Metro Times Kendal – Bupati Kendal Mirna Annisa mengungkapkan adanya pasangan calon (Paslon) yang maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kendal tahun 2020 mengancam perangkat desa dan Kepala Desa (Kades) akan memotong Dana Desa dan mencoret Bantuan Sosial jika tidak memilihnya.
Ancaman tersebut hampir merata diarahkan kepada kades di Kabupaten Kendal, khususnya di Kendal bagian atas dan diungkapkan Mirna dalam siaran pers bersama media di Persroom Pemda Kendal, sabtu (5/12/2020).
“Apabila tidak memilih salah satu paslon tertentu maka dana desa akan dipotong dan juga dengan bansos akan dicoret,” kata Mirna.
Para kades, kata Mirna, melaporkan adanya ancaman yang dilakukan salah satu paslon kepada dirinya selaku orang tua dari perangkat desa dan kades di Kendal.
“Paslon yang melakukan ini saya yakin karena paslon tersebut punya kekurangan. Saya pikir ini tidak etis dan presiden pasti marah, karena tugas negara bukan seperti itu,” ungkapnya.
Tugas negara, lanjutnya, adalah mensejahterakan rakyatnya. “Dana desa saja menteri desanya dari PKB, menteri sosialnya dari PDIP. Para menteri saja rela melepaskan atribut partai demi mensejahterakan rakyatnya,” terangnya.
Menurut Mirna, jualan Dana Desa dan Bansos di pilkada, jika partai pengusungnya mendengar tentu pasti akan kecewa dan sedih.
Mirna menegaskan akan melindungi ASN dan Kepala Desa dari ancaman-ancaman dan propaganda-propaganda yang dilakukan oleh salah satu paslon tersebut.
Dirinya berharap kepada semua paslon, untuk menonjolkan karakter personal pribadinya dan tidak merusak citra dari partai pengusung saat maju bertarung di pilkada.
“Kasihan kades dan perangkat yang diancam dan diperlakukan seperti itu,” ungkapnya.
Ditambahkan, selaku orang tua dari kades di Kabupaten Kendal, melihat para kades diperlakukan seperti itu, dirinya mengaku tidak akan tinggal diam saja. Ia akan memberikan pemahaman yang benar kepada para kades bahwa, tidak mungkin seorang presiden, seorang menteri dan seorang Kapolres melakukan intervensi seperti itu.
“Presiden kita baik, menteri kita berkualitas dan kapolres juga paham betul bahwa polisi milik masyarakat,” pungkasnya.(Gus)
