MetroTimes(Sleman)-Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) berkomitmen mempercepat pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Langkah ini diwujudkan melalui sistem perencanaan terintegrasi yang wajib mengacu pada data profil kalurahan agar program yang dieksekusi tepat sasaran dan sesuai kebutuhan riil di lapangan.
Perencanaan Berbasis Data dan Skala Prioritas
Sekretaris Dinas PMK Sleman, Alhalik S.Sos, MT, menjelaskan bahwa profil kalurahan—yang mencakup data infrastruktur, pendidikan, hingga sosial ekonomi—menjadi fondasi utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kalurahan.
Mengingat adanya keterbatasan anggaran, pemeringkatan skala prioritas menjadi kunci utama. Program yang paling mendesak dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat akan didahulukan, seperti perbaikan jalan, penerangan, dan sarana pertanian.
“Profil kalurahan menggambarkan kondisi wilayah secara lengkap. Data ini yang menjadi dasar bagi kami untuk menentukan program prioritas di tengah efisiensi anggaran,” ujar Alhalik.
3 Faktor Penentu Keberhasilan Kalurahan
Untuk memastikan pembangunan berjalan optimal dan berkelanjutan, Alhalik menekankan tiga pilar utama yang harus dipenuhi oleh setiap kalurahan:
-
Peningkatan Kapasitas SDM: Memperkuat sinergi antara Lurah, Pamong, Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK), hingga lembaga kemasyarakatan.
-
Peningkatan Kapasitas Fiskal: Mengoptimalkan Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal) serta dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah demi kemandirian ekonomi lokal.
-
Pendampingan dan Pengawasan: Melakukan pembinaan dan evaluasi administrasi secara berkala guna mencegah terjadinya penyimpangan anggaran.
Strategi Lokal : Fleksibilitas Anggaran Dan Gotong Royong
Merespons kebijakan efisiensi anggaran, Lurah Sendangarum, Wiwik Retno Yulianti, mengungkapkan bahwa pihaknya menyiasati tantangan tersebut lewat pembaruan data kemiskinan secara berkala di tingkat padukuhan agar bantuan sosial tepat sasaran. Ia juga berharap pemerintah daerah memberikan fleksibilitas kebijakan yang lebih besar mengingat setiap kalurahan memiliki karakteristik sosial-budaya yang unik.
Sementara itu, pengamat kalurahan, Sadar Narima, menambahkan bahwa keterlibatan masyarakat melalui semangat gotong royong dan swadaya tetap menjadi modal sosial krusial. Selain itu, ia mengingatkan pentingnya konektivitas lintas sektor agar pengembangan potensi lokal—seperti sektor desa wisata—dapat berkembang secara konsisten dan tidak musiman, sehingga kesenjangan antarwilayah di Kabupaten Sleman dapat terus ditekan.(JQ)
