Metro Times (Purworejo) Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Purworejo mulai bersinergi untuk menggenjot laju pembangunan pariwisata. Hingga saat ini telah ada sedikitnya 12 OPD yang tergabung dalam Forum Sinergitas Pembangunan Pariwisata dan intens memadukan program sesuai kewenangannya masing-masing.
Ke-12 OPD itu yakni Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Dinparbud), Dinas Perhubungan (Dinhub), Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan (KUKMP), Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker), Dinas Pekerjan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades), Dinas Kesehatan (Dinkes), dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan), dan Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda). Berikutnya Bagian Ekonomi dan Pembangunan, Bagian Pemerintahan, dan Bagian Humas dan Protokol Setda.
Kepala Dinparbud Kabupaten Purworejo, Agung Wibowo AP, saat dikonfirmasi metrotimes menyebut sinergitas OPD tersebut menjadi implementasi dari Perbup Tahun 2019 tentang Sinergitas OPD dalam Pengembangan Pariwisata Purworejo. Dalam pelaksanaannya, forum dikoordinatori oleh Asisten 2 Sekda Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
“Kita mulai intens rapat, memadukan program, dan menindaklanjuti hasil forum sejak sekitar bulan September 2020 kemarin,” sebutnya, Selasa (20/10).
Sementara ini memang baru ada 12 OPD, tetapi nantinya seluruh OPD diupayakan akan menyatu dalam forum. Bentuk sinergitas OPD untuk mendukung pariwisata antara lain, Dinas PUPR turut memproyeksikan akses jalan menuju lokasi wisata, Dinas KUKMP memberikan pelatihan kerajinan bagi para pelaku wisata, dan Dinkes melakukan upaya-upaya edukasi terkait standar kesehatan serta pencegahan Covid-19 di lokasi wisata.
“Nanti akan sinergi semua. Hasilnya akan lebih cepat kelihatan karena begitu rapat langsung kita tindak lanjuti. Misalnya seperti kemarin, forum ini meninjau lokasi-lokasi wisata yang menjadi prioritas,” jelasnya.
Agung Wibowo mengungkapkan, pandemi Covid-19 sangat berdampak pada sektor pariwisata. Meski demikian, sejak diberlakukannya adaptasi kebiasaan baru mulai kembali bergeliat. Hal itu terlihat dari kian meningkatnya kunjungan wisata, baik di objek wisata yang dikelola Pemkab maupun mandiri.
“Sekitar bulan Juni dan sampai sekarang sudah mulai naik. Destinasi favorit wisatawan masih alam terbuka, seperti pantai Dewaruci dan wilayah pegunungan seperti di Kaligesing dan Bruno,” ungkapnya.
Menurutnya, pandemi telah berdampak pada revocusing anggaran. Namun, guna mendukung pemulihan pelaku wisata, Dinparbud terus mengakses dana cadangan dari pusat untuk pembangunan fisik dan nonfisik.
Belum lama ini, Dinparbud mendapat suplai dana DAK cadangan Kementerian Pariwisata sekitar Rp2,7 miliar. Anggaran itu difokuskan untuk Pantai Dewaruci/Jatimalang, yakni berupa pembangunan 8 shelter kuliner dan 2 unit fasilitas MCK.
“Alhamdulillah kita masih dapat, kemarin hanya sekitar 56 kabupaten/kota se-Indonesia yang dapat itu,” sebutnya.
Anggaran berikutnya juga dari Kemenpar sekitar Rp1,8 miliar yang peruntukannya untuk untuk kegiatan pengentasan ekonomi nasional. Direncanakan, 70 persen digunakan untuk hotel dan restoran, sedangkan lainnya untuk pengembangan fasilitasi pariwisata dan pengawasan.
“Tapi kemungkinan kita tidak bisa mencapai target 70 persen itu karena syaratnya poajak harus beres dan tanda izin pariwisata harus diurus. Kita sudah punya datanya, ada 40-an hotel, restoran dan rumah makan ada 230-an. Kemarin kita verifikasi masih tinggal 13 hotel dan restoran hanya 2 yang memenuhi syarat,” sambungnya.
Ada juga anggaran dari pusat untuk kegiatan penanganan covid-19. Namun, baru berproses.
“Kita belum tahu dapatnya berapa. Yang dapat hanya 3 kubupaten/kota di Jateng, Purworejo, Magelang, dan Solo. Ini kita fokuskan ke Seplawan,” sebutnya.
Selain itu ada anggaran yang diterima untuk pembangunan nonfisik. Sampai sat ini sedikitnya sudah ada sekitar 8 kali diadakan pelatihan untuk pelaku wisata. Satu kali pelatihan untuk 40 peserta.
“Sudah kita laksanakan semua kemarin,” jelasnya.
Dalam pelatihan-pelatihan itu juga diberikan materi protokol kesehatan untuk menyesuaikan dengan adaptasi kebiasaan baru.
“Jadi, dapat dipastikan semua destinasi wisata sekarang menerapkan protokol kesehatan,” pungkasnya. (dnl)
