Metro Times (Purworejo)-Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo kawal seluruh rangkaian Rapat Paripurna maraton, Senin (13/7/2026). Mulai pembahasan LKPJ APBD 2025 hingga penyampaian KUA-PPAS 2027, semua agenda berjalan tertib dan lancar.
Rangkaian diawali laporan Pansus 11 tentang hasil pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025. Setelah dengar laporan dan pendapat akhir Bupati, DPRD bersama Pemkab sepakat tetapkan Raperda jadi Perda lewat penandatanganan Nota Persetujuan Bersama.
Agenda dilanjut penyampaian Rancangan KUA-PPAS 2027 oleh Bupati Yuli Hastuti, pandangan umum fraksi-fraksi, hingga jawaban Bupati atas masukan legislatif.
Seluruh agenda disiapkan matang. Mulai penyusunan jadwal, koordinasi pimpinan DPRD dan Pemkab, sampai dukungan administrasi dan teknis persidangan.
Rapat paripurna ini jadi agenda penting karena bahas 2 tahapan strategis pengelolaan keuangan daerah: pertanggungjawaban APBD 2025 dan awal pembahasan KUA-PPAS 2027.
“Seluruh perangkat Sekretariat DPRD bekerja maksimal agar agenda berjalan tertib, lancar, dan sesuai tata tertib,” ujar perwakilan Sekretariat.
Sekretariat DPRD punya peran penting sebagai unsur pendukung fungsi DPRD. Tugasnya tidak hanya pastikan rapat lancar, tapi juga siapkan dokumen persidangan, risalah rapat, administrasi persetujuan bersama, hingga fasilitasi kebutuhan anggota dewan selama pembahasan.
Setelah paripurna, Sekretariat akan terus kawal pembahasan KUA-PPAS 2027 bersama Badan Anggaran dan komisi-komisi sampai tercapai kesepakatan DPRD dan Pemkab.
Tahapan selanjutnya akan berlangsung di Banggar dan komisi bersama OPD. Sekretariat DPRD berkomitmen beri dukungan administrasi dan teknis agar setiap tahapan sesuai jadwal.
Sinergi DPRD, Pemkab, dan unsur pendukung disebut jadi kunci agar proses pembahasan kebijakan daerah berjalan efektif.
Dengan dukungan itu, diharapkan setiap keputusan memperkuat akuntabilitas keuangan daerah dan menghasilkan perencanaan anggaran yang lebih berkualitas.
“Dukungan Sekretariat tidak hanya buat kelancaran administratif. Tapi juga pastikan proses legislasi dan penganggaran sesuai aturan dan dukung pembangunan Purworejo lebih baik,” tutupnya.(dnl)
