
Hadapi Prakiraan Musim Hujan, Pemprov Maluku Perkuat Antisipasi Karhutla dan Kekeringan
METROTIMES, AMBON — Pemerintah Provinsi Maluku memperkuat langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan menyusul pemaparan prakiraan musim hujan (PMH) oleh BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Ambon. Informasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan menyusun langkah mitigasi sesuai kondisi masing-masing wilayah.
Pembahasan prakiraan musim hujan tersebut berlangsung dalam pertemuan yang dipimpin Asisten II Sekda Maluku, Kasrul Selang, di Ruang Rapat Lantai II Kantor Gubernur Maluku, Kamis (8/10/2026). Pertemuan diikuti secara luring dan daring oleh BPBD, BMKG, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, TNI/Polri, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Pemprov Maluku Gunakan Informasi BMKG untuk Antisipasi Bencana
Kasrul Selang mengatakan, informasi yang disampaikan BMKG menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah antisipasi berdasarkan karakteristik cuaca dan musim di setiap wilayah Maluku.
Menurutnya, informasi prakiraan musim hujan perlu dipahami sebagai dasar untuk meningkatkan kewaspadaan, bukan untuk menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat.
“Ini bukan untuk menakut-nakuti masyarakat, tetapi menjadi informasi bagi kita semua agar dapat melakukan langkah-langkah antisipasi. Pemerintah, TNI-Polri dan masyarakat harus bersama-sama menghadapi kondisi ini,” ujar Kasrul.
Pemaparan BMKG juga memberikan gambaran mengenai pembagian zona musim di wilayah Maluku, termasuk perkiraan awal musim hujan dan durasinya di masing-masing wilayah.
Informasi tersebut dinilai penting karena sejumlah wilayah masih menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan. Dengan memahami perkembangan cuaca dan karakteristik musim, langkah kesiapsiagaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
Koordinasi Lintas Sektor Diperkuat untuk Mitigasi Karhutla dan Kekeringan
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Maluku melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) akan mengoordinasikan OPD dan instansi terkait untuk memperkuat kesiapsiagaan serta mitigasi.
Koordinasi tersebut melibatkan sejumlah sektor, termasuk kehutanan, pertanian, pekerjaan umum, dan kesehatan. Keterlibatan lintas sektor diharapkan dapat membantu pemerintah daerah mengantisipasi dampak kondisi cuaca dan lingkungan sesuai tugas masing-masing instansi.
Kasrul menegaskan, informasi BMKG akan menjadi salah satu acuan dalam menentukan langkah ke depan. Karena itu, koordinasi antarlembaga dan partisipasi masyarakat diperlukan agar upaya antisipasi dapat berjalan secara terpadu.
Masyarakat Diimbau Mengakses Informasi Cuaca Resmi BMKG
Kasrul juga mengingatkan masyarakat agar lebih cermat dalam menerima informasi cuaca. Ia meminta warga mengutamakan kanal resmi BMKG untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat.
“Kami berharap masyarakat rajin melihat informasi, tetapi informasi yang betul. BMKG akan terus menyampaikan informasi melalui kanal-kanal resmi yang tersedia,” katanya.
Menurutnya, akses terhadap informasi cuaca yang akurat dapat membantu masyarakat memahami kondisi yang berkembang dan mengambil langkah antisipasi secara tepat.
Pemerintah daerah juga mengharapkan masyarakat tidak mudah terpancing oleh informasi yang belum terverifikasi, terutama terkait prakiraan cuaca dan potensi bencana.
Kabut Asap di Ambon Menjadi Perhatian Pemerintah
Terkait kondisi kabut asap yang terjadi di Ambon, Kasrul menjelaskan bahwa asap tidak hanya berasal dari wilayah Pulau Ambon. Asap juga dapat terbawa angin dari wilayah lain sehingga berpengaruh terhadap jarak pandang dan aktivitas penerbangan.
Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah dalam memantau perkembangan lingkungan dan dampaknya terhadap aktivitas masyarakat.
Pemprov Maluku, lanjut Kasrul, akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan masyarakat sekaligus memastikan kesiapan pemerintah daerah menghadapi dinamika cuaca dan kondisi lingkungan.
“Informasi dari BMKG ini akan menjadi acuan kita untuk mengambil langkah-langkah ke depan. Intinya, kita harus siap dan melakukan antisipasi bersama,” pungkasnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala BPBD Maluku beserta jajaran, Kepala BMKG beserta jajaran, pimpinan OPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku, unsur TNI/Polri, serta pemangku kepentingan lainnya.
Melalui koordinasi tersebut, Pemprov Maluku mendorong penguatan kesiapsiagaan bersama agar potensi karhutla dan kekeringan dapat diantisipasi berdasarkan informasi cuaca yang akurat dan kondisi wilayah masing-masing.
(METROTIMES, Diskominfo Maluku)









