Metrotimes (Purworejo)-Pemerintah Kabupaten Purworejo mendorong keterlibatan pemerintah desa melalui penggunaan dana desa untuk mendukung penanggulangan penyakit AIDS/HIV, Tuberkulosis (TBC), dan Malaria di daerah tersebut.
Dinas Kesehatan Daerah (Dinkesda) Purworejo, Selasa (8/8/2026) menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa (DP3APMD) juga para Kepala Desa dan Lurah.
Sekretaris Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo, dr. Budi Susanti, M.Sc., mengatakan dukungan pemerintah desa sangat penting untuk memperkuat program kesehatan yang selama ini telah berjalan melalui Dinas Kesehatan dan Puskesmas.
“Harapannya seluruh desa di 2027 sudah bisa menganggarkan untuk penanggulangan ATM (AIDs, TBS, Malaria),” kata Budi.
Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari target besar Pemkab Purworejo untuk mempertahankan keberhasilan eliminasi malaria sekaligus mengejar eliminasi TBC dan HIV.
Purworejo, kata dia, telah berhasil mencapai eliminasi malaria pada 2026. Namun, keberhasilan tersebut harus terus dipelihara agar tidak terjadi penularan kembali maupun Kejadian Luar Biasa (KLB).
“Di tahun 2026 kami sudah eliminasi malaria, tapi butuh pemeliharaan sehingga tidak terjadi KLB lagi. Di tahun 2028 kami akan eliminasi TBC dan di tahun 2030 kami akan eliminasi HIV,” jelasnya.
Budi mengemukakan bahwa penanggulangan TBC saat ini diarahkan pada upaya menemukan penderita sebanyak mungkin untuk kemudian segera mendapatkan pengobatan. Strategi tersebut dinilai penting untuk memutus mata rantai penularan.
“Sekarang prosesnya mencari penderita TBC sebanyak-banyaknya. Ketika kami temukan, diobati, sehingga memutuskan rantai penularan. Harapannya di 2028 angka penularannya sudah turun dan kasus TBC juga turun,” ujarnya.
Ia menegaskan, penanggulangan TBC tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan. Pemerintah pusat hingga daerah terus mendorong keterlibatan lintas sektor karena penyakit tersebut masih menjadi persoalan serius secara nasional.
“Secara nasional, 11 sampai 14 orang meninggal per jam karena TBC. Penanganan TBC membutuhkan gerakan bersama lintas sektor, termasuk pemerintah daerah, pemerintah desa serta institusi lainnya,” katanya.
Budi menambahkan dalam penanganannya, TBC dan HIV juga memiliki keterkaitan erat. Menurutnya, setiap penderita TBC diwajibkan menjalani pemeriksaan HIV. Sebaliknya, penderita HIV juga harus diperiksa TBC.
“Biasanya penemuan kami di awal, sakitnya TBC ternyata dicek juga HIV. Ada program nasional, semua penderita TB wajib diperiksa HIV. Begitu juga semua penderita HIV wajib dicek TB,” jelasnya.
Kebijakan tersebut menjadi bagian penting dalam menemukan kasus secara lebih dini sekaligus memastikan pasien mendapatkan penanganan yang tepat.(toyib)
