METROTIMES ( Ambon ) Polemik dugaan penyimpangan dana dan praktik tidak wajar di lingkungan PKBM Melati Ambon akhirnya mendapat tanggapan resmi dari pimpinan lembaga. Dalam sebuah pertemuan bersama awak media, Ida Farida Tomasoa, S.H., S.Sos., M.H., angkat bicara dan membantah seluruh tuduhan yang dilayangkan oleh seseorang yang mengaku sebagai wartawan.
Ida mengungkapkan, tuduhan tersebut pertama kali disampaikan oleh seorang pria bernama Angga Saputra yang menghubunginya melalui WhatsApp pada Senin malam sekitar pukul 22.00 WIT. Angga mengaku hendak melakukan wawancara terkait dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP), namun justru mengirimkan sejumlah poin tudingan serius terhadap lembaga.
“Saya kaget, karena yang bersangkutan mengaku wartawan, bahkan membawa nama Maluku TV. Tapi isi pesannya justru berupa tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar,” tegas Ida di hadapan wartawan.
Bantahan Tegas Soal Data Fiktif
Menanggapi tuduhan adanya siswa fiktif, Ida menegaskan hal tersebut tidak benar. Ia menjelaskan bahwa seluruh data peserta didik telah melalui sistem verifikasi resmi dalam Dapodik.
“Tidak mungkin data bisa masuk kalau tidak valid. Justru yang memasukkan data itu adalah mantan operator kami sendiri. Jadi kalau ada yang bilang fiktif, pertanyaannya kembali ke siapa yang input data,” ujarnya.
Tutor dan Pembelajaran Dipastikan Nyata
Tudingan mengenai tutor fiktif dan kegiatan belajar mengajar yang tidak berjalan juga dibantah. Ida memastikan seluruh tenaga pengajar aktif menjalankan tugas, mulai dari Paket A hingga Paket C.
“Guru-guru kami nyata dan hadir. Bahkan ada yang berprofesi sebagai advokat. Sistem pendidikan non-formal memang fleksibel, tapi bukan berarti tidak berjalan,” katanya.
Soal Honor dan Biaya Siswa
Terkait isu pemotongan honor, Ida menjelaskan hal tersebut merupakan kesepakatan internal. Honor hanya diberikan kepada tutor yang aktif mengajar.
Sementara itu, mengenai pungutan kepada siswa, ia mengakui hal tersebut memang ada, namun sifatnya terbatas dan tidak memberatkan.
“Dari ratusan siswa, yang membayar bahkan belum sampai 20 orang. Ini lebih ke partisipasi, seperti komite di sekolah formal,” jelasnya.
Pengakuan Soal Nota dan Penyesuaian Anggaran
Salah satu poin yang paling disorot adalah dugaan pemalsuan nota. Dalam klarifikasinya, Ida mengakui adanya penyesuaian administrasi, namun menurutnya hal itu dilakukan untuk menutupi kebutuhan operasional yang tidak diakomodasi dalam dana BOP.
“Kami tidak punya alokasi untuk listrik atau sewa tempat. Jadi kami lakukan kebijakan internal dengan menyesuaikan pos anggaran. Nota yang digunakan berasal dari usaha ATK milik saya sendiri, agar tetap bisa dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.
Dugaan Penggelapan Dana PIP
Terkait dana Program Indonesia Pintar (PIP), Ida menjelaskan pencairan dilakukan secara kolektif jika siswa tidak hadir, dan tetap didokumentasikan secara resmi.
“Kalau siswa hadir, mereka ambil langsung. Semua ada bukti dokumentasi,” tegasnya.
Dukungan dari Tenaga Pendidik
Sejumlah tenaga pengajar juga memberikan dukungan terhadap klarifikasi pimpinan. Salah satu guru, Ibu Walauru, menegaskan bahwa seluruh proses berjalan secara jujur tanpa manipulasi.
“Kami menerima apa adanya. Tidak ada kebohongan dalam pelaksanaan tugas kami,” ujarnya.
Hal senada disampaikan seorang tenaga pendidik senior yang enggan disebutkan namanya. Ia menyebut bahwa seluruh kegiatan telah mengikuti standar prosedur yang berlaku.
“Kami tetap mengajar walaupun hanya satu atau dua siswa. Semua sudah sesuai aturan,” katanya.
Nama Baik Lembaga Dipertaruhkan
Ida menegaskan bahwa klarifikasi ini penting untuk menjaga reputasi lembaga yang telah berjalan selama ini. Ia juga menyayangkan munculnya tuduhan yang dinilai mencederai integritas PKBM Melati Ambon.
“Kami tidak tinggal diam. Nama baik lembaga ini harus dijaga,” pungkasnya.
Kasus ini pun menjadi perhatian publik, terutama terkait transparansi pengelolaan dana pendidikan non-formal. Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak yang melontarkan tuduhan. ( Tasya patty )
