
Khofifah, BNPB, dan KSAD Perkuat Sinergi Penanganan Karhutla Jawa Timur
METROTIMES, Kota Batu – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menggelar rapat koordinasi (rakor) penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Jawa Timur.
Rakor yang berlangsung di Kantor Wali Kota Batu, Jumat (23/10), tersebut membahas penguatan sinergi dan kolaborasi antarlembaga untuk menangani karhutla secara terpadu dan komprehensif.
Gubernur Khofifah menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, BNPB, TNI, Polri, dan elemen masyarakat untuk memperkuat mitigasi serta meminimalkan risiko dan dampak kebakaran hutan dan lahan.
Menurutnya, penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman ketika kebakaran terjadi. Perencanaan jangka panjang dan kesiapsiagaan seluruh pihak juga diperlukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran, terutama di kawasan rawan.
“Tahun ini karhutla terjadi di Taman Baluran, Gunung Raung, Gunung Argopuro, Gunung Bromo dan Gunung Arjuno, maka kita lakukan perencanaan jangka panjang untuk mitigasi bencana ini,” kata Khofifah.
Ia menambahkan, seluruh pemangku kepentingan perlu menyatukan langkah agar penanganan karhutla berjalan optimal, mulai dari mitigasi hingga penanganan di lapangan.
“Kita satukan langkah untuk memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi karhutla, sekaligus meminimalkan risiko dan dampak yang ditimbulkan,” imbuhnya.
Karhutla Jawa Timur Tercatat 184 Kejadian
Berdasarkan data situasi dan sebaran karhutla di Jawa Timur yang disampaikan dalam rakor, tercatat 184 kejadian dengan total luas lahan terbakar mencapai 11.449 hektare di 26 kabupaten.
Kebakaran tersebut menyasar sejumlah kawasan pegunungan, di antaranya Gunung Bromo, Gunung Arjuno, Gunung Semeru, Gunung Butak, dan Gunung Ijen.
Data tersebut menjadi perhatian dalam upaya memperkuat kesiapsiagaan dan koordinasi lintas lembaga. Penanganan karhutla membutuhkan langkah yang terencana, baik untuk mencegah munculnya titik api baru maupun untuk mempercepat respons ketika kebakaran terjadi.
Pemprov Jatim Lakukan Modifikasi Cuaca dan Water Bombing
Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan sejumlah upaya untuk memperkuat penanganan karhutla. Di antaranya melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang dilaksanakan Kementerian Kehutanan bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Menurut Khofifah, operasi modifikasi cuaca tersebut menyasar sejumlah kawasan pegunungan yang menjadi perhatian dalam penanganan karhutla, termasuk Gunung Ijen, kawasan Arjuno-Welirang, dan Gunung Butak.
“OMC sudah kita lakukan dengan menyasar wilayah operasi meliputi kawasan Gunung Ijen, Arjuno-Welirang, Gunung Butak, serta kawasan pegunungan lainnya yang menjadi perhatian dalam upaya penanganan karhutla di Jawa Timur,” tegasnya.
Selain OMC, upaya pemadaman juga dilakukan melalui pengerahan drone water spray dan operasi water bombing untuk membantu mengatasi kebakaran di kawasan terdampak, dengan dukungan dan kerja sama bersama BNPB.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya penanganan terpadu yang menggabungkan mitigasi, kesiapsiagaan, dan pemadaman sesuai kebutuhan di lapangan.
Khofifah Terbitkan Surat Edaran Pelaksanaan Salat Istisqa
Selain langkah teknis, Pemprov Jatim mengajak masyarakat melaksanakan salat istisqa sebagai ikhtiar spiritual untuk memohon turunnya hujan di tengah kondisi kekeringan dan meningkatnya risiko karhutla.
Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, Gubernur Khofifah menerbitkan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 400.8.1/37860/011.2/2026 tentang Pelaksanaan Istisqa.
Khofifah menyampaikan bahwa berbagai upaya tersebut merupakan bagian dari ikhtiar terpadu pemerintah daerah dalam memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan.
“Berbagai langkah ikhtiar itu semua adalah bagian dari upaya terpadu Pemprov Jatim untuk memperkuat penanganan karhutla, semoga ikhtiar ini membuahkan hasil,” ujarnya.
BNPB Apresiasi Upaya Penanganan Karhutla di Jawa Timur
Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi mengapresiasi upaya Pemprov Jatim bersama pemerintah daerah dalam membantu penanganan dan pemadaman karhutla.
Menurut Kristomei, pendekatan berbasis sains perlu berjalan beriringan dengan kearifan lokal dan pendekatan keagamaan dalam menghadapi bencana.
“Salat istisqa merupakan bagian dari pendekatan spiritual yang bisa kita padukan dengan pendekatan ilmiah. Keduanya saya yakin bisa berjalan bersama dalam menghadapi karhutla,” ujar Kristomei.
Ia menegaskan, BNPB siap mendukung penanganan karhutla, termasuk melalui operasi water bombing. Pemerintah daerah yang membutuhkan dukungan tambahan dari pemerintah pusat dapat menyampaikan kebutuhan tersebut kepada BNPB untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan kondisi di lapangan.
Kristomei juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan karena dapat merusak lingkungan serta membahayakan petugas dan warga yang terlibat dalam pemadaman.
“Jangan ada pembakaran lagi karena dampaknya merugikan kita semua. Banyak dampak negatif yang kita rasakan, sementara saudara-saudara kita juga berupaya memadamkan api,” tegasnya.
KSAD Tegaskan Kesiapan TNI AD Bantu Penanganan Karhutla
Di sisi lain, KSAD Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menegaskan kesiapan jajaran TNI Angkatan Darat untuk mendukung penanganan karhutla di Jawa Timur.
Ia menekankan pentingnya langkah preventif melalui sinergi antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan meluas.
“Kami siap membantu Pemerintah Daerah dalam menangani karhutla di Jatim. Kita harus yakin dengan kekuatan kita sendiri, harus bersama-sama gotong royong menangani karhutla,” katanya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur sekaligus Kepala BPBD Jatim Adhy Karyono, Kepala Pelaksana BPBD Jatim Gatot Soebroto, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jawa Timur.
Melalui koordinasi lintas lembaga tersebut, penanganan karhutla di Jawa Timur diharapkan semakin terpadu, mulai dari mitigasi dan pencegahan hingga pemadaman serta pengurangan risiko bencana.
(nald)









