Metro Times (Surabaya) – Event tahunan BKF Kemenkeu, AIFC, yang menghadirkan para pembuat kebijakan, ekonom, akademisi, dan pelaku industri untuk mendiskusikan berbagai isu ekonomi dan keuangan islam baik di Indonesia maupun di dunia di tutup dengan Panel Session ke-5 “Role of Government to Support Islamic Finance for Impact Investment”.
Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan bahwa Indonesia menyadari penuh pentingnya SDGs. Salah satu langkah nyatanya diwujudkan dengan meluncurkan 2019 Voluntary National Review, yakni laporan yang berisi tentang implementasi SDGs Republik Indonesia. Selain itu, Indonesia juga telah menyusun Roadmap SDGs Indonesia 2017-2030.
“Untuk mencapai SDGs, Indonesia menghadapi tantangan berupa mobilisasi dana yang jumlahnya sangat besar dan tidak bisa sepenuhnya dibiayai oleh APBN. Bappenas melihat bahwa keuangan syariah merupakan salah satu sumber pendanaan yang sangat mungkin untuk dimobilisasi, sehingga disusunlah Indonesia Islamic Economic Masterplan 2019-2024,” ujar Amalia.
Rencana ini mencakup 4 langkah, yaitu memperkuat halal value-chain, memperkuat keuangan islam, memperkuat UMKM islam, dan memperkuat digital ekonomi islam. Beberapa program nyata dilaksanakan sehubungan dengan SDGs. Sebagai contoh, penunjukan Bengkulu sebagai percontohan provinsi SDGs, dimana Bengkulu akan berkomitmen melakukan 17 poin dari SDGs.
Panelis lain, Arsalaan Ahmed (HSBC Amanah-Malaysia), memberikan gambaran umum bagaimana peran pemerintah Malaysia dalam impact investing, yakni sebagai katalisator kepada pihak swasta agar mau ikut mengambil bagian. Wujud dukungan pemerintah antara lain menjadi investor, membuat skema yang menarik, memobilisasi dana sosial, memberikan insentif pajak, serta menggerakkan pasar modal ataupun bank. Khusus untuk Bank sebagai salah satu sektor swasta yang memegang peran dalam impact investing , diterapkan Value Based Intermediation (VBI) yang dirancang sesuai dengan konsep perbankan berbasis nilai. Komitmen bank syariah di Malaysia untuk mengadopsi VBI adalah langkah signifikan yang diambil industri untuk mengidentifikasi secara jelas keuangan Islam dengan praktik berkelanjutan. Hal ini juga telah menggerakkan inisiatif yang akan meningkatkan hambatan bagi proses, praktik, penawaran, dan perilaku yang mempromosikan bisnis dan komunitas yang berkelanjutan.
Dalam diskusi yang sama, Staf Ahli Menteri Keuangan bidan Pengeluaran Negara, Suminto, menyampaikan bahwa Indonesia bercita-cita menjadi negara maju di tahun 2045 dengan indikator tertentu. Secara prinsip, ekonomi islam dan impact investing memiliki resep kesuksesan dan tujuan yang sama, yakni mendukung tercapainya tujuan Indonesia mencapai negara maju. Pemain utama dalam impact investment adalah sektor swasta, tetapi pemerintah juga dapat berkontribusi dengan menciptakan lingkungan yang mendukung agar sektor swasta mau bergerak.
Suminto juga memaparkan hasil kajian Urban Institute bahwa pemerintah perlu berperan dalam pengembangan impact investment karena beberapa alasan: (i) Pemerintah memiliki sumber daya yang terbatas, (ii) Dengan melibatkan sektor swasta, lebih besar kemungkinan untuk mendapatkan solusi-solusi yang inovatif tersebut, dan (iii) Pengalaman pemerintah dalam mengelola isu-isu sosial dan lingkungan bisa menjadi masukan bagi sektor swasta dalam melakukan ‘impact investment’. (nald)
