MetroTimes (Surabaya) – Penyerapan Aspirasi Masyarakat, Reses II tahun 2022 oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Masa Jabatan 2019-2024, Hj. Lilik Hendarwati, dari Fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) daerah pemilihan Jatim 1 (Kota Surabaya).
Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur Hj. Lilik Hendarwati menuturkan dalam sambutannya, malam hari ini saya mengajak petani tambak dan pekerja tambak untuk hadir dalam satu tugas saya sebagai anggota dewan.
Ini mungkin kali pertama saya bertemu warga Keputih khususnya petani dan pekerja tambak dengan jumlah yang cukup banyak seperti ini sekitar 70 orang yang bisa hadir.
Lanjut Lilik, Peran PKS dalam hal ini mencoba untuk merangkul semuanya untuk memberikan kesempatan untuk bersama-sama dengan kami mengelola secara profesional terkait dengan tambak yang ada di Keputih.
“Saya ingin bahwa kehadiran saya sebagai wakil rakyat yang kebetulan tinggal di Keputih bisa memberikan manfaat bagi warga yang ada di Keputih. Kehadiran kami sebagai wakil rakyat di tengah panjenengan hendaknya memang bisa memberikan suatu kontribusi untuk memberikan perubahan yang bermanfaat baik kepada masyarakat Keputih utamanya jaringan petani tambak dan pekerja tambak,” terang Lilik didepan Petani dan Pekerja Tambak Keputih Surabaya, Selasa (31/5/2022).
Setelah mendengar aspirasi warga Keputih yang mengalami permasalahan di pertambakan, Hj. Lilik Hendarwati menyampaikan, terus terang saya kecewa dengan pemerintah karena tadi beberapa pernyataan masyarakat Keputih yang sebenarnya permasalahannya tidak baru, artinya harusnya pemerintah setempat dalam hal ini Kelurahan itu sudah punya solusi untuk mereka-mereka yang memang memiliki dampak negatif terhadap aktifitas tambak, misalnya jalan yang dibutuhkan untuk akses ke Tambak.
Ia melanjutkan, masyarakat Keputih ini kebanyakan petani tambak, tapi ternyata tidak mendapatkan fasilitas yang baik dari pemerintah setempat. Saya mencoba mengajak untuk hadir Bu Ita Lurah Kelurahan Keputih, tapi sayangnya tidak bisa. Sebetulnya kehadiran beliau sesungguhnya beliau bisa mendengar keluhan warganya sekaligus juga memberikan solusi.
“Saya sebenarnya sangat terinspirasi oleh Walikota Surabaya Eri Cahyadi yang selalu ingin memberikan solusi kepada warga yang ada di Surabaya. Sepanjang ini pernyataan beliau cukup bagus, kalau ada kesulitan disitu maka Lurah harusnya mampu memberikan solusinya, itu yang selalu diutarakan,” kata Lilik.
Saya sangat memahami bahwa setiap permasalahan itu tentu tidak mudah untuk diselesaikan secara parsial, tetapi keluhan mereka yang dipinggiran-pinggiran Surabaya semoga sampai di pemerintah kota.
Pemerintah semoga menyadari bahwa sesungguhnya masih banyak warga pinggiran yang perlu untuk mendapatkan perhatian, bahkan hanya sekedar fasilitas jalan yang itu bagian dari usaha mereka, ikhtiar mereka mencari rezeki.
Demikian pula dengan keluhan petani tambak terkait fases atau Tinja yang sampai bingung harus mengadu atau melapor kepada siapa kalau dari pemerintah terdekat tidak berbuat apa-apa.
Seperti dikeluhkan oleh pak Ami Soeb petani tambak, yang setiap saat air laut pasang atau naik ada orang yang membuang fases atau tinja di sungai. Sedangkan petani tambak saat air laut pasang waktunya memasukkan air laut ke tambak, maka petani tidak bisa memasukkan air laut ke tambak karena sudah tercemar oleh tinja. Tinja dibuang saat air laut pasang yang terjadi saat fase bulan yang umumnya terjadi dua kali dalam sebulan, tepatnya di bulan baru dan bulan purnama.
Menanggapi keluhan petani tambak, menurut Lilik, Tinja itu sepertinya juga bukan masalah yang baru, ini sudah masalah lama yang masyarakat itu tidak berani menyampaikan. Pemerintah itu seharusnya tidak harus menunggu masyarakat itu demo atau apa. Pemerintah setempat sudah tahu, sebagai seorang Lurah atau Camat sudah jalan di wilayahnya untuk kemudian mengetahui kondisi masyarakat. Termasuk juga Tinja ini, artinya harusnya ada alternatif untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang seperti ini.
Pengelolaan tinja yang tidak tuntas, sehingga ketika keluar itu belum dalam bentuk yang bersih, karena pengelolaan tinja itu mahal. “Saya kira perlu mendapatkan perhatian dan pengawalan dewan kota, karena limbah itu juga polusi bagi masyarakat tidak hanya sekitar sini tapi kemana-mana. Apalagi itu sampai kepada menggangu ruang kerja dari penduduk setempat,” ujarnya.
Tidak adanya solusi dalam memecah permasalahan akan sangat merugikan pemerintah kota Surabaya sendiri, kalau begini orang akan bertanya wewenang siapa ini, Pemerintah Kota atau siapa ?. Jangan sampai kebijakan-kebijakan yang disampaikan oleh Walikota Eri Cahyadi itu kemudian tidak dilaksanakan oleh orang-orang yang ada di bawahnya Camat, Lurah. Jadi Walikota Eri Cahyadi terlihat seperti pencitraan saja. Harus ada evaluasi.
“Dengan apa yang tersampaikan oleh masyarakat ini, pemerintah kota cepat tanggap, terutamanya di wilayah seperti di Kelurahan ini, jangan antipati untuk bertemu dengan masyarakat. Warga itu tanggung jawab mereka. Kalau mereka sebagai pemimpin sudah selayaknya memberikan perlindungan, memberikan fasilitas yang seharusnya warga masyarakat dapatkan,” harapnya.
“Mendorong UMKM juga solusi dari masalah Ketenagakerjaan. Saya sangat mendorong masyarakat untuk mendapatkan pemberdayaan, jangan sekedar dikasi. Nanti jadinya semangat untuk berkarya berinovasi kreatif itu hilang, maka semangatnya hanya menunggu BLT. Tetapi kalau mereka diberikan pelatihan-pelatihan, pemberdayaan, inikan mereka harga dirinya naik. Saya bisa menjadi pengusaha, walaupun memulainya dari kecil, tapi itu bisa memberikan manfaat dan juga memberikan dampak kepada pemerintah kota sendiri, pemerintah Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Keputih. Itu cita-cita saya yang panjang, makanya kita coba dari sedikit demi sedikit mengelola yang kita mampu dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat Bandeng Keputih,” pungkas Lilik. (nald)
