Metro Times (Purworejo)-Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Purworejo sampaikan catatan kritis terhadap Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027. Fraksi dukung arah kebijakan fiskal Pemkab, namun minta APBD lebih berpihak ke pendidikan dan hati-hati terhadap rencana utang daerah.
Pandangan umum disampaikan Juru Bicara Fraksi Demokrat Sigit Apriyanto dalam Rapat Paripurna, Senin (13/7/2026), setelah Bupati sampaikan KUA-PPAS 2027.
Fraksi Demokrat dukung kebijakan makro dalam KUA-PPAS dan apresiasi komitmen Pemkab jaga keseimbangan fiskal.
“Komitmen eksekutif jaga keseimbangan fiskal patut diapresiasi. Tapi kualitas anggaran harus benar-benar tingkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Sigit.
Fraksi soroti target PAD Rp613,79 miliar. Tingginya target retribusi dibanding pajak daerah harus diimbangi peningkatan kualitas pelayanan publik agar tidak membebani masyarakat. Pemkab juga diminta perkuat koordinasi dengan pusat agar dana transfer cair tepat waktu.
Pendidikan jadi perhatian utama Fraksi Demokrat. Alokasi belanja operasi dan belanja barang jasa harus jawab kebutuhan riil sekolah, terutama operasional dan peningkatan layanan pendidikan dasar.
Fraksi juga jadikan kasus dugaan pungli di SMP Negeri tahun lalu sebagai momentum benahi sistem. Penyelesaiannya tidak cukup penindakan, tapi harus ada perbaikan tata kelola, transparansi anggaran, penguatan pengawasan, dan sediakan kanal pengaduan mudah diakses.
“Belanja modal pembangunan gedung harus diprioritaskan untuk rehabilitasi ruang kelas rusak di berbagai wilayah. Perbaikan ruang kelas harus utama, bukan hanya gedung pemerintahan,” tegas Sigit.
Fraksi Demokrat juga soroti rencana pembiayaan utang daerah Rp100 miliar untuk pembangunan Pasar Kutoarjo.
Kebijakan ini diminta dibarengi kajian fiskal matang, termasuk kemampuan daerah mengembalikan pinjaman dan manfaat ekonomi dari pasar tersebut.
Di akhir pandangan, Fraksi Demokrat terima dokumen KUA-PPAS 2027 untuk dibahas tahap berikutnya. Namun seluruh catatan, khususnya pendidikan, pelayanan publik, dan efektivitas anggaran harus jadi perhatian serius dalam penyusunan RAPBD 2027.
“APBD 2027 tidak hanya jaga stabilitas fiskal, tapi juga harus menyentuh kebutuhan masyarakat dan tingkatkan kualitas pelayanan publik di Purworejo,” tutup Sigit.(dnl)
