Metro Times (Purworejo) Kunjungan Kerja Komisi IV dan Komisi II DPRD Kabupaten Purworejo ke tempat wisata Bukit Seribu Besek dimanfaatkan oleh puluhan warga Desa Guntur, Kecamatan Bener, yang terdampak pengadaan lahan Mega Proyek Bendungan Bener mengadu terkait harga ganti rugi tanah mereka yang dianggap tidak manusiawi.
Puluhan warga tersebut berkumpul di aula pertemuan Bukit Seribu Besek, mereka menyampaikan keluh kesah kepada para legislator, Rabu (11/12) siang. Hadir Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Agung Wibowo, Camat Bener Agus Widiyanto SIP MSi, dan Kapolsek Bener.
Permasalahan itu muncul setelah Senin (9/12 ) kemarin, pihak apraisel, panitia pengadaan tanah dan BBWSO bersama Forkompimcam mengundang warga untuk musyawarah mengenai ganti untung tanah mereka yang masuk dalam paket 1. Dari jumlah 1.452 bidang, namun hanya 181 bidang yang siap dibayarkan setelah dianggap memenuhi syarat oleh LMAN.
Misrun warga RT 1, RW 6 Kalipancer yang mendapat ganti rugi menerangkan bahwa dalam undangan musyawarah itu. Tetapi saat kemudian dipanggil satu persatu diberi amplop yang isinya jumlah tanah dan tanaman yang terdampak.
“Saat itu salah satu petugas pendaftaran, hanya mengatakan supaya saya menjawab menerima atau tidak. Kalau tidak ke pengadilan saja. Mendengar kata pengadilan ya kami takut,” jelas Misrun yang mengaku kecewa.
Lanjut Misrun, kekecewaan warga setelah mengetahui bahwa harga tanah Kami hanya dihargai rata-rata Rp 60 ribu per meter. “Kami tidak menolak mega proyek Bendungan Bener. Tapi kami tidak setuju dengan harga tanah yang sudah ditentukan pemerintah. Karena harga tidak sesuai dengan yang kami harapkan,” jelasnya.
Sementara itu, Kades Guntur, Nukholib mengatakan bahwa harga tanah di wilayahnya saat ini mencapai kisaran Rp 150 ribu sampai Rp 200 ribu per meternya.
“Warga tidak minta muluk-muluk. Hanya ingin uang ganti rugi bisa untuk membeli tanah lagi sehingga mereka masih bisa bercocok tanam untuk menghidupi keluarganya,” kata Nukholib.
Warga lain, Purwadin asal RT 3 RW 5 Dusun Kalipancer, menegaskan bahwa apa yang diberikan pemerintah bukan ganti untung, tapi ganti rugi.
“Kalau ada harga tanah Rp 50 ribu per meter, tolong tunjukan, akan kami beli. Kami ini sudah kehilangan tanah, hilang semua mata pencaharian dan harta benda untuk proyek negara. Kami semua bisa kere,” kata Purwadin di hadapan para wakil rakyat.
Purwadin pantas emosi karena dia sudah kehilangan tanah dan tanaman yang selama ini menjadi sumber nafkah bagi keluarganya.
“Harga kemukus perkilo saja Rp 50 ribu, belum cengkeh dan lain-lain. Kehendak warga, harga dinaikkan. Sesuai undangan katanya musyawarah, tapi langsung disuruh menerima atau tidak,” katanya.
Wakil ketua komisi IV DPRD Purworejo M Abdullah, meminta warga untuk membuat surat kepada pemerintah. Lanjut Abdullah, Pihaknya akan memastikan surat tersebut sampai kepada Presiden Joko Widodo, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Bupati Purworejo Agus Bastian dan pimpinan BBWSO selaku pemilik proyek.
“Warga ini kan sudah setuju dan mendukung proyek Bendung Bener. Sejak setahun lalu tanahnya tidak boleh ditanami sudah manut. Janganlah diperlakukan sewenang-wenang, undangan musyawarah yang terjadi adalah pemaksaan salah satu pihak. Bukan adat kita,” kata Abdullah. wakil rakyat yang berasal dari Dapil Bener.
Politisi Nasdem ini melanjutkan bahwa saat ini jangan hanya bicara aturan, tapi harus melihat sisi kemanusiaan dalam proses ganti untung agar masyarakat bisa membeli lahan lain untuk ditanami.
Abdullah juga menyebut, harga tanah yang ditentukan LMAN sangat tidak masuk akal, dan jauh dari harapan pemilik lahan. “Tanpa ada kesepakatan tiba – tiba pemilik lahan dikasih amplop yang isinya kalau dihitung rata – rata hanya Rp 50rb per meternya. Lah kalau harga segitu sangat tidak manusiawi,” sebutnya.
Sementara puluhan baner dengan berbagai tulisan bernada protes dipasang di sepanjang jalan menuju bukit seribu besek. Bahkan salah satu baner bertulisan “Pak Jokowi Pie Nasipe Warga Guntur” (Pak Jokowi Bagaimana Nasib Warga Guntur). (dnl)
