Allan Lohy Soroti Kabut Asap di Maluku, Dorong Koordinasi Karhutla dengan Papua
METROTIMES, Ambon – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Allan Lohy, meminta pemerintah memperkuat koordinasi lintas daerah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah tersebut dinilai penting menyusul dampak kabut asap yang turut dirasakan masyarakat Maluku.
Pernyataan itu disampaikan Allan dalam rapat kerja gabungan Komisi II dan Komisi III DPRD Provinsi Maluku bersama 13 mitra kerja untuk membahas mitigasi karhutla di Maluku. Rapat berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Maluku, Rabu (14/10/2026).
Allan Lohy Dorong Koordinasi Karhutla Lintas Daerah
Allan menilai, penanganan karhutla tidak bisa hanya berfokus pada titik kebakaran yang berada di wilayah Maluku. Pemerintah juga perlu memperhatikan potensi dampak asap dari daerah lain, termasuk Papua, yang dapat memengaruhi kualitas udara dan aktivitas masyarakat di Maluku.
Menurutnya, diperlukan koordinasi terpadu antara pemerintah daerah di Maluku dan Papua, terutama dengan wilayah yang mengalami kebakaran hutan dan lahan dalam skala besar.
“Langkah-langkah terpadu harus dikoordinasikan. Pemerintah di wilayah Papua Selatan, termasuk Merauke dan daerah sekitarnya, perlu bergerak bersama untuk menangani persoalan ini,” ujarnya dalam rapat tersebut.
Kabut Asap Tidak Mengenal Batas Administrasi
Allan menegaskan, dampak kabut asap lintas wilayah harus menjadi perhatian bersama. Ia mengingatkan bahwa dampak bencana dapat meluas ke daerah lain, sebagaimana banjir yang tidak selalu hanya berdampak pada wilayah tempat kejadian.
Menurutnya, kabut asap akibat karhutla juga tidak mengenal batas administrasi pemerintahan. Karena itu, penanganan kebakaran di wilayah sumber asap perlu berjalan beriringan dengan upaya melindungi masyarakat di daerah yang terdampak.
Koordinasi antardaerah dinilai penting agar langkah penanganan dapat dilakukan secara terpadu, mulai dari wilayah yang mengalami kebakaran hingga daerah yang merasakan dampak asap.
Pemerintah Pusat Perlu Pertimbangkan Penanganan Nasional
Allan mendorong adanya mekanisme koordinasi yang lebih serius untuk memastikan penanganan karhutla berjalan efektif. Pemerintah daerah perlu memperkuat komunikasi dan kerja sama, terutama ketika dampak kebakaran meluas melampaui batas wilayah.
Ia juga menilai pemerintah pusat perlu mempertimbangkan penanganan pada tingkat nasional apabila skala dan dampak kebakaran di Papua memenuhi kriteria yang ditetapkan.
Langkah tersebut, menurut Allan, perlu menjadi bagian dari upaya terpadu untuk menangani karhutla sekaligus melindungi masyarakat dari dampak kabut asap lintas daerah.
