Metro Times (Banjarmasin) Komando Resort Militer 101/Antasari menggelar pencanangan pembangunan zone integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan birokrasi bersih serta melayani.
Pencanangan yang ditandai dengan penandatangan pakta integritas oleh sejumlah pejabat Korem dan Kodim berlangsung di Ruang Yudha Makorem 101/Antasari, Sabtu (12/1).
Danrem 101/Antasari Kolonel Inf Mohammad Syech Ismed mengatakan, tingginya tuntutan masyarakat akan terwujudnya birokrasi transparan, akuntabel, bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme mengakibatkan reformasi birokrasi harus dilakukan oleh Instansi Pemerintah.
Korem Antasari ungkap, Syech Ismed termasuk salah satu lembaga yang siap melaksanakan pembangunan zone integritas. Pedoman pembangunan zone integritas di lingkungan TNI AD perlu disesuaikan.
“Penyesuaian sudah dilakukan terbitnya revisi Peraturan KSAD Nomor 30/2017 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan TNI AD” tegas Danrem 101/Antasari.
“Selaku Pimpinan dengan ini saya mengimbau kepada seluruh anggota untuk tidak melakukan korupsi sekecil apapun dalam pelaksanaan setiap pekerjaan,” tambahnya.
Komandan Kodim 1006/ Mtp Letkol Arm Siswo Budiarto S.P.I., M.M., M.I.Pol usai melakukan penandatanganan MOU dalam nota fakta Integritas menuturkan, proses pembangunan zone integritas di lingkungan TNI AD khususnya Kodim Martapura difokuskan pada penerapan program manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, penguatan dalam mendukung kelancaran program kerja satuan.
“Saya tegaskan ini adalah perintah, kami akan konsisten dengan ini selain mencegah adanya manipulasi dalam pelaporan pertanggung jawaban keuangan
dan anggaran, sebagai kontrol media untuk prajurit dalam menjalankan tugas” jelas Dandim 1006/Martapura.
Kepala KPPN Provinsi Kalimantan Selatan Saritano turut hadir dan mengapresiasi serta mendukung atas komitmen zone integritas yang dilakukan oleh Korem 101/Antasari
“Di Kalimantan Selatan sudah ada tiga Institusi yang berani menjalankan Fakta Integritas WBK, yaitu Poltabes Banjarmasin, Militer Rindam VI/Mulawarman dan Korem 101/Antasari” ucap Kepala KPPN Kalimantan Selatan.
Kepala KPPN Kalimantan Selatan menambahkan, hal ini dikarenakan untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan birokrasi bersih serta melayani, diwujudukan melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Itu artinya Korem sudah tidak main-main lagi, dan sudah berkomitmen menjaga Konstitusinya terbebas dari Korupsi” tambahnya. (Arif)
