MetroTimes(Sleman)-Pada tahun 2025 ini, Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) kembali melaksanakan Kegiatan Pendataan Bangunan sebagai bagian dari program rutin tahunan untuk memperkuat basis data infrastruktur wilayah. Pendataan tersebut dilakukan secara langsung melalui metode sensus di lapangan untuk memperoleh data bangunan yang akurat, mutakhir, dan sesuai kondisi riil di masyarakat.
Program pendataan tahun 2025 dilaksanakan di 69 padukuhan yang tersebar di Kapanewon Mlati dan Kapanewon Turi. Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Sleman menegaskan komitmennya dalam membangun sistem informasi bangunan yang terintegrasi, yang nantinya menjadi dasar penting dalam perencanaan tata ruang, izin bangunan, mitigasi bencana, serta kebijakan pembangunan fisik lainnya.
Dukung Kebijakan Pembangunan Berbasis Data
Kepala Bidang Pendataan, Pembinaan, dan Pengawasan DPUPKP Sleman, Martinus Doni Purbo Kuncahyo, SE., M.M., menyampaikan bahwa pendataan bangunan merupakan langkah strategis yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak langsung pada efektivitas pembangunan daerah.
“Pendataan bangunan ini kami laksanakan setiap tahun sebagai bagian dari upaya mewujudkan basis data bangunan yang lengkap, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut menjadi pijakan penting bagi Pemkab Sleman dalam menyusun kebijakan pembangunan, pelayanan perizinan, pengawasan bangunan, hingga pemetaan potensi wilayah,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa metode sensus dipilih agar pemerintah memperoleh gambaran detail mengenai jumlah bangunan, fungsi, kondisi fisik, hingga karakteristik teknis lain secara langsung di lapangan.
“Dengan sensus bangunan, kami memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar menggambarkan kondisi nyata. Ini sangat penting agar kebijakan pembangunan tidak hanya berbasis asumsi, tetapi berdasarkan data lapangan yang aktual dan objektif,” imbuhnya.
Peran Aktif Masyarakat Sangat Diharapkan
Dalam pelaksanaannya, DPUPKP menugaskan petugas pendataan resmi yang telah dibekali identitas dan surat tugas. Masyarakat diminta bersikap kooperatif dan memberikan informasi yang sebenar-benarnya untuk mendukung kelancaran kegiatan tersebut.
Pria yang akrab di panggil Doni menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.
“Kami sangat berharap masyarakat memberikan dukungan penuh serta menyampaikan data yang akurat kepada petugas di lapangan. Keterlibatan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pendataan bangunan ini, karena pada akhirnya data tersebut juga akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan yang lebih baik,” ujarnya.
Mewujudkan Pembangunan Lebih Tepat Sasaran
Ketua Tim Kerja Rekomendasi Teknis, Pendataan dan Kelayakan Bangunan, Christ Bangun Dwi Samekto, ST., M.AP., M.Env.Sc Kepala Bidang Pendataan, Pembinaan, dan Pengawasan DPUPKP Sleman menambahkan bahwa Pemkab Sleman optimistis bahwa pendataan bangunan tahun 2025 akan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur.
Dengan basis data yang semakin kuat, pemerintah dapat mempercepat transformasi digital administrasi bangunan serta memperbaiki tata kelola wilayah secara berkelanjutan.
“Melalui kegiatan ini, Pemkab Sleman berupaya memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat luas bagi masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Sleman.” Ujar Cris.(JQ)
