- iklan atas berita -

Metro Times (Purworejo) Sejumlah  Calon Legislatif (Caleg) perempuan se-Kabupaten Purworejo berperan menjadi penggerak pembangunan di bidang politik. Peran tersebut harus mulai mereka tampilkan dengan berpolitik secara bersih dalam setiap tahapan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.

Hal itu dikemukakan dalam Pembekalan Caleg Perempuan se-Kabupaten Purworejo Tahun 2018 yang digelar oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsosduk KBPPPA) Kabupaten Purworejo di Graha Siola RM Dargo Purworejo, Selasa (23/10). Kegiatan bertajuk Peran Perempuan dalam Pembangunan di Bidang Politik diikuti seluruh Caleg perempuan dari 13 Parpol yang terdaftar di Kabupaten Purworejo.

“Kehadiran Caleg perempuan harus bisa menyelesaikan problem masyarakat, bukan sebaliknya membuat problem baru di masyarakat,” kata Warsito Ellwein, salah satu narasumber dari lembaga Legepe Semarang.

Caleg perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan di bidang politik. Hal itu menuntut mereka untuk menjadi wakil rakyat yang berangkat dengan cara-cara berpolitik secara baik dan bersih.

“Politik bersih itu juga harus melibatkan masyarakat. Dengan sekian banyak ibu-ibu ini, kalau energinya disatukan bareng-bareng, maka akan mudah untuk membangun Purworejo,” tandasnya.

ads

Lebih lanjut Warsito mengungkapkan bahwa di dalam demokrasi, Pemilu sejatinya merupakan salah satu instrumen rakyat atau pemilih untuk mencari pemimpin. Namun, kondisi saat ini terbalik. Pemilu justru digunakan sebagai instrument calon pemimpin untuk mencari rakyat atau pemilih.

“Mindset itu harus kita ubah. Mari kita tampilkan, tunjukkan untuk menjadi wakil rakyat yang baik dengan cara-cara yang baik,” ungkapnya.

Selain Warsito, pembelan juga diisi materi oleh narasumber lainnya, yakni Hanggoro Sutanto dari Lembaga Global Motivation Jogjakarta.

Kepala Dinsosduk KBPPPA Purworejo, dr Kuswantoro, menyebut ada sebanyak 187 Caleg perempuan dari 6 daerah pemilihan (Dapil) yang diundang dalam pembekalan tersebut. Pembekalan menjadi program kerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tujuannya antara lain untuk meningkatkan kapasitas caleg perempuan sebelum hari pemilihan dengan harapan mereka memiliki kemampuan mumpuni dalam kompetisi Pemilu 2019 mendatang.

“Sekaligus untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif,” sebutnya.

Tujuan lainnya yakni meningkatkan kualitas peremouan di bidang politik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan gender dan meningkatkan indeks pemberdayaan gender (IDG).

“selanjutnya mewujudkan kesepahaman dan komitmen bersama para Caleg perempuan agar mewakili dalam menyuarakan kepentuingan dan kebutuhan serta kesejahteraan perempuan dan anak di Kabupaten Purworejo,” imbuhnya.

Sementara, Wakil Bupati Purworejo Yuli Hastuti SH yang hadir dan membuka kegiatan menegaskan, bahwa pada era demokrasi dewasa ini, pemerintah memberikan ruang aksesibilitas yang luas bagi perempuan untuk menjadi pemimpin di berbagai posisi pengambilan keputusan, baik di pemerintahan maupun kemasyarakatan. Namun, aksesilibilitas itu belum dimanfaatkan oleh perempuan secara optimal karena masih adanya kendala psikologi, cultural, dan politik yang menghambat kemajuan perempuan. Terlebih bagi perempuan yang ingin menjadi Anggota Legislatif baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, memerlukan modalitas yang cukup memadai baik kapasitas intelektual, modal sosial dan ekonomi serta dukungan politik dari rakyat sebagai pemilihnya.

“Upaya untuk terus memperbesar jumlah perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan perlu terus dilakukan, agar perempuan bisa berperan dalam mengatasi permasalahan perempuan dan anak,” tegasnya.

Menurutnya, keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Purworejo sudah cukup tinggi. Diharapkan dalam Pemilu Legislatif 2019, jumlah keterwakilan perempuan sebagai anggota legislatif akan memenuhi 30 persen.

“Meskipun demikian kita meyakini kehadiran politisi perempuan bukan sekadar hanya untuk memenuhi formalitas ketentuan Undang-Undang, bukan pula untuk sekedar menunjukkan penghargaan terhadap perempuan, tetapi secara visioner untuk memastikan program-program pembangunan selalu terkawal dengan baik dan sensitif gender,” ungkapnya. (Daniel)