MetroTimes (Surabaya) — Secara Virtual atau melalui _Video Conference_ , Wakil Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI AL (Wadan Kodiklatal) Laksamana Muda TNI Rachmad Jayadi ikut menghadiri Rapat Koordinasi Perencanaan dan Anggaran Keuangan (Rakor Renaku) II UO TNI AL Tahun 2022 pembahasan mengenai arah kebijakan Rencana Kerja TNI AL Tahun 2023, dari Ruang Rapat Direktorat Pendidikan (Ditdik) Kodiklatal Bumimoro Surabaya, Kamis (8/12).
Rakor Renaku II UO TNI AL Tahun 2022 tersebut dibuka langsung Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), Laksamana TNI Yudo Margono di Auditorium Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur dan diikuti Pejabat Utama Mabesal serta para Pimpinan Kotama TNI AL seluruh Indonesia baik langsung maupun secara virtual. Sementara dalam Renaku II tahun ini, Dankodiklatal Letnan Jenderal TNI Marinir Suhartono hadir langsung mengikuti rapat tersebut di Mabesal.
Adapun Pejabat Utama Kodiklatal yang turut mendampingi Wadan Kodiklatal yakni Dirum Kodiklatal, Dankodikopsla, Dankodikmar, Dankodikdukum, Danpuslatdiksarmil, dan Paban IV Log Ditum Kodiklatal.
Kasal Laksamana TNI Yudo Margono dalam amanatnya mengatakan jika Perencanaan Anggaran dalam Renaku II Tahun 2022 harus tepat sasaran dan bersifat dinamis, sehingga memenuhi Tugas Pokok dan Fungsi TNI Angkatan Laut. Selain dilaksanakan dengan prinsip tepat sasaran, Kasal juga mengimbau agar dalam perencanaan anggaran pejabat terkait menghilangkan kepentingan pribadi, golongan maupun rutinitas masa lalu.
“Organisasi TNI AL harus selalu dinamis. Apa yang kita kerjakan saat ini untuk kepentingan generasi penerus kita, sehingga alat-alat teknologi yang terdapat saat ini pada Alutsista TNI AL bisa digunakan oleh generasi mendatang,” jelas orang nomor satu di tubuh TNI AL ini.
Lebih lanjut Kasal Laksamana TNI Yudo Margono menyampaikan enam penekanan kepada seluruh Peserta Rakor Renaku II Tahun 2022, yakni kepada masing-masing Pimpinan Kotama dan Kasatker yang menjabat sebagai KPA/PPK agar mencermati dengan teliti Progja (Program Kerja) satker yang telah disetujui dalam alokasi anggaran 2023, sehingga paham betul dengan Progja masing-masing.
Berikutnya Kasal menekankan apabila ada Progja yang tidak atau kurang dipahami agar ditanyakan atau didiskusikan sehingga jadi jelas dan tidak keliru dalam pelaksanaannya. Kemudian para pejabat terkait agar mencermati progja yang berpotensi tumpang tindih dengan progja unit organisasi lain seperti Kemhan dan Mabes TNI, dan pastikan progja yang telah disetujui sesuai dengan Program Prioritas Nasional sehingga kita bisa mendukung Program Pemerintah.
Kasal juga menekankan agar progja yang telah dibuat dan disetujui tiap satker nantinya dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan, artinya tidak terdapat potensi masalah atau kesulitan. Dan penekanan terakhir Kasal yakni pastikan anggaran yang telah dialokasikan dapat mendukung atau mencukupi program kerja yang dilaksanakan. (nald)
