Metro Times Kendal – Tuduhan yang diarahkan ke Sekretaris Desa (Sekdes) Purwosari Kecamatan Sukorejo Kendal oleh para pendemo yang melakukan aksi demonstrasi di Balaidesa Purwosari pada rabu (25/3/2020) kemarin, dibantah banyak pihak.
Tak hanya warga dan Ketua RT juga membantah semua tuduhan yang dituduhkan para pendemo yang diberitakan di salah satu media online dan sempat viral di media sosial.
Diinformasikan, dalam pemberitaan salah satu media online, pendemo menuntut Sekdes Ribut Sudiyono mundur dari jabatannya karena kurang transparan dalam mengelola keuangan desa dan berlaku otoriter dalam bertugas.
Bahkan juga dituliskan jika Sekdes dan Kades Purwosari masuk dalam susunan kepengurusan BPD setempat.
Saat dilakukan klarifikasi terkait adanya demonstrasi di desa paling ujung yang menjadi batas antara kabupaten Kendal dan Temanggung oleh media metrotimes.news, Ashudi 55 tahun warga setempat mengaku bahwa, apa yang disampaikan dan dituduhkan oleh pendemo merupakan hal yang mengada-ada dan jauh dari kebenaran.
“Di desa kami kondisinya kondusif, Pak sekdes orangnya ramah dan setahu saya, Pemdes setiap akan melaksanakan kegiatan apapun selalu bermusyawarah dengan warga, tokoh masyarakat, tokoh agama dan BPD,” katanya, sabtu (28/3/2020).
“Tuduhan pendemo itu tidak ada yang sesuai kenyataan,” imbuhnya.
Hal yang sama juga diungkapkan Ketua RT 15 RW 4 Desa Purwosari Abdul Rokhim. Dirinya mengaku jika tuduhan otoriter dan kurang transparan dalam mengelola keuangan desa yang dilakukan Sekdes Ribut tidak benar.
“Tuduhan itu tidak benar sama sekali dan asal nuduh,” ucapnya.
Ia juga mengaku heran atas aksi demo yang dilakukan rabu kemarin di Balaidesa, pasalnya peserta aksi kebanyakan dari timses salah satu Calon Kades yang kalah. “Aksi kemarin saya duga ada nuansa politik, dampak dari Pilkades kemarin,” ungkapnya.
Rasa kaget juga disampaikan Wakil Ketua BPD Purwosari, Mahfud. Dirinya juga mengaku heran atas tuduhan para pendemo dalam pemberitaaan salah satu media online yang viral di medsos
“Saya itu anggota BPD yang baru dan baru mengikuti Musrembangdes sekali, namun secara pribadi saya berpendapat bahwa tuduhan mengelola keuangan kurang transparan itu tidak benar, tuduhan otoriter juga tidak benar,” tandasnya.
Seperti yang dilihat dirinya sebagai warga yang bertempat tinggal di desa tersebut, setiap perencanaan pembangunan ataupun setiap ingin melaksanakan kegiatan, Sekdes Ribut selalu menggandeng warga dan BPD untuk musyawarah.
Ia juga sempat membantah jika Kades terpilih Miyadi dan Sekdes Ribut masuk dalam susunan BPD yang baru maupun BPD lama baik sebagai ketua ataupun sebagai anggota. Secara terperinci Mahfud menyebutkan nama-nama BPD baru dan lama yang tidak ada satupun nama Ribut dan Miladi ada didalamnya.
“Dipengurus BPD yang baru ada saya, Rofikun, Puji Rahayu, Ahmad Fadli, Afta Anfas, Zaenal Abidin dan Mufakih. Sementara dipengurus BPD yang lama jumlahnya juga sama 7 orang, diantaranya ada Furqon, Yusro, Nuryadi, Hisom, Sakirin, Nasirin dan Mulyadi,” bebernya.
Diakuinya, menjadi anggota BPD yang baru menjabat selama 6 bulan, perjalan kepemerintahan di desa belum sepenuhnya diketahui olehnya. Dirinya menegaskan bahwa, posisinya berada dalam posisi yang netral dan tidak berpihak kemana-mana.
Ia sangat berharap masalah yang terjadi tidak berlarut-larut demi kekondusifan di desanya.
Selaku Wakil Ketua BPD ia juga menyampaikan, hubungan antara BPD dan Pemdes terjalin dengan baik. “BPD itu mitra Pemdes, jadi hubungan baik selalu kita jaga demi kemajuan desa,” terangnya.
Sementara itu, Sekdes Ribut saat ditemui di rumahnya menyampaikan bahwa, saat berlangsung demo dirinya sedang berada di ladang dan tidak masuk kantor karena bertepatan dengan tanggal merah hari raya Nyepi.
“Saya kaget dikabari saudara kalau saya ini didemo,” ungkapnya.
Awalnya dengan didemo oleh puluhan orang yang diduga merupakan timses dari salah satu Calon Kades yang kalah dalam pilkades kemarin, dirinya ingin mundur dari jabatannya.
“Saya itu ingin mundur jika mundurnya saya bisa menjadikan desa ini kondusif dan tambah maju, tapi dari warga banyak yang datang ke rumah saya dan meminta saya untuk tetap menjabat sekdes,” terangnya.
Ia juga mengaku bingung dengan tuduhan tidak transparan dalam mengelola keuangan desa oleh para pendemo. “Keuangan desa dialokasikan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dan ketentuan perundang-undangan, tidak transparan dimananya?,” Kata ribut.
Setiap perencanaan dirinya mengaku menggandeng pihak-pihak terkait seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, RT/RW dan BPD. Setiap pembangunan yang dilakukan juga ditempel plang proyek dan di depan balaidesa baliho yang berisi tentang penggunaan dana desa juga terpasang.
“Transparan yang bagaimana lagi sebenarnya yang diinginkan,” tanya Ribut dengan heran.
Sikap otoriter dan berlaku sewenang-wenang dalam bertugas yang tuduhkan pendemo dalam berita disalah satu media online juga dijawabnya. “Otoriter yang bagaimana? masyarakat bebas keluar masuk balaidesa jika sedang mengurus administrasi dan kita juga biasa-biasa saja, saling sapa, saling tanya jawab jika waktu kami sedang luang. Tidak ada warga yang takut dan ketakutan ketemu kami kok kami dibilang otoriter,” sanggahnya.
Pengakuan kekecewaan atas tuduhan yang ditulis di salah satu media online juga disampaikan Ribut. Dirinya merasa kecewa dengan pemberitaan yang viral dan menyebut dirinya tanpa dilakukan konfirmasi terlebih dahulu.
“Ya sudahlah, saya tidak mau masalah ini berlarut-larut dan menjadikan desa kami tidak kondusif. Dan besuk hari senin tanggal 30/3/2020 kami akan melakukan audensi dengan pihak-pihak terkait guna mencari solusi terbaik,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu Ribut juga menyampaikan bahwa, tidak diundangnya para mantan Kades dalam setiap kali kegiatan yang dilakukan pemdes dikarenakan para mantan Kades Yakni Mulud dan Haryono tidak tinggal lagi di Desa Purwosari. Kedua mantan Kades tersebut tinggal di Temanggung dan di Pageruyung Kendal.
Lebih lanjut dirinya juga menuturkan, Desa Purwosari baru saja melaksanakan Pilkades serentak yang diikuti oleh 3 mantan Kades, yakni Miyadi, Mulud dan Haryono.
Di desa dengan jumlah penduduk 2.999 jiwa ada 2.191 pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
“Dalam pelaksanaan pilkades, Miyadi mendapatkan 989 suara dan memenangi pilkades, sementara Haryono mendapat 569 suara dan Mulud 315 suara,” jelasnya.
Miyadi yang berhasil meraih suara terbanyak dalam Pilkades di desa dengan mayoritas penduduknya bertani tembakau tersebut, istrinya Miyadi merupakan adik dari Istrinya Sekdes Ribut.(Gus)
