Metro Times (Purworejo) Keluarnya sejumlah tenaga kesehatan dari lokasi transit di Hotel Ganesha, bukan karena dibebani pembayaran biaya sewa mandiri sebesar Rp 125 ribu perhari. Mereka dipindahkan sementara di RSU RAA Tjokronegoro, karena Hotel Ganesha akan disterilisasi.
Klarifikasi tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo Drs. Said Ramadhon, Selasa (05/05/2020) menanggapi pemberitaan di sejumlah media, terkait keluarnya para tenaga kesehatan dari Hotel Ganesha.
“Hotel Ganesha tidak hanya ditempati para tenaga kesehatan, tetapi juga ada tamu atau konsumen dari masyarakat umum. Sehingga untuk kenyamanan semuanya, perlu dilakukan sterilisasi secara berkala,” ungkapnya.
Lebih lanjut dikatakan bahwa anggaran penanganan Covid-19 di Kabupaten Purworejo masih mencukupi, termasuk untuk kebutuhan sumberdaya tenaga kesehatan.
“Karena itu saya tegaskan bahwa tidak benar kalau para tenaga kesehatan yang transit di Hotel Ganesha disuruh membayar,” tandasnya
Dijelaskan bahwa pemindahan ini hanya sementara sampai proses sterilisasi selesai, setelah itu mereka akan kembali ke Hotel Ganesha. Dipilihnya lokasi sementara di RSU RAA Tjokronegoro, karena lokasinya lebih dekat daripada di Pusdiklat Kutoarjo.
“Oleh karena itu, rekan-rekan tenaga kesehatan tidak perlu khawatir. Tidak mungkin para pejuang kesehatan dibebani membayar biaya sewa tempat transit yang memang disediakan Pemerintah Daerah,” jelasnya.
Sterilisasi tidak hanya dilakukan di Hotel Ganesha, tapi juga di tempat lain seperti ruang rawat inap RSUD. “Ruangan itu tidak boleh dipakai terus menerus sehingga perlu disterilisasi. Makanya BOR (bed occupancy ratio/angka penggunaan tempat tidur) RSUD harus kurang dari 75%, bila melebihi itu kurang bagus,” katanya
Menurut Sekda, Pemkab juga sedang mempersiapkan tiga tempat lain untuk jaga-jaga apabila dibutuhkan. Yaitu GOR Sarwo Edhie Wibowo, Gedung Kesenian WR Soepratman dan Gedung Wanita A Yani, agar masyarakat terlayani dan bila sedang disterilisasi bisa saling menggantikan.
“Selain itu, desa juga harus menyiapkan tempat isolasi mandiri di wilayah masing-masing,” katanya.
Sekda menambahkan, kita memang harus satu pemahaman bahwa salah satu upaya melindungi masyarakat adalah dengan pengendalian orang mudik, melakukan pemeriksaan rapid test dan swab, agar bisa ditemukan sedini mungkin warga yang ODP, PDP dan positif, sehingga mudah penanganannya.
“Dengan langkah itu tentu datanya jadi melonjak tapi bisa terkendali. Sedangkan kalau kita pasif, data ODP, PDP dan positif mungkin sangat kecil, tapi suatu saat bisa meledak dan tak terkendali,” jelasnya. (dnl)
