Metro Times (Purworejo)-Pemerintah Kabupaten Purworejo saat ini tengah berembuk dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk melakukan efisiensi anggaran dalam postur APBD tahun 2025. Hal ini menindaklanjuti instruksi presiden atau Inpres Nomor 1 tahun 2025 yang disusul Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 29 tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
Ketua DPRD Purworejo, Tunaryo mengutarakan cukup banyak pos anggaran yang harus diefisiensi. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mengalami dampak, termasuk DPRD.
Efisiensi anggaran terfokus pada dana transfer meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Diperkirakan banyak proyek infrastruktur yang mengalami dampak dalam efisiensi ini, maka diperlukan refocusing dan rekomposisi untuk memilah skala prioritas.
Tunaryo memastikan dana pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD, tetap berjalan sesuai dengan janji mereka kepada masyarakat semasa kampanye.
“Saya juga berharap dan akan mendorong agar anggaran yang untuk program pengentasan kemiskinan tidak terkena efisiensi. Mengingat kita masih punya PR untuk kasus kemiskinan di Purworejo,” ucap Tunaryo, Sabtu (22/02).
Ia mengutarakan proses pembahasan anggaran bersama pemerintah daerah belum final dan masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut. Dalam waktu dekat akan kembali menggelar musyawarah bersama Pemda.
“Untuk pembangunan fisik tahun 2025 yang sudah dibahas diantaranya pembangunan Hotel Ganesha. Tahun ini pembangunannya dilanjutkan tapi anggaran turun dari perencanaan sebelumnya,” katanya lagi.
Awalnya Pemda akan mengucurkan anggaran sekitar Rp 11 miliar untuk melanjutkan pembangunan hotel milik Pemda itu. Akibat efisiensi, anggaran dipangkas menjadi Rp 6 miliar yang akan difokuskan pada pekerjaan fisik.
“Ini fisiknya dulu yang dilanjutkan, interiornya belum, ditunda karena interior itu tentunya akan diselaraskan pengelolanya nanti,” imbuhnya.
Selain hotel, menurut Tunaryo, pembangunan pasar darurat Kutoarjo pun perlu segera dilakukan. Untuk pasar darurat Pemda membutuhkan anggaran sekitar Rp5,8 miliar.
Seperti diketahui Bupati dan Wakil Bupati Purworejo, Yuli Hastuti-Dion Agasi Setiabudi telah dilantik pada 20 Februari lalu telah dilantik. Ketua DPRD berharap kedepan bupati dan wakil bupati mampu mendorong meningkatan investasi secara signifikan.
“Purworejo butuh investor untuk mengurangi angka pengangguran juga meningkatkan daya beli masyarakat, termasuk untuk menekan angka kemiskinan. Kalau ada industri, sudah pasti tenaga kerja kita akan terserap,” pungkasnya.(tyb)
