MetroTimes (Surabaya) – Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) dalam rangkaian High Level Meeting (HLM) Forum Investasi, Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Timur yang digelar di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (25/6).
Mengusung tema “Investasi Berkualitas, Ekonomi Tumbuh, Masyarakat Sejahtera”, kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, pelaku usaha, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dalam arahannya menegaskan bahwa investasi merupakan salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk itu diperlukan kolaborasi yang kuat dalam mengatasi berbagai tantangan, mulai dari penyelarasan tata ruang, penyediaan lahan investasi, pengembangan kawasan industri, penguatan proyek Investment Project Ready to Offer (IPRO), hingga peningkatan konektivitas dan pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS RI, M. Nashrul Wajdi, secara resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Timur. Ia menyampaikan bahwa pencanangan ini bukan sekadar seremoni dimulainya kegiatan pendataan, melainkan menjadi langkah penting dalam menghadirkan data ekonomi yang akurat, lengkap, dan mutakhir sebagai fondasi perencanaan pembangunan nasional maupun daerah.
Menurut Nashrul, perkembangan dunia usaha di Jawa Timur menunjukkan tren yang sangat positif. Berdasarkan hasil pemutakhiran Statistical Business Register (SBR) Tahun 2026, jumlah usaha di Jawa Timur tercatat mencapai sekitar 5,09 juta usaha, atau meningkat 8,96 persen dibandingkan hasil Sensus Ekonomi 2016. Meski demikian, informasi mengenai jumlah usaha saja belum cukup. Pemerintah juga membutuhkan data mengenai karakteristik usaha, sektor ekonomi unggulan, tingkat pemanfaatan teknologi digital, pola kemitraan, hingga berbagai tantangan yang dihadapi pelaku usaha sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih efektif.
Ia menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 akan menghasilkan potret menyeluruh mengenai struktur perekonomian Indonesia, termasuk kondisi ekonomi Jawa Timur. Data tersebut akan menjadi dasar penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), mendukung penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), meningkatkan daya tarik investasi, memperluas kesempatan kerja, serta mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang memiliki prospek besar untuk dikembangkan di masa mendatang.
Pelaksanaan SE2026 juga dinilai sangat relevan mengingat perubahan struktur ekonomi dalam satu dekade terakhir berlangsung sangat cepat. Transformasi digital, berkembangnya ekonomi berbasis platform, perubahan pola konsumsi masyarakat, hingga lahirnya berbagai model bisnis baru menuntut tersedianya data ekonomi yang lebih mutakhir dan komprehensif agar kebijakan pemerintah mampu menjawab tantangan zaman.
Dalam kesempatan tersebut, Nashrul juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah kabupaten/kota, Bank Indonesia, instansi vertikal, perguruan tinggi, media massa, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2026. Ia menegaskan bahwa keberhasilan sensus bukan hanya menjadi tanggung jawab BPS, melainkan memerlukan partisipasi seluruh elemen masyarakat.
Ia pun mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat di Jawa Timur untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi yang benar, lengkap, dan jujur kepada petugas sensus. Menurutnya, kualitas data yang dihasilkan akan sangat menentukan kualitas kebijakan pembangunan di masa depan.
“Dari data yang berkualitas akan lahir kebijakan yang tepat sasaran, dan dari kebijakan yang tepat sasaran akan lahir pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Melalui pencanangan Sensus Ekonomi 2026 ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama BPS berharap tersedianya basis data ekonomi yang semakin berkualitas untuk mendukung perencanaan pembangunan, memperkuat iklim investasi, mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan daya saing Jawa Timur sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Sensus ini juga diharapkan menjadi pijakan penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.
(nald)
