METROTIMES ( Ambon ) )Perdebatan seputar tarif transportasi laut menuju Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) mengemuka setelah Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Maluku mengangkat isu harga tiket yang dinilai terlalu berat bagi masyarakat. Menanggapi hal ini, pihak operator pelayaran swasta mengemukakan argumen terkait beban biaya operasional yang harus mereka tanggung sendiri tanpa dukungan subsidi.
John de Queljoe atau akrab disapa Siong, Direktur Utama PT Pelayaran Dharma Indah, menegaskan bahwa perusahaan yang dipimpinnya beroperasi sebagai badan usaha swasta murni tanpa bantuan finansial dari pemerintah. Menurutnya, harapan penurunan tarif tanpa dukungan kebijakan atau pembiayaan dari daerah dinilai tidak dapat diwujudkan secara instan.
“Jika memang ingin tarif tiket menjadi lebih terjangkau, perlu adanya musyawarah bersama. Kita harus melihat apa yang bisa diberikan pemerintah daerah, apakah berupa subsidi atau skema kerja sama yang saling menguntungkan,” ungkap Siong dalam temu wawancara pada Kamis (12/3/2026).
Siong juga menguraikan bahwa perbandingan tarif antara kapal swasta dengan kapal program pemerintah seperti yang tergabung dalam jaringan Sabuk Nusantara (Tol Laut) seringkali tidak sesuai konteks. Armada program pemerintah tersebut mendapatkan dukungan subsidi negara yang membuat tarif bisa ditetapkan jauh lebih rendah.
“Kapal Sabuk Nusantara mampu menawarkan harga murah karena seluruh biaya, mulai dari perawatan hingga komponen teknis kapal, disubsidi secara menyeluruh oleh negara. Berbeda dengan kami yang harus menanggung segala sesuatu sendiri – mulai dari docking, pemeliharaan armada, hingga gaji seluruh kru kapal,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa operasional pelayaran di wilayah kepulauan seperti Maluku menghadapi tantangan biaya yang tinggi, mencakup kebutuhan bahan bakar, pemeliharaan kapal yang terus-menerus, hingga risiko yang harus dihadapi di lautan terbuka.
Sebelumnya, anggota DPRD Maluku dari Fraksi Gerindra, Swantje John Laipeny, telah mengangkat persoalan tarif pada rute menuju wilayah MBD. Berdasarkan data yang dikumpulkan, harga tiket untuk rute Ambon-Moa berkisar antara Rp600 ribu hingga Rp700 ribu, sedangkan untuk rute menuju Pulau Damar mencapai sekitar Rp400 ribu dengan waktu tempuh hingga 18 jam.
“Tarif seperti ini jelas menjadi beban tersendiri, terutama mengingat kondisi ekonomi masyarakat MBD yang masih tergolong rendah dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi di Provinsi Maluku,” ujar Laipeny. Ia juga menyentuh mengenai standar layanan untuk perjalanan jarak jauh, termasuk kewajiban penyediaan konsumsi bagi penumpang jika perjalanan melebihi 24 jam.
Menanggapi kritikan tersebut, Siong menyampaikan bahwa pihaknya terbuka untuk meninjau ulang struktur tarif, namun dengan catatan ada dukungan kebijakan yang jelas dari pemerintah daerah. Skema subsidi atau kerja sama pembiayaan kolaboratif dinilai sebagai solusi yang bisa menekan harga tiket tanpa mengganggu kelangsungan operasional perusahaan.
“Jika pemerintah daerah memiliki komitmen untuk membuat transportasi laut lebih terjangkau, kita bisa melakukan perhitungan bersama. Misalnya dengan skema pembagian beban, sebagian ditanggung oleh penumpang dan sebagian lagi didukung oleh subsidi pemerintah,” jelasnya.
Polemik ini menggambarkan tantangan klasik dalam pengelolaan transportasi di wilayah kepulauan dan daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) seperti MBD. Di satu sisi, masyarakat membutuhkan akses mobilitas yang terjangkau untuk mendukung aktivitas ekonomi dan sosial. Di sisi lain, operator swasta harus menjaga kelangsungan usaha dengan beban biaya yang tidak ringan tanpa dukungan negara.
Pemerintah Provinsi Maluku telah memberikan tanggapan dengan membuka jalur dialog antara para operator pelayaran dan pihak pemerintah daerah. Kini, publik menantikan keberadaan skema kebijakan baru – baik berupa subsidi, kerja sama kemitraan layanan publik, maupun penetapan sistem transportasi laut yang lebih terstruktur – untuk memastikan masyarakat di wilayah terluar tetap mendapatkan akses mobilitas yang layak dan terjangkau. ( Tasya Petty )
,
