- iklan atas berita -

Metro Times (Kebumen) Diakhir tahun 2018 ini Pemerintah menargetkan 95 persen penduduk Indonesia telah menjadi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indosesia Sehat (JKN-KIS). Kondisi itu membuat BPJS Kesehatan di semua wilayah sebagai ujung tombak penyelenggaraan program harus bekerja keras untuk meningkatkan jumlah kepesertaan. Terlebih hingga saat ini kesadaran masyarakat terhadap program tersebut terbilang masih rendah.

Hal itu disampaikan dalam Media Gathering BPJS Cabang Kebumen di Pantai Logending Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen, Kamis (13/9).

Kegiatan dihadiri Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kebumen, Maya Susanti, bersama jajarannya serta belasan wartawan dari berbagai media yang menjadi mitra di wilayah pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Kebumen, yakni Kabupaten Kebumen, Purworejo, dan Wonosobo.

“Pemerintah menargetkan akhir tahun 2018 ini 95 persen penduduk sudah menjadi peserta JKN-KIS. Tahun 2019 kita sudah memasuki Universal Health Coverage (UHC) dan harus running pelayanan,” ungkap Maya Susanti.

ads

Maya menyebutkan, pencapaian kepesertaan JKN-KIS di wilayah pelayanan BPJS Cabang Kebumen saat ini belum sesuai harapan. Meski demikian, jumlah kepesertaan dari waktu ke waktu menunjukkan tren peningkatan.

Secara rinci, cakupan kepesertaan per 5 September 2018 di Kabupaten Kebumen yakni 80,22 persen, Kabupaten Wonosobo 70,17 persen, dan Kabupaten Purworejo paling rendah hanya 69,49 persen.
“Secara keseluruhan sudah mencapai 74,57 persen,” sebutnya.

Untuk mencapai target yang ditetapkan Pemerintah butuh kerja keras. Pasalnya, masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa BPJS Kesehatan hanya diperlukan ketika sakit. Mereka belum menyadari bahwa konsep BPJS Kesehatan “Dengan Gotong Semua Tertolong” akan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Bukan hanya kesadaran menjadi peserta, kesadaran masyarakat yang sudah menjadi peserta untuk membayar iuran secara rutin pun masih cukup rendah. Apalagi ke depan penduduk yang tidak menjadi peserta JKN-KIS tidak dapat mengakses layanan publik tertentu.

“Kita terus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat,” jelasnya.

Sejumlah program pun diluncurkan untuk mendongkrak kepesertaan dan menyadarkan masyarakat. Antara lain dengan melakukan jemput bola melibatkan kader JKN-KIS, optimalisasi kanal layanan Mobile Customer Servise (MCS) dan aplikasi Mobile JKN. Selain itu BPJS Kesehatan juga terus melakukan kerjasama dengan stakeholder terkait dalam hal kebijakan.

“Seperti di Kabupaten Purworejo, Bupati sudah menerbitkan surat edaran yang mengamanatkan semua untuk ikut andil dalam percepatan UHC. Langkah itu cukup efektif karena sudah banyak sekali yang menindaklanjuti intruksi itu, baik perorangan maupun korporasi. Jumlah CSR donasi untuk iuran JKN-KIS juga terus bertambah,” ungkapnya.

Upaya penyadaran masyarakat juga dilakukan BPJS Kesehatan dalam rangkaian media gathering hari itu. Bersama para wartawan, petugas BPJS Kesehatan menyisir kawasan pesisir selatan Kebumen menggunakan armada off road. Di sejumlah lokasi, sosialisasi diberikan kepada warga.

Saudi (55), warga Desa Jogosimo, Kecamatan Klirong salah satunya. Saat ditemui di Pantai Tegalretno, pria pencari pasir yang mengaku jarang sakit itu belum menjadi peserta JKN-KIS.

“Ya sebenarnya ingin buat BPJS, buat jaga-jaga. Seperti dulu saat putra saya dan mertua sakit di rumah sakit juga habis banyak. Puluhan juta,” ujarnya.

Saudi juga mengaku pernah melaporkan kepada Pemerintah desanya untuk dibuatkan Jamkesmas, tetapi belum disetujui. Setelah mendapatkan sosialisasi, Saudi pun kembali berniat untuk segera mewujudkan niatnya untuk memiliki kartu JKN-KIS.

“Saya sudah pernah laporan Pak Bayan untuk dibuatkan. Coba nanti saya rembug sama keluarga lagi,” ucapnya. (Daniel)