim, turut memaparkan bahwa investasi merupakan motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Jawa Timur memiliki daya saing tinggi dari sisi pasar dan infrastruktur, namun masih ada ruang perbaikan terutama dalam sistem keuangan, adopsi teknologi, dan pengembangan pasar tenaga kerja yang adaptif.
Forum ini juga menjadi saksi penandatanganan Deklarasi Bebas Pungli dan Premanisme oleh Gubernur Jawa Timur, Kapolda Jatim, dan para kepala daerah sebagai bentuk komitmen bersama menciptakan iklim usaha yang bersih, aman, dan pro-investasi.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dalam sambutannya menegaskan pentingnya peningkatan investasi baik dari dalam negeri (PMDN) maupun luar negeri (PMA), khususnya pada proyek strategis nasional seperti pengembangan industri tebu dan sapi perah yang dinilai telah siap secara ekosistem. Ia juga mendorong pendekatan proaktif pemerintah daerah dalam menjaring investor, percepatan pembangunan infrastruktur, serta efisiensi logistik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Dengan terlaksananya HLM Forum Investasi Jawa Timur 2025, provinsi ini kembali menegaskan posisinya sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi nasional. Investasi dipandang sebagai mesin utama transformasi struktural dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(nald)
