Metro Times (Purworejo) Angka kematian ibu dan bayi saat melahirkan di tingkat provinsi Jawa Tengah tercatat masih cukup tinggi. Sebagian kasus kematian tersebut menimpa pasangan yang menikah usia muda atau dini.
Hal itu mengemuka dalam Seminar Kesehatan Reproduksi Melalui Pendekatan Siklus Hidup Manusia dalam Rangka Hari Keluarga Nasional (Harganas) XXV Tingkat Provinsi Jawa Tengah yang berlangsung di Hotel Plaza Purworejo, Selasa (24/7/18).
Atikoh Ganjar Pranowo, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah yang saat itu menjadi narasumber menyebutkan bahwa jumlah kasus pernikahan dini usia anak di Jawa Tengah masih cukup banyak, mencapai kisaran angka 11,7 persen. Jumlah itu lebih tinggi dari kasus pernikahan anak secara nasional, yakni 11 persen.
“Fenomena pernikahan anak ini kan terjadi secara global. Harus menjadi perhatian bersama karena banyak dampak akibat perilaku tersebut,” sebutnya.
Dampak negatif paling banyak terjadi akibat pernikahan anak yakni kematian ibu dan bayi saat melahirkan. Ketidaksiapan fisik dan psikologi pasangan muda menjadi pemicu utamanya.
“Fisik belum siap dan secara psikologis mereka belum matang sehingga kematian ibu dan atau bayi rentan dialami pasangan muda,” jelasnya.
Selain itu, pasangan muda juga cenderung belum memiliki kesiapan dan kematangan secara ekonomi. Kondisi itu memicu konflik rumah tangga dan berujung pada perceraian.
“Jadi pernikahan itu harus direncanakan. Untuk menikah harus cukup usia sesuai undang-undang,” tandasnya.
Istri dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tersebut melanjutkan, untuk menekan tingginya angka pernikahan dini di Jawa Tengah pemerintah melalui BKKBN dan dinas terkait telah banyak melakukan upaya. Salah satunya dengan menggencarkan sosialisasi kepada remaja.
Namun, hal itu tidak akan dapat berdampak signifikan jika tidak diikuti dengan kesadaran masyarakat dan keluarga.
“Keluarga harus turut peduli memberikan edukasi kepada anaknya,” lanjutnya.
Menurut Atikoh, tingkat pendidikan memiliki pengaruh besar. Semakin tinggi pendidikan masyarakat, maka akan semakin berkurang tingkat pernikahan dini dan angka kematian ibu dan bayi.
“Karena itu pemerintah saat ini memberikan kemudahan akses bagi warga kalangan miskin untuk menempuh pendidikan melalui kuota khusus. Sayangnya, dengan kebijakan itu justru banyak masyarakat yang menyalahgunakan SKTM,” ungkapnya.
Seminar Kesehatan Reproduksi digelar oleh BKKBN Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan reproduksimelalui pendekatan siklus hidup manusia, khususnya 100 hari pertama kehidupan untuk generasi yang lebih baik. Kegiatan diikuti sekitar 350 peserta dari berbagai kalangan masyarakat.
Selain Atikoh Ganjar Pranowo, seminar juga diisi oleh narasumber dari BKKBN Ri serta sejumlah pakar KB dan kesehatan. (Daniel)
