MetroTimes (Surabaya) – Centre for Strategic and International Studies (CSIS) bersama Center for Environmental, Social, and Governance Studies (CESGS) Universitas Airlangga menggelar seminar publik bertajuk “Membangun Dekarbonisasi pada Rantai Pasok Industri Baterai dan EV demi Menjaga Daya Saing dan Komitmen Lingkungan Indonesia” di Ruang Tarumanegara, ASEEC Tower Universitas Airlangga, Rabu (3/6/2026).
Seminar ini menghadirkan akademisi, peneliti, praktisi lingkungan, pelaku usaha, dan pengambil kebijakan untuk membahas tantangan sekaligus peluang pengembangan industri baterai dan kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV) di Indonesia yang berkelanjutan dan berdaya saing global.
Dalam paparannya, Managing Director of Research and Innovation CESGS Universitas Airlangga, Fajar Kristanto Gautama Putra, menekankan bahwa perkembangan industri baterai harus mampu menghadirkan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan.
Menurutnya, baterai saat ini menjadi salah satu elemen penting dalam transisi energi dan penyediaan listrik masa depan. Namun, keuntungan ekonomi yang dihasilkan dari industri tersebut harus berjalan beriringan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan.
“Jangan sampai prosperity atau manfaat ekonomi yang dibawa oleh industri baterai justru berlawanan dengan sustainability. Keduanya harus berjalan bersama,” ujarnya.
Fajar juga menyoroti pentingnya penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam seluruh rantai pasok industri baterai, mulai dari sektor hulu hingga hilir.
Sementara itu, Peneliti Departemen Ekonomi CSIS, Adinova Fauri, menjelaskan bahwa program hilirisasi nikel yang menjadi prioritas pemerintah sebenarnya memiliki tujuan besar untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat industri baterai dan kendaraan listrik dunia.
Namun demikian, menurutnya pengembangan industri tersebut masih menghadapi persoalan serius karena rantai pasoknya masih bergantung pada energi berbasis batu bara.
“Hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan batu bara masih mendominasi rantai pasok industri baterai. Ketika dilakukan analisis Life Cycle Assessment (LCA), penurunan emisi yang dihasilkan Indonesia masih tertinggal dibandingkan beberapa negara tetangga,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa isu lingkungan kini menjadi faktor utama dalam persaingan industri global. Negara maupun perusahaan yang tidak mampu memenuhi standar lingkungan akan menghadapi hambatan dalam memasuki pasar internasional.
“Daya saing hari ini tidak hanya ditentukan oleh harga dan kualitas produk, tetapi juga oleh standar lingkungan yang diterapkan,” tambahnya.
Dari sisi pemerintah daerah, Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur, Anjarwati, S.Si., M.Env., menegaskan komitmen Jawa Timur dalam mendukung target penurunan emisi gas rumah kaca.
Menurutnya, DLH memastikan bahwa setiap pengembangan industri, termasuk industri baterai dan kendaraan listrik, wajib memenuhi standar lingkungan yang berlaku, baik terkait pengelolaan limbah, emisi udara, air limbah, maupun dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
Ia mengakui bahwa tantangan terbesar masih berada pada industri kecil dan menengah yang sering kali belum mampu memenuhi standar lingkungan karena keterbatasan biaya.
“Persoalan ekonomi masih menjadi tantangan utama. Karena itu diperlukan kolaborasi semua pihak, termasuk industri besar melalui program tanggung jawab sosial perusahaan agar dapat membantu industri kecil meningkatkan pengelolaan lingkungannya,” katanya.
Anjarwati juga menyoroti maraknya praktik pengolahan limbah secara informal yang belum memenuhi standar keselamatan maupun lingkungan, terutama dalam pengelolaan limbah elektronik dan baterai.
Pada kesempatan yang sama, Professor of Finance BRAC University, Dr. Md. Mahmudul Alam, menekankan bahwa keberhasilan pengembangan industri kendaraan listrik sangat bergantung pada penerapan ESG yang nyata dan terukur.
Ia menjelaskan bahwa investor global kini semakin memperhatikan skor ESG sebelum menanamkan modal. Karena itu perusahaan tidak cukup hanya menyusun laporan keberlanjutan, tetapi harus benar-benar menerapkan prinsip-prinsip ESG dalam operasionalnya.
“Investor melihat bagaimana perusahaan menjalankan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Bukan sekadar melaporkan emisi karbon, tetapi juga bagaimana memperhatikan isu sosial dan tata kelola dalam seluruh rantai pasok,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komite Tetap Energi Baru Terbarukan KADIN Jawa Timur, Ardi Krisnamurti, menilai industri baterai merupakan salah satu sektor strategis yang dapat menjadi penggerak industrialisasi berbasis sumber daya alam Indonesia.
Ia berpendapat bahwa pemerintah perlu memainkan peran yang lebih kuat pada sektor hulu melalui pendekatan state capitalism yang sehat, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam dan investasi strategis.
Menurut Ardi, Indonesia saat ini memiliki kekuatan besar di sektor hulu, khususnya cadangan nikel, namun masih lemah pada sektor menengah dan hilir. Akibatnya, nilai tambah ekonomi belum sepenuhnya dinikmati di dalam negeri.
Selain itu, ia menyoroti masih minimnya kapasitas industri daur ulang mineral dan limbah elektronik di Indonesia. Banyak material bernilai tinggi yang justru diekspor ke luar negeri untuk diproses kembali.
“Padahal teknologi daur ulang sebenarnya sudah tersedia. Tantangannya ada pada regulasi, perizinan, dan tata kelola yang masih membutuhkan penyempurnaan,” katanya.
Diskusi juga menyoroti persoalan pengelolaan limbah baterai yang diperkirakan akan meningkat pesat dalam beberapa tahun mendatang seiring bertambahnya penggunaan kendaraan listrik. Para narasumber sepakat bahwa kesiapan regulasi, pengawasan, dan pengembangan industri daur ulang menjadi faktor penting untuk mencegah munculnya persoalan lingkungan baru di masa depan.
Dalam penutupan seminar, moderator menyimpulkan bahwa Indonesia memiliki peluang besar menjadi pemain utama dalam industri baterai global. Namun, kesenjangan antara potensi sumber daya yang dimiliki dan realisasi industri yang berkelanjutan masih cukup lebar.
Sejumlah rekomendasi yang mengemuka dalam seminar tersebut antara lain percepatan dekarbonisasi pada seluruh rantai pasok industri baterai, pengurangan ketergantungan terhadap batu bara, penguatan penerapan ESG, serta penyusunan regulasi yang memberikan kepastian jangka panjang bagi investor dan pelaku usaha.
Selain itu, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat dinilai menjadi kunci utama dalam mewujudkan industri baterai dan kendaraan listrik Indonesia yang kompetitif sekaligus berkelanjutan.
Dengan semakin ketatnya tuntutan pasar global terhadap standar lingkungan, para pembicara sepakat bahwa dekarbonisasi dan ESG bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan strategis untuk menjaga daya saing Indonesia di masa depan.
(nald)
