Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia 2026 membahas tata kelola AI dan kompetensi lulusan
Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia (KPPTI) 2026 membahas pemanfaatan AI, integritas akademik, dan penyelarasan kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri.
- iklan atas berita -

KPPTI 2026 Bahas Tata Kelola AI dan Kesenjangan Kompetensi Lulusan

MetroTimes (Surabaya) – Transformasi pendidikan tinggi di Indonesia semakin dipengaruhi oleh perkembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI). Pemanfaatan teknologi ini mendorong perubahan dalam proses pembelajaran, penelitian, hingga penilaian akademik. Namun, penerapannya juga menuntut tata kelola yang tepat agar integritas akademik dan kualitas kompetensi lulusan tetap terjaga.

Isu tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia (KPPTI) 2026 hari kedua yang berlangsung di Aula Candradimuka, Gedung Nano, Kampus MERR-C, Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Kamis (12/11/2026).

Dalam forum tersebut, sejumlah akademisi memaparkan praktik pemanfaatan AI di lingkungan perguruan tinggi. Pembahasan juga mencakup pentingnya penyelarasan kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri yang terus berubah akibat digitalisasi dan perkembangan teknologi.

Tata Kelola AI di Perguruan Tinggi Harus Menjaga Integritas Akademik

Akademisi Universitas Diponegoro (Undip), Rizal Isnanto, menekankan pentingnya tata kelola penggunaan Generative AI dalam pendidikan doktoral. Menurutnya, AI dapat mendukung berbagai tahapan pembelajaran dan penelitian, tetapi tidak boleh menggantikan kontribusi intelektual, penalaran kritis, serta keputusan ilmiah mahasiswa.

“AI memperkuat pembelajaran dan penelitian, bukan menggantikan kreativitas,” tutur Rizal.

ads

Ia menjelaskan terdapat empat kategori penggunaan AI dalam kegiatan akademik, yaitu diperbolehkan, wajib diungkapkan, diperbolehkan dengan syarat, dan dilarang.

Rizal juga menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan teknologi tersebut. Mahasiswa perlu mendokumentasikan alat AI yang digunakan, tujuan pemanfaatannya, bentuk bantuan yang diberikan, serta proses verifikasi terhadap hasil yang diperoleh.

Menurutnya, penilaian terhadap penggunaan AI tidak cukup hanya mengandalkan skor dari perangkat pendeteksi. Perguruan tinggi juga perlu mempertimbangkan proses penyusunan karya dan kemampuan mahasiswa dalam mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya.

AI Mendukung Pemeriksaan Materi dan Proses Pembelajaran

Pemanfaatan AI dalam kegiatan pembelajaran turut dipaparkan oleh Dosen Sekolah Tinggi Informatika dan Komputer Indonesia, Mukhlis Amien. Melalui presentasi bertajuk “AI Memeriksa Materi, Dosen Memegang Keputusan”, Mukhlis memperkenalkan agen AI yang digunakan untuk memeriksa materi perkuliahan sebelum disampaikan kepada mahasiswa.

Dalam evaluasi terhadap sembilan kelas selama tujuh minggu, agen AI tersebut menemukan 18 masalah pada materi dan pengaturan pembelajaran.

Temuan itu mencakup kesalahan pada lembar kerja atau kode pemrograman, penggunaan data pengujian, pengaturan Learning Management System (LMS), hingga kekeliruan teks dan perhitungan. Seluruh masalah tersebut berhasil ditangani pada minggu yang sama ketika ditemukan.

“AI hanya berperan sebagai alat bantu pemeriksaan dan pemberian umpan balik. Dosen tetap memegang kendali atas perbaikan materi, keputusan akademik, dan penilaian akhir,” tegas Mukhlis.

Paparan tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan AI dapat membantu meningkatkan efektivitas pemeriksaan materi perkuliahan. Meski demikian, keputusan akademik tetap berada di tangan dosen sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kualitas pembelajaran.

Sistem AI Membantu Evaluasi Tugas Pemrograman Mahasiswa

Pendekatan serupa dikembangkan Akademisi Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari (Uniska MAB), Muhammad Edya Rosadi, melalui sistem pemeriksaan tugas pemrograman.

Sistem tersebut digunakan untuk memeriksa aspek teknis, sementara AI membantu menyusun draf penilaian berdasarkan kriteria dan bukti kode yang tersedia. Selanjutnya, dosen meninjau hasil pemeriksaan dan menentukan nilai akhir mahasiswa.

“Dosen kemudian punya waktu lebih banyak untuk merancang, meninjau, dan memutuskan hasil dari AI tersebut,” ujar Edya.

Sistem itu diterapkan kepada 68 mahasiswa dalam dua kelas paralel dengan 14 praktikum mingguan. Dari lima tugas yang dievaluasi, empat di antaranya memenuhi target penerbitan nilai maksimal tujuh hari setelah tenggat pengumpulan.

Edya menekankan bahwa pemanfaatan AI dalam pengerjaan tugas harus disertai aturan yang jelas. Mahasiswa tetap harus bertanggung jawab atas proses pengerjaan tugas dan menjelaskan sejauh mana teknologi AI digunakan.

“Mahasiswa harus mematuhi ketika ada penggunaan AI dia menggunakannya sejauh mana,” pungkas Edya.

Kompetensi Lulusan Perguruan Tinggi Perlu Diselaraskan dengan Kebutuhan Industri

Selain tata kelola AI, KPPTI 2026 juga menyoroti tantangan kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja.

Komisi I Dewan Pendidikan Tinggi (DPT), Sudarso, memaparkan hasil kajian mengenai kebutuhan industri, profil lulusan, serta kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki lulusan perguruan tinggi dan keterampilan yang dibutuhkan perusahaan.

Hasil kajian menunjukkan bahwa 73,4 persen perusahaan menilai kompetensi lulusan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan industri.

Sementara itu, sebanyak 92,3 persen perusahaan menyatakan merekrut lulusan baru. Adapun 81,7 persen perusahaan menilai kebutuhan keterampilan tenaga kerja berubah dengan cepat, terutama akibat digitalisasi dan perkembangan AI.

Kajian tersebut juga mencatat bahwa 59,3 persen lulusan memperoleh pekerjaan pertama dalam waktu kurang dari tiga bulan. Namun, kecepatan memperoleh pekerjaan tidak serta-merta menunjukkan kesesuaian pekerjaan dengan bidang studi maupun kesiapan lulusan menghadapi kebutuhan dunia kerja.

“Bahwa tempat yang nyata dari sudut pandang industri itu sebenarnya di samping hard skill yang dibutuhkan, tapi juga soft skill yang mereka harapkan,” kata Sudarso.

Kolaborasi Perguruan Tinggi dan Industri Jadi Kunci

Temuan tersebut memperlihatkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan industri dalam menyelaraskan capaian pembelajaran dengan kebutuhan tenaga kerja.

Selain penguasaan keterampilan teknis atau hard skill, lulusan juga perlu memiliki keterampilan nonteknis atau soft skill. Keduanya menjadi bekal penting untuk menghadapi perubahan lingkungan kerja yang semakin dipengaruhi perkembangan teknologi.

Keterlibatan industri dalam perancangan pembelajaran, penyediaan program magang, serta pengembangan proyek praktik bagi mahasiswa menjadi beberapa langkah yang dapat memperkuat relevansi pendidikan tinggi.

Dengan demikian, proses pendidikan tidak hanya berorientasi pada penguasaan teori, tetapi juga memberikan pengalaman dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

KPPTI 2026 Dorong Pendidikan Tinggi Adaptif terhadap Perkembangan Teknologi

Berbagai pembahasan dalam KPPTI 2026 menegaskan bahwa transformasi pendidikan tinggi tidak cukup hanya berfokus pada pemanfaatan teknologi.

Perguruan tinggi juga perlu memperkuat integritas akademik, memastikan adanya pengawasan manusia dalam penggunaan AI, serta meningkatkan kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri.

Tata kelola AI yang transparan dan bertanggung jawab diharapkan dapat menjadikan teknologi sebagai pendukung proses pembelajaran dan penelitian tanpa menghilangkan peran penting dosen maupun kemampuan berpikir kritis mahasiswa.

Upaya tersebut sejalan dengan semangat Diktisaintek Berdampak untuk mendorong pendidikan tinggi yang adaptif, relevan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

(nald)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Captcha verification failed!
Skor pengguna captcha gagal. silahkan hubungi kami!