Metro Times (Purworejo) Komponen pertumbuhan ekonomi mulai mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2020, meskipun hal itu baru dari konsumsi pemerintah yang sampai dengan Triwulan IV 2020 tumbuh sebesar 1,94%. Pada Triwulan I tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Indonesia juga mengalami kontraksi pertumbuhan positif sebesar 0,96% dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal itu terkuak dalam teleconference yang diikuti Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Purworejo di Jalan Oerip Soemohardjo No 83, Senin (12/7).
“Kondisi perekonomian Jawa Tengah pada Triwulan I 2021 tumbuh -0,87% (yoy), atau membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang hanya sebesar -3,34 persen. Di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini, capaian itu pantas disyukuri,” ucap Kepala KPPN Purworejo, Lurensia Firmani.
Dijelaskan, hal itu dikuatkan dengan analisis dari Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Tengah yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Jateng pada Triwulan I tahun 2021 disebabkan peningkatan aktivitas pada seluruh komponen dengan sumbangan terbesar dari ekspor luar negeri dan investasi.
“Konsumsi rumah tangga sebagai kontributor perekonomian yang terbesar masih terkontraksi meskipun sudah mulai membaik dibandingkan triwulan sebelumnya. Pandemi Covid-19 benar-benar berdampak besar terhadap perekonomian di Indonesia. Laju pertumbuhan ekonomi terkontraksi hingga menyentuh angka minus 2,07% pada tahun 2020,” jelasnya.
Menurutnya, KPPN Purworejo telah berupaya maksimal dalam memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan regional melalui langkah-langkah akselerasi penyerapan dana APBN yang telah dialokasikan untuk Provinsi Jateng. Berbagai kebijakan dan inovasi layanan yang telah dilaksanakan agar kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga di Jawa Tengah, hal itu memberikan kontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi.
Semester I tahun 2021 dana APBN yang dialokasikan untuk Kabupaten Purworejo dan Kebumen dibawah KPPN Purworejo sebesar Rp1,61 triliun. Rinciannya alokasi belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) sebesar 642.60 miliar serta Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa (DAN FDD) sebesar Rp 963,95 miliar, terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp 194,70 miliar dan Dana Desa sebesar Rp 769,25 miliar.
Realisasi penyerapan APBN tahun 2021 periode Semester I tahun 2021 secara keseluruhan mencapai Rp 676,53 miliar atau sebesar 42,11%. Realisasi belanja K/L sebesar Rp 288, 26 miliar atau 44,86%. Sementara realisasi penyaluran DAK FDD sebesar Rp 386,6 miliar atau 40,11% terdiri dari penyaluran DAK Fisik sebesar Rp15,00 miliar dan penyaluran Dana desa sebesar Rp 371,60 miliar.
Penyerapan anggaran belanja K/L periode Semester I tahun 2021 mencapai Rp 288,26 miliar atau sebesar 44,86% terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp 210.62 miliar (50,69%), belanja barang Rp71,11 miliar (41,41%), belanja modal Rp6,52 miliar (11,76%), dan belanja bantuan sosial Rp 0,01 miliar (41,67%).
“Tingkat penyerapan anggaran K/L tersebut secara keseluruhan sudah cukup baik, namun dilihat per jenis belanja, penyerapan anggaran yang optimal yaitu pada belanja pegawai, belanja barang dan belanja bantuan sosial, sedangkan penyerapan belanja belanja modal masih belum optimal dan memerlukan langkah-langkah akselerasi pada periode berikutnya,” ujarnya.
Kasi Pencairan Dana dan Manajemen Satker (PDMS), KPPN Purworejo, Siswanto menambahkan, realisasi penyerapan Belanja Barang periode semester I tahun 2021 sebesar Rp71,11 miliar atau 41,41% dari alokasi belanja barang yang dialokasikan kepada 53 satuan kerja. Dari sekian banyak satuan kerja tersebut, terdapat 35 satker (66,04%) telah merealisasikan penyerapan belanja barang di atas 40%, sedangkan sebanyak 18 satker lainnya (33,96%) tingkat realisasi belanja barangnya masih dibawah 40%. “Kondisi tersebut tidak terlepas dari pandemi Covid-19 yang masih melanda Indonesia dan hal tersebut berdampak pada penyerapan anggaran karena ada sebagian kegiatan satuan kerja yang harus diselenggarakan secara virtual,” ucapnya.
Diungkapkan, realisasi penyerapan belanja modal periode Semester I tahun 2021 juga menunjukkan angka yang lebih rendah dari realisasi belanja barang, yakni sebesar Rp6,52 miliar atau 11,76% dari keseluruhan alokasi belanja modal yang dialokasikan pada 29 satuan kerja. Terdapat 19 satker (65,52%) telah merealisasikan belanja modalnya diatas 40%, sedangkan 10 satker lainnya (34,48%) realisasi belanja modalnya masih belum masih belum mencapai 40%. Bahkan masih terdapat 1 satker (3,45%) yang belum merealisasikan belanja modalnya.
Sebagian besar belanja modal belum terserap adalah belanja modal gedung dan bangunan sumber dana SBSN serta peralatan dan mesin. Kondisi tersebut perlu tindak lanjut lebih konkret oleh para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satker, mengingat pembayaran uang muka keperluan belanja modal gedung dan bangunan sumber dana SBSN direncanakan mulai dibayarkan pada awal Triwulan III 2021 dan proses pengadaan barang peralatan dan mesin lebih sederhana dibandingkan pekerjaan konstruksi. Dana bantuan sosial pada tahun 2021 dialokasikan pada Satker Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo. Alokasi belanja bantuan sosial tersebut berupa bantuan pendidikan (Kartu Indonesia Pintar). Tingkat penyerapan belanja bantuan sosial mencapai 41,67%.
Dilihat dari kontribusi terbesar Kementerian/Lembaga terhadap penyerapan anggaran di wilayah kerja KPPN Purworejo, untuk belanja barang, Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan kontribusi sebesar 27,17%, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN sebesar 25,03%, Kementerian Agama sebesar 17,66%, KPU sebesar 14,15%, Kementerian Keuangan 4,7% serta Mahkamah Agung, Kemenkumham, Kejaksaan RI, BPS dan Kementerian Perdagangan total sebesar 36,32%.
Untuk Belanja Modal, Kepolisian Negara Republik Indonesia masih menjadi yang tertinggi dalam kontribusi penyerapan belanja modal, yaitu sebesar 50,08%, disusul Kementerian Agama sebesar 40,97%, Mahkamah Agung sebesar 7,47%, serta Kementerian Keuangan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dengan kontribusi sebesar 1,48%. “Disamping melakukan berbagai upaya akselerasi penyerapan anggaran Kementerian/Lembaga, kami juga memberikan atensi khusus terhadap progress capaian output yang merupakan salah satu indikator kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian Lembaga,” ungkapnya.
Dijelaskan, jumlah keseluruhan output pada satuan kerja mitra KPPN Purworejo tahun 2021 sebanyak 583 output yang tersebar pada 54 satuan kerja pengguna dana APBN. Sampai dengan periode semester I 2021, sebanyak 263 output (45,11%) telah terealisasi diatas 40% sampai dengan 100% dari target, 148 (25,39%) output terealisasi di bawah 40%, dan sebanyak 172 output (29,50%) belum ada realisasi. “Output yang belum terealisasi tersebut antara lain disebabkan adanya kegiatan yang jadwal pelaksanaannya sudah ditetapkan dan juga karena kondisi pandemi Covid-19, seperti penyelenggaraan ibadah haji, penyelenggaraan belajar pada tahun ajaran baru, dan sebagainya,” jelasnya. (Dnl)
