METRITUMES ( Ambon –) Pemerintah Provinsi Maluku bersama Polda Maluku dan unsur terkait memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi potensi sebaran abu vulkanik akibat erupsi sejumlah gunung api aktif di Indonesia yang dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat, keamanan, kelancaran transportasi, serta berbagai aktivitas lainnya di wilayah Maluku. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapsiagaan dan Antisipasi Potensi Ancaman Sebaran Abu Vulkanik yang digelar di Ruang Rapat PJU Polda Maluku, Lantai II, Selasa (8/9/2026).
Rakor tersebut dihadiri Wakapolda Maluku, unsur TNI, perwakilan BMKG, perwakilan Angkasa Pura, serta pimpinan OPD terkait di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.
Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Ie, menegaskan bahwa kesiapsiagaan dan koordinasi lintas sektor perlu diperkuat sejak dini guna memastikan seluruh pemangku kepentingan memiliki langkah yang terukur dalam menghadapi potensi dampak sebaran abu vulkanik di wilayah Maluku.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Polda Maluku yang telah menggagas rapat koordinasi ini. Langkah seperti ini penting dilakukan sedini mungkin agar kita dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi sebagai dampak dari sebaran abu vulkanik,” kata Sadali.
Menurut Sadali, potensi dampak abu vulkanik perlu diantisipasi secara menyeluruh karena tidak hanya menyangkut kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat memengaruhi sektor transportasi dan mobilitas masyarakat. Kondisi tersebut membutuhkan koordinasi yang kuat agar setiap perkembangan dapat direspons secara cepat dan terpadu.
“Kita juga perlu melihat bahwa dampak abu vulkanik ini bukan hanya berkaitan dengan aspek kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat memengaruhi berbagai sektor lainnya, termasuk kelancaran transportasi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, gangguan terhadap transportasi berpotensi memengaruhi mobilitas masyarakat, termasuk aktivitas penerbangan dan perjalanan antardaerah. Hal ini menjadi perhatian karena terdapat sejumlah agenda dan kegiatan berskala nasional yang membutuhkan kelancaran mobilitas dari dan ke Maluku.
“Kita sudah merasakan dampaknya dalam beberapa hari terakhir. Aktivitas penerbangan dan perjalanan masyarakat dapat terganggu apabila kondisi sebaran abu vulkanik semakin meluas. Kita berharap kondisi ini dapat segera berakhir sehingga berbagai aktivitas, khususnya kegiatan yang bersifat nasional di luar Provinsi Maluku, dapat kembali berjalan dengan baik,” kata Sadali.
Untuk itu, Sadali meminta seluruh unsur yang terlibat dalam rakor mempersiapkan langkah sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Pemerintah Provinsi Maluku, lanjutnya, juga memiliki berbagai sumber daya dan kesiapan yang dapat dikoordinasikan serta dimanfaatkan bersama apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.
“Kita harus memastikan bahwa seluruh sumber daya yang tersedia dapat dikoordinasikan dan dimanfaatkan secara optimal. Dengan demikian, apabila terjadi kondisi yang membutuhkan penanganan bersama, kita sudah memiliki kesiapan dan langkah yang jelas,” tegasnya.
Sadali menegaskan, kesiapsiagaan merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Karena itu, setiap potensi ancaman harus diantisipasi melalui perencanaan yang baik, koordinasi lintas sektor, serta kesiapan sumber daya.
“Negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada masyarakat. Karena itu, kita harus menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan masyarakat Maluku terlindungi dari berbagai potensi ancaman dan dampak yang dapat ditimbulkan oleh kondisi tersebut,” katanya.
Ia kembali mengapresiasi Polda Maluku yang telah menginisiasi rapat koordinasi tersebut. Menurutnya, sinergi seluruh unsur menjadi kunci untuk memastikan kesiapan daerah dalam menghadapi potensi dampak sebaran abu vulkanik.
“Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi wujud pengabdian dan kepedulian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, kami mendukung sepenuhnya gagasan dan langkah koordinasi yang dilakukan pada hari ini,” pungkasnya.
Rakor ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Maluku, TNI, Polri, BMKG, pengelola transportasi udara, serta pemangku kepentingan lainnya dalam membangun kesiapsiagaan menghadapi potensi sebaran abu vulkanik, sekaligus memastikan perlindungan masyarakat dan keberlangsungan aktivitas di wilayah Maluku. (Diskominfo Maluku)
