MetroTimes (Surabaya) – Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru mencatatkan tren positif penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Namun, statistik ini menyisakan paradoks besar: di saat angka kemiskinan formal menurun, rasio gini atau tingkat ketimpangan sosial justru tercatat melonjak.
Sosiolog sekaligus Guru Besar FISIP Universitas Airlangga (UNAIR), Prof Dr Bagong Suyanto Drs MSi memberikan pandangannya terkait fenomena ketimpangan ekonomi yang kian kian menganga di tengah klaim keberhasilan pertumbuhan nasional.
Akar Masalah: Ketidakadilan dan Margin Keuntungan yang Timpang
Menurut Prof Bagong, fokus utama yang kerap luput dari perhatian pemerintah bukanlah sekadar garis kemiskinan statistik, melainkan struktur ketidakadilan yang memicu kesenjangan sosial di masyarakat.
“Di Indonesia problema utama memang pada kesenjangan sosial. Jadi persoalan ketidakadilan,” ujar Prof Bagong.
Beliau menyoroti sistem pembagian hasil ekonomi yang dinilai sangat tidak berpihak kepada kelompok masyarakat bawah. Sektor bawah sering kali menjadi pihak yang paling dirugikan dalam rantai ekonomi.
“Pembagian margin keuntungan timpang. Orang miskin justru sering harus menanggung risiko yang seharusnya ditanggung kelas di atasnya,” tegasnya.
Pertumbuhan Ekonomi Hanya Dinikmati Kelas Atas
Capaian pertumbuhan ekonomi yang menyentuh angka di atas 5% kerap dibanggakan sebagai indikator kesejahteraan. Namun, Prof Bagong menilai realita di lapangan menunjukkan hal sebaliknya bagi kelompok marginal. Manfaat dari pertumbuhan tersebut tidak menetes secara merata hingga ke lapisan bawah.
“Pertumbuhan hanya dinikmati kelas atas. Kelompok masyarakat miskin tidak. Mereka sekadar bertahan hidup,” tutur Prof Bagong.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan ekonomi belum bersifat inklusif. Bagi masyarakat miskin di daerah perkotaan kumuh maupun perdesaan tertinggal, pertumbuhan ekonomi yang dilaporkan BPS belum mampu mengubah taraf hidup secara fundamental.
Ancaman Kelompok Near Poor dan Esensi Kemerdekaan
Banyak masyarakat yang secara statistik keluar dari kategori miskin sebenarnya berada dalam rentang near poor (hampir miskin). Kelompok ini sangat rentan kembali jatuh miskin ketika dihadapkan pada guncangan ekonomi kecil, seperti PHK, kenaikan harga bahan pokok, atau biaya kesehatan.
Di momentum kemerdekaan, Prof Bagong mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya dinilai dari deretan angka statistik atau pembangunan fisik belaka. Kemerdekaan sejati baru terwujud ketika negara hadir secara nyata untuk melindungi kelompok yang lemah dan menyempitkan jurang kesenjangan sosial. Membiarkan ketimpangan terus melebar sama halnya dengan mengabaikan esensi dari sila kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
(nald)
