Metro Times (Purworejo) Masyarakat terdampak Bendungan Bener melaksanakan tradisi ruwahan menjelang puasa ramadan dengan menggelar pengajian di aula objek wisata Bukit Seribu Besek, Dusun Kalipancer, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Jumat (9/4). Selain pengajian, kegiatan juga diisi dengan pengukuhan pengurus Paguyuban Masyarakat Terdampak Pembangunan Bendungan Bener (Masterbend).
Kegiatan pengukuhan dilakukan Pembina Paguyuban Masterbend yang juga anggota DPRD Purworejo RM Abdullah. Eko Siswanto selaku ketua paguyuban dan beberapa pengurus inti, mengucapkan kata kesanggupan di hadapan ratusan warga.
Adapun kegiatan pengajian diisi KH Abdul Haq, pengasuh Pondok Pesantren Sabilul Muttaqin Desa Kalimiru Kecamatan Bayan. Paguyuban juga memberikan tali asih kepada sejumlah warga yang kurang mampu.
Ketua Paguyuban Masterbend Eko Siswanto mengatakan, pengukuhan baru dapat dilaksanakan pada awal April 2021 antara lain karena terkendala pandemi. “Kalau paguyuban sebenarnya sudah terbentuk sejak November 2020 lalu, tapi memang baru ada kesempatan dikukuhkan pada hari ini,” katanya.
Menurutnya, Paguyuban Masterbend dibentuk guna mengawal proses pembangunan Bendungan Bener mulai dari tahapan pembebasan lahan, hingga pemanfaatan pasca megaproyek itu selesai. Saat ini, katanya, paguyuban masih mengawal proses pembebasan lahan dan pembayaran ganti kerugian.
Hingga saat ini, katanya, baru sekitar 30 persen dari lahan terdampak pembangunan yang dibayarkan ganti ruginya oleh pemerintah. “Total ada sekitar 3.000 bidang dan baru sekitar 30 persenan yang dibayar. Sisanya masih proses penilaian dan menunggu jadwal pembayaran,” tuturnya.
Menurutnya, warga terdampak yang telah menerima pembayaran memanfaatkan uang untuk membeli lahan sebagai pengganti tanah yang dibebaskan untuk bendungan. “Prinsip masyarakat adalah dari awalnya tanah kembali ke tanah. Mereka berinvestasi membeli tanah sebagai pengganti bidang yang hilang untuk bendungan,” ungkapnya.
Eko berharap pemerintah selalu melibatkan masyarakat terdampak dalam setip tahapan pembangunan bendungan. “Harapannya kami dapat ikut terlibat tentunya secara langsung, dalam setiap proses pembangunan, termasuk pemanfaatannya kelak setelah bendungan beroperasi,” ucapnya.
Pembina Paguyuban Masterbend RM Abdullah menuturkan, paguyuban dibentuk bukan semata-mata untuk sarana perjuangan saat proses pembebasan lahan. “Paguyuban ini dibentuk untuk wadah komunikasi dan silaturahmi bagi seluruh warga terdampak bendungan, baik ketika proses pembebasan lahan atau pasca pembebasan kelak,” ujarnya.
Masyarakat terdampak, lanjutnya, wajib mendapat perhatian pemerintah karena mereka telah merelakan lahannya untuk infrastruktur publik. “Utamanya yang lahannya tergusur, harapannya mereka diberdayakan sehingga bisa mendapat mata pencaharian lagi untuk menjamin kehidupannya kelak,” tandasnya.
Abdullah menjelaskan, semua perserta yang hadir tetap mematuhi protokol kesehatan (Prokes). “Tetap kita terapkan prokes dengan menjaga jarak, wajib pake masker dan cuci tangan pake Hand Sanitizer, semuanya kita sediakan,” jelasnya. (dnl)
