METROTIMES ( Ambon ) Piloting Digitalisasi Bansos Nasional: Tekat Hilangkan Kebocoran, Pastikan Tepat Sasaran
AMBON – Kota Ambon resmi masuk dalam jajaran prioritas nasional sebagai salah satu dari 41 kabupaten/kota di Indonesia yang ditetapkan menjadi lokus percepatan uji coba (piloting) digitalisasi bantuan sosial (bansos). Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon kini tengah mematangkan seluruh persiapan, mulai dari aspek administrasi hingga kesiapan teknologi dan sumber daya manusia.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Kominfosandi) Kota Ambon, Dr. Ir. Ronald Lekransy, M.Si., menegaskan bahwa transformasi digital dalam penyaluran bansos ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pelayanan yang lebih akurat, transparan, dan efisien.
“Melalui sistem digital, kita bisa meminimalkan potensi kebocoran, mempercepat distribusi, dan memastikan bantuan benar-benar sampai kepada yang berhak menerima berdasarkan data yang valid,” ujar Ronald, Senin (13/4/2026).
Keberhasilan program besar ini tidak lepas dari sinergi kuat antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ada tiga OPD utama yang memegang peran krusial dalam ekosistem ini:
1. Dinas Sosial sebagai Leading Sector
Berperan sebagai pengelola utama yang mengurus Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), melakukan verifikasi kelayakan calon penerima, hingga memastikan proses penyaluran berjalan sesuai aturan.
2. Dinas Dukcapil sebagai Penjamin Validitas
Bertugas memastikan keakuratan data kependudukan melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK), mencegah adanya data ganda atau fiktif, serta melakukan sinkronisasi agar data penduduk selalu update.
3. Dinas Kominfosandi sebagai Penggerak Teknologi
Menyiapkan infrastruktur IT, mengembangkan platform digital, menjamin keamanan data melalui sistem siber dan enkripsi, serta mengintegrasikan seluruh sistem agar saling terhubung satu sama lain.
Tidak hanya di tingkat instansi, Pemkot Ambon juga telah menyiapkan kekuatan di garis depan. Sebanyak 650 agen yang terdiri dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tokoh agama telah disiapkan untuk menjadi jembatan antara sistem digital dengan masyarakat.
Mereka tidak hanya bertugas memasukkan data, tetapi juga melakukan pendampingan, sosialisasi, dan edukasi kepada warga agar memahami cara kerja aplikasi ini. Kehadiran mereka diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik serta menjamin proses pendataan berjalan jujur dan adil.
“Keberhasilan ini sangat bergantung pada kolaborasi. Dinas Sosial siapkan kebijakan, Dukcapil jamin identitas, Kominfosandi hadirkan teknologi, dan agen lapangan menjadi ujung tombak di masyarakat. Dengan sinergi ini, kami optimistis digitalisasi bansos di Ambon akan berjalan efektif dan tepat sasaran,” pungkas Ronald Lekransy.
