METRO TIMES ( Ambon ) Dewan Perwakilan Rakyat Maluku (DPRD) mengelar rapat koordinasi bersama seluruh perwakilan DPR RI dan DPD RI dapil Maluku , membahas upaya percepatan pembangunan di Provinsi Maluku,
Dalam raoat tersebut baru pertama kalibya DPRD Provinsi Maluku mengelar dan membahas berbagai sektor pembangunan yang dilakukan oleh ketiga lembaga tersebut.
Rapat paripurna yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku dilaksankan pada pukul 14.00 WIT, dihadiri oleh 25 anggota DPRD Maluku dan para legislator pusat.
Agenda rapat meliputi sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kelautan, kesehatan, serta pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan. Selain itu, isu-isu krusial seperti kemiskinan, pendidikan, infrastruktur, status tenaga honorer, dan hutang daerah terhadap PT SMI juga menjadi fokus utama.
Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur G. Watubun, menekankan bahwa rapat ini bukan sekadar seremonial, melainkan upaya membangun kolektivitas untuk mengatasi ketertinggalan Maluku. “Kita bicara soal hidup dan mati orang Maluku. Maluku hari ini berada di peringkat termiskin keempat nasional. Ini memalukan dan ini merupakan tamparan bagi kita untuk duduk bersama, bermusyawarah, dan bertindak,
Harapan rakyat Maluku ada di tangan 8 perwakilan rakyat Maluku di pusat,” tegas Warubun
Warubun juga menekankan pentingnya efisiensi dan optimisme, serta mengajak semua pihak, termasuk akademisi, untuk bersinergi dalam kebijakan berbasis data. “Kita sudah masuk masa efisiensi nasional. Jangan ini menjadi alasan untuk menyerah. Justru sekarang adalah saatnya merumuskan formula berbasis data,” ujarnya.
Ia mengapresiasi pencapaian DPRD dan DPD RI, namun menekankan bahwa pekerjaan belum selesai.
Ditambahkan” Menanggapi berbagai masukan dari DPRD Provinsi Maluku, Anggota DPR RI Novita Anakotta menjelaskan mengenai isu efisiensi anggaran dan legalitas Koperasi Merah Putih. “Terkait Koperasi Merah Putih, Bapak/Ibu perlu ketahui bahwa pemerintah melalui Inpres menetapkan akan membuat 80.000 Koperasi Merah Putih di 70.000 desa. Masing-masing koperasi akan mendapatkan anggaran kurang lebih 3-5 miliar tanpa membebani APBD,” jelasnya. Anakotta juga membahas isu tenaga honorer dan menegaskan komitmen DPD RI untuk memperjuangkan nasib mereka bersama kementerian terkait.
Rapat ini juga membahas frekuensi komunikasi antara pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah daerah Maluku. Watubun berharap keharmonisan ini dapat mempercepat dan memperkuat proses pembangunan serta integritas nasional. “Tidak ada urusan partai. Demokrasi boleh berbeda, tetapi demokrasi juga menyatukan kita. Kalau kita semua sejalan, maka rakyat Maluku akan mendapatkan manfaat yang besar,” kata Watubun.
Rapat ditutup dengan semangat persatuan dan harapan besar bahwa kolaborasi antar lembaga ini akan menjadi langkah awal untuk membawa Maluku keluar dari kemiskinan menuju kemajuan yang lebih nyata dan merata.tutupnya ( Sara Pelu )
