MetroTimes (Surabaya) – Upaya konkret untuk memperkuat nilai-nilai toleransi dan mengatasi kesenjangan sosial terus digaungkan oleh para legislator Jawa Timur. Salah satunya melalui kegiatan Sarasehan bertajuk “Penerapan Demokrasi Ekonomi untuk Mengatasi Intoleransi dan Kesenjangan Sosial”, yang digelar pada Minggu (4/5) di ARTOTEL TS Suites Surabaya.
Hadir sebagai pembicara utama, Yordan M. Batara-Goa, S.T., M.Si., Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah sekaligus Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur dari Dapil JATIM 1 (Kota Surabaya), menegaskan bahwa demokrasi ekonomi dapat menjadi instrumen penting dalam meredam konflik sosial.
“Hari ini kita bicara tentang demokrasi ekonomi, bagaimana kemudian demokrasi ekonomi itu bisa menjadi solusi untuk mencegah adanya intoleransi dan kesenjangan sosial,” ujar Yordan.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa koperasi merupakan bentuk nyata dari implementasi demokrasi ekonomi yang telah lama digagas oleh para pendiri bangsa, terutama Bung Hatta. “Koperasi ini keuntungannya tidak masuk ke satu dua orang, tapi dibagi merata ke para anggotanya sesuai kontribusi. Ini bentuk paling mungkin untuk mewujudkan keadilan sosial,” jelasnya.
Yordan juga menyoroti pentingnya mendukung program Koperasi Merah Putih yang dicanangkan pemerintah. Menurutnya, PDIP siap mendukung penuh program ini. “Kami mendorong rekan-rekan untuk bisa mendukung dengan apa yang dimiliki, agar Koperasi Merah Putih tidak hanya tumbuh sesaat, tapi bisa jadi pelopor kesejahteraan sosial di tiap desa dan kelurahan,” tegasnya.
Dalam diskusi, Yordan juga mengangkat isu pendidikan dan sistem zonasi yang kini berubah menjadi berbasis domisili. Ia mengkritisi bahwa perubahan tersebut tidak menyelesaikan akar permasalahan.
“Perubahan itu tidak signifikan. Tetap membuka celah penyimpangan seperti pemindahan identitas. Ini justru melemahkan semangat kompetisi siswa. Kami lebih setuju dengan sistem tes akademik agar siswa memiliki daya juang,” ujarnya.
Ia juga menyoroti dua persoalan utama yang tidak tersentuh oleh sistem saat ini: keterbatasan jumlah sekolah negeri dan kesulitan siswa dari keluarga miskin. “MOU dengan beberapa sekolah memang ada, tapi apakah cukup? Subsidi Rp1 juta dari Pemprov juga perlu kita lihat implementasinya di lapangan,” pungkasnya.
Sarasehan ini menjadi wadah penting untuk menguatkan sinergi antar elemen masyarakat dalam mewujudkan pembangunan inklusif berbasis nilai keadilan sosial.
(nald)
