Prabowo Dorong Pemerataan Ekonomi, TPAKD Salurkan Rp53,15 Triliun kepada 2,1 Juta Debitur
METROTIMES, Jakarta – Upaya memperluas akses pembiayaan dan mendorong pemerataan ekonomi terus diperkuat melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Pada periode Agustus hingga Oktober 2026, penyaluran kredit atau pembiayaan melalui kolaborasi sektor jasa keuangan dan TPAKD mencapai Rp53,15 triliun kepada 2.106.401 debitur.
Capaian tersebut menjadi salah satu sorotan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2026 yang dihadiri Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Jakarta, Kamis (22/10/2026). Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan industri jasa keuangan dalam memperluas akses keuangan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengapresiasi sinergi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah daerah, Bank Indonesia (BI), serta berbagai pihak yang berkontribusi memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan. Pemerintah menilai keberadaan TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota sebagai langkah penting untuk memperkuat perekonomian daerah.
Presiden juga menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan harus tercermin dalam kenaikan penghasilan riil masyarakat dan daya beli keluarga, bukan sekadar menjadi slogan pembangunan.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Prabowo menyampaikan rencana penyaluran pembiayaan sebesar Rp400 triliun pada 2027. Pembiayaan itu diarahkan bagi petani, nelayan, masyarakat perdesaan, penduduk daerah terpencil dan tertinggal, serta masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan.
Pembiayaan TPAKD 2026 Capai Rp53,15 Triliun
Penyaluran pembiayaan sebesar Rp53,15 triliun kepada 2.106.401 debitur menjadi salah satu capaian penting dalam upaya memperluas akses keuangan masyarakat.
Pembiayaan tersebut ditujukan untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, nelayan, serta pelaku usaha lainnya.
Capaian ini menunjukkan peran kolaborasi TPAKD dan sektor jasa keuangan dalam memperluas kesempatan masyarakat memperoleh akses pembiayaan. Dengan dukungan yang sesuai kebutuhan, masyarakat diharapkan dapat mengembangkan usaha, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat kondisi ekonomi keluarga.
Dalam Rakornas TPAKD 2026, Presiden Prabowo juga menyerahkan secara simbolis akad kredit atau pembiayaan produktif kepada perwakilan penerima manfaat program TPAKD.
TPAKD Perluas Akses Keuangan di Seluruh Daerah
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menjelaskan bahwa TPAKD telah terbentuk di 38 provinsi serta 514 kabupaten dan kota, dengan total 552 tim di seluruh Indonesia.
TPAKD menjadi wadah koordinasi antara pemerintah daerah dan industri jasa keuangan untuk memperluas akses terhadap produk dan layanan keuangan, mengembangkan potensi ekonomi lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sejumlah program unggulan telah mencatatkan capaian signifikan. Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), misalnya, telah menyalurkan Rp64,85 triliun kepada 2,28 juta debitur. Sementara itu, Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas telah mencapai Rp5,41 triliun kepada lebih dari 103 ribu debitur.
Di sektor pendidikan, program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) telah mencapai 59,36 juta rekening atau setara dengan 88,83 persen dari segmen pelajar Indonesia.
Adapun program Laku Pandai telah menjangkau 72.982 desa dan membawa sekitar 17 juta masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal. Program ini turut mendukung perluasan layanan keuangan hingga wilayah yang belum terjangkau secara optimal oleh layanan perbankan konvensional.
Friderica menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, OJK, BI, dan industri jasa keuangan. Kolaborasi tersebut diharapkan terus diperkuat agar akses pembiayaan dapat menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Pembiayaan Produktif Diperkuat melalui Ekosistem Keuangan Inklusif
Perluasan akses keuangan juga diarahkan untuk memperkuat sektor produktif, terutama petani, peternak, nelayan, UMKM, dan pelaku usaha lokal.
Melalui program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI), OJK hingga 2026 telah melaksanakan 135 program di tingkat desa. Program ini mengintegrasikan literasi keuangan, digitalisasi transaksi, pencocokan usaha dengan sumber pembiayaan, pendampingan bisnis, serta pemasaran produk unggulan perdesaan.
Pelaksanaan EKI menghasilkan pembukaan lebih dari 174 ribu rekening tabungan, pembentukan 455 agen Laku Pandai, serta penyaluran kredit atau pembiayaan kepada lebih dari 18 ribu debitur.
Program tersebut juga mendorong perluasan akses investasi, asuransi, jaminan sosial ketenagakerjaan, dan digitalisasi transaksi bagi pelaku UMKM.
Melalui pendekatan tersebut, akses keuangan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kepemilikan rekening, tetapi juga membantu pelaku usaha mendapatkan layanan yang mendukung kegiatan ekonomi mereka.
Pemerintah Dorong Perluasan Pembiayaan dan Insentif Daerah
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah akan terus mengembangkan TPAKD karena memiliki peran penting dalam memperluas pembiayaan masyarakat di daerah.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi peran OJK dalam mengoordinasikan percepatan akses keuangan daerah.
Pemerintah juga berkomitmen melanjutkan pemberian insentif fiskal kepada pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan kinerja dan inovasi pembangunan.
Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat peran pemerintah daerah dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, mengembangkan potensi ekonomi lokal, serta memperluas jangkauan layanan keuangan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.
Pembentukan DNKK Perkuat Orientasi Kesejahteraan Keuangan Keluarga
Dalam Rakornas TPAKD 2026, Presiden Prabowo turut meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026.
Pembentukan DNKK menandai penguatan orientasi kebijakan nasional, dari yang sebelumnya berfokus pada inklusi keuangan menuju pengukuran kesejahteraan keuangan keluarga secara lebih menyeluruh.
Terdapat tiga indikator utama yang menjadi perhatian, yakni ketahanan dalam memenuhi kebutuhan keuangan yang berkualitas, kemampuan menghadapi guncangan keuangan, serta rasa aman dalam mengelola keuangan.
Melalui pendekatan tersebut, keberhasilan program keuangan tidak hanya diukur dari jumlah rekening atau besarnya penyaluran kredit. Aspek lain yang menjadi perhatian adalah kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup, mengembangkan usaha, menghadapi risiko, dan menjaga ketahanan ekonomi keluarga.
Perubahan orientasi ini diharapkan dapat memperkuat keterkaitan antara perluasan akses keuangan dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
TPAKD Award 2026 Dorong Inovasi Pemerintah Daerah
Rakornas TPAKD 2026 mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”. Forum ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan industri jasa keuangan dalam mewujudkan akses keuangan yang inklusif, berkualitas, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, OJK memberikan TPAKD Award 2026 kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil mengembangkan program perluasan akses keuangan.
Untuk tingkat kota di wilayah Jawa-Bali, penghargaan TPAKD terbaik diberikan kepada Kota Surabaya.
Penghargaan tersebut diharapkan mendorong pemerintah daerah untuk terus mengembangkan inovasi dan memperkuat praktik baik dalam memperluas akses keuangan masyarakat.
Melalui penguatan peran TPAKD, dukungan pembiayaan produktif, serta orientasi baru terhadap kesejahteraan keuangan keluarga, pemerintah berharap manfaat layanan keuangan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan mendorong pemerataan ekonomi secara berkelanjutan.
(nald)
