METROTIMES ( INAMOSOL )– Babak baru pengungkapan dugaan penyelewengan dana operasional di Puskesmas (PKM) Inamosol kini semakin terang benderang. Selain isu kegiatan fiktif, muncul temuan baru mengenai adanya dana sebesar Rp350 juta yang diduga tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya pada periode tahun 2022 hingga 2023.
Sejumlah pegawai senior mulai berani bersuara mengenai carut-marutnya pengelolaan keuangan di institusi tersebut.
Mereka mengungkapkan bahwa banyak kegiatan “turun lapangan” yang hanya tercantum dalam laporan administratif, namun pelaksanaannya nol di lapangan. Meski tidak ada kegiatan, anggaran operasional dilaporkan lunas terpakai.
Kondisi ini diperparah dengan adanya dugaan praktik pemotongan anggaran yang sudah “dikondisikan” untuk jajaran pimpinan pada tahun 2023. Informasi yang dihimpun menyebutkan adanya aliran dana tetap hasil pemotongan anggaran program yang dialokasikan sebagai berikut:
Kepala Puskesmas: Diduga menerima potongan sebesar Rp1.500.000 per pos anggaran.
Bendahara: Diduga menerima potongan sebesar Rp1.000.000.
“Kami melihat ada ketidakberesan yang sistematis. Selain pemotongan untuk atasan, ada angka sekitar 350 juta rupiah di periode 2022-2023 yang pertanggungjawabannya tidak jelas. Ini uang negara yang seharusnya untuk pelayanan masyarakat,” ungkap salah satu pegawai senior yang enggan disebutkan namanya.
Menyikapi temuan-temuan tersebut, berbagai pihak mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk tidak tinggal diam. APH diminta segera melakukan pendalaman dan audit investigatif terhadap seluruh penggunaan anggaran di PKM Inamosol, khususnya untuk kurun waktu tahun 2021 hingga 2023.
Pendalaman oleh APH dinilai sangat mendesak guna memverifikasi apakah ada keterkaitan antara kegiatan fiktif, pemotongan dana oleh pimpinan, dan hilangnya pertanggungjawaban dana ratusan juta rupiah tersebut. Masyarakat berharap pengusutan ini dilakukan secara transparan demi mengembalikan integritas layanan kesehatan di wilayah Inamosol.
Hingga saat ini, pihak pimpinan PKM Inamosol maupun Dinas Kesehatan terkait belum memberikan pernyataan resmi mengenai dugaan kerugian negara dan praktik pemotongan anggaran tersebut ( Redaksi )
