Metro Times (Purworejo) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) RAA Tjokronegoro angkat bicara terkait aksi mogok yang dilakukan dua dokter di rumah sakit tersebut. Seperti diketahui aksi mogok itu dipicu oleh penerapan sistem pemberian upah jasa pelayanan bagi para dokter yang dinilai begitu rendah.
“Kami paham dengan apa yang mereka rasakan, saya juga dokter. Melihat angka segitu pasti kita kaget,saya pun demikian,” kata Direktur RSUD RAA Tjokronegoro, Dony Prihartanto saat ditemui pada Selasa (18/3/25).
Ia kemudian menjelaskan bahwa penerapan sistem jasa pelayanan di rumah sakit tersebut mengacu pada Peraturan Bupati atau Perbup tahun 2022. Dirinya baru mulai mendapat amanat untuk memimpin rumah sakit itu pada 2023.
“Untuk sebuah sistem remonerasi pada tahap implementasi dimana pun pasti akan timbul permasalahan dan banyak yang perlu disesuai termasuk RSUD RAA Tjokronegoro. Kami sejak tahun 2023 sudah melakukan upaya termasuk supaya implementasi pada aspek jada pelayanan medis itu menjadi baik,” ucap Dony.
Menurutnya sistem jasa pelayanan medis yang terapkan selama ini cukup variatif. Pada tahun 2025 di RSUD Tjokronegoro masuk pada fase distribusi dan ia menyadari bahwa fase ini merupakan fase yang sangat rentan atau sarat kriting karena akan berkaitan tentang bagaimana mendistribusikan kepada setiap penerima jasa.
Untuk itu, sebelumnya ia sudah mengajak para dokter di rumah sakit tersebut untuk mencermati berapa besaran nilai jasa yang mereka terima dari setiap komponen. Alhasil pihaknya menemukan angka-angka yang tidak wajar.
Dony mengemukakan bahwa 85 persen pasien di rumah sakit ini merupakan peserta JKN BPJS Kesehatan. BPJS tidak membayar berdasarkan tarif rumah sakit, melainkan berdasarkan paket. Hal ini sering terjadi persoalan.
“Seperti misalnya untuk pasien-pasien dengan kasus yang sama tapi billing (tagihan) rumah sakitnya tinggi karena aktifitasnya kan banyak sementara klaimya tidak berubah. Sehingga otomatis akan kita proporsikan dengan klaim yang tadi,” katanya.
Berbeda dengan pasien-pasien dengan kasus yang sama namun tidak banyak aktifitas pelayanan medisnya. Ini yang tengah terjadi dan dialami para dokter, dimana mereka akan kaget ketika melihat angka pada jasa pelayanan yang mereka berikan.
Terkait persoalan ini pihak manajemen rumah sakit sudah dan akan terus membuka ruang diskusi dengan para dokter. Dengan kejadian ini pihaknya pun sudah memperoleh aspirasi atas apa yang dikehendaki para dokter. Pihak rumah sakit pun telah menyiapkan konsep untuk menyamakan agar apa yang diinginkan para dokter tersebut bisa terwujud.
“Besok kita akan melakukan pertemuan dengan para dokter dan memang ini harus dibahas bersama para dokter. Sistemnya memang sudah ada tapi harus kita pola sedemikian rupa supaya proporsinya sesuai dengan hak masing-masing,” kata dia lagi.
Kendati sempat terjadi aksi mogok dari beberapa dokter namun ia bersyukur saat ini sudah sampai pada titik dimana manejemen bersama para dokter harus duduk bersama untuk membahas persoalan tersebut. Ia sadar bahwa persoalan ini membutuh waktu yang panjang untuk didiskusikan secara matang.
Ia berharap pertemuan dengan para dokter besok bisa memperoleh proporsi yang tepat agar kendali mutu pelayanan medis di RSUD Tjokronegoro bisa seimbang dengan kendali biaya. Dengan demikian pasien pun puas dengan pelayanan yang mereka terima. (Tyb)
