MetroTimes (Surabaya) – Sejumlah tokoh masyarakat, aktivis, dan perwakilan ormas Surabaya menggelar Apel Siaga Arek Suroboyo sebagai bentuk keprihatinan atas dinamika sosial dan keamanan Kota Surabaya yang dinilai semakin gaduh akibat persoalan parkir, premanisme, serta polemik organisasi kemasyarakatan (ormas) MADAS Sedarah. Kegiatan ini sekaligus menjadi wadah penyampaian sikap tegas terhadap pernyataan dan kebijakan Wali Kota Surabaya yang dianggap memicu konflik baru.
Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur, Heru Satriyo, dalam pernyataannya menegaskan bahwa keresahan masyarakat muncul akibat berkembangnya isu kesukuan yang dinilai tidak relevan dengan identitas Surabaya sebagai kota kebangsaan. Ia mengkritik keras pernyataan Wali Kota Surabaya yang menyebut akan mengumpulkan perwakilan suku-suku di Surabaya.
“Pertanyaannya, suku apa yang ada di Surabaya? Kita ini semua adalah warga negara Indonesia. Bicara suku itu sudah selesai sejak Sumpah Pemuda 1928,” tegas Heru.
Menurutnya, persoalan yang terjadi bukanlah persoalan suku, melainkan perilaku oknum ormas. Ia menilai pernyataan tersebut justru memperlebar konflik dan berpotensi menimbulkan persoalan SARA. Oleh karena itu, MAKI Jatim menyatakan akan melayangkan nota keberatan dan somasi kepada Wali Kota Surabaya serta mempertimbangkan langkah hukum.
Selain itu, MAKI Jatim juga memastikan akan membawa dugaan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor parkir Kota Surabaya senilai sekitar Rp900 miliar ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kami serius. Ini bukan isu kecil. Ini soal uang rakyat,” ujar Heru.
Soroti Parkir dan Dugaan Premanisme
Tokoh masyarakat Surabaya sekaligus pengusaha, drg. David, mengaku tergerak terlibat karena merasakan langsung praktik parkir yang dinilai sarat pemaksaan dan premanisme. Ia menyebut, masyarakat sudah lama mengeluhkan mahalnya tarif parkir dan setoran liar yang tidak transparan.
“Orang yang meminta uang dengan paksaan itu preman, apapun alasannya,” tegasnya.
Ia menyoroti lemahnya pengawasan dinas terkait yang menyebabkan setoran parkir tidak optimal masuk ke kas daerah. Menurutnya, potensi pendapatan parkir Surabaya sangat besar, namun realisasi yang diterima pemerintah kota sangat kecil.
“Yang saya kritisi bukan tukang parkirnya, tapi sistem dan pihak yang berlindung di balik mereka,” jelasnya.
drg. David juga menyoroti keterkaitan antara pengelola parkir, oknum ormas, dan dugaan pembiaran oleh pemerintah kota. Ia menyayangkan sikap Ketua MADAS Sedarah yang dinilainya justru memperkeruh suasana dan mencoreng nama institusi pendidikan tempatnya mengajar.
Ormas Arek Suroboyo Tegaskan Tolak Isu Kesukuan
Pimpinan Gerakan Forstrastis sekaligus Pasukan Hitam Jagabaya, Purnama, menegaskan bahwa Surabaya tidak boleh diseret ke dalam konflik kesukuan. Menurutnya, Surabaya adalah kota heterogen yang sudah lama hidup dalam keberagaman tanpa perlu dipertentangkan.
“Kami tidak bicara soal suku. Yang kami jaga adalah kota Surabaya,” ujarnya.
Ia juga menyatakan dukungan penuh terhadap Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dalam penanganan kasus yang berkaitan dengan keamanan warga. Purnama menilai, kebangkitan Arek Suroboyo adalah respons atas kondisi kota yang dinilai mulai kehilangan marwah sebagai Kota Pahlawan.
Desakan Cabut Laporan dan Kritik Kepemimpinan
Sementara itu, ASB (Arek Suroboyo Bergerak) Rudi Gaul, menyampaikan kritik tajam terhadap kebijakan Wali Kota Surabaya yang dinilai berlebihan dengan membentuk satgas anti-premanisme, padahal aparat TNI dan Polri sudah memiliki kewenangan penuh menjaga keamanan.
“Kami mendesak MADAS Sedarah mencabut laporan terhadap Wakil Wali Kota Surabaya dalam waktu 2×24 jam demi menjaga kondusivitas kota,” tegas Rudi.
Ia juga menilai kegaduhan yang terjadi merupakan akibat dari pernyataan dan kebijakan pimpinan kota yang tidak konsisten. Bahkan, Rudi secara terbuka menyebut kepemimpinan Wali Kota Surabaya saat ini sebagai yang terburuk dalam sejarah Kota Pahlawan.
“Surabaya ini kota pahlawan, bukan kota preman,” tandasnya.
Para tokoh sepakat bahwa gerakan yang dilakukan bukan aksi demonstrasi, melainkan apel siaga sebagai simbol kesiapan warga Surabaya menjaga keamanan, persatuan, dan kehormatan kota. Apel siaga ini direncanakan akan melibatkan ribuan warga dari berbagai elemen masyarakat.
“Kami tidak mencari panggung. Kami menjaga Surabaya,” pungkas Heru Satriyo.
Apel Siaga Arek Suroboyo menjadi penegasan bahwa warga Surabaya menolak segala bentuk premanisme, politisasi ormas, dan isu kesukuan yang dinilai bertentangan dengan semangat kebangsaan dan sejarah Kota Pahlawan.
(nald)
