METROTIMES, JAKARTA – Saat ini terlalu berat beban kota Jakarta sebagai Ibu Kota dan pusat bisnis Indonesia. Banyak masalah yang harus diurai dan dicarikan solusinya, mulai dari kemacetan, tingkat polusi yang tinggi hingga jumlah penduduk. Apalagi, tahun 2030 nanti kota Jakarta diproyeksikan menjadi kota megà terbesar melebihi Tokyo.
“Maka itu keputusan Presiden Jokowi untuk memindahkan Ibu Kota ke Kalimantan Timur sudah tepat,” demikian dikatakan Guru besar FEB Universitas Gajah Mada (UGM) Prof Dr Mudrajad Kuncoro saat menjadi pembicara dalam acara Focus Discussion Group (FGD) dengan tema “Ibu Kota Baru Indonesia Maju” yang digelar Relawan Jokowi (ReJO) di Menara Batavia, Jakarta Rabu (2/10/2019).
Ketua Umum RèJO, HM. Darmizal MS, sebagai penggagas FGD, mengundang beberapa tokoh nasional menjadi narasumber yang dibuka secara resmi oleh anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres Sidarto Danusubroto.
Tokoh yang hadir antara lain; Ketua umum partai Demokrat tahun 2001-2005 sekaligus Watimpres tahun 2005-2010 Prof Subur Budhisantoso, mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Erman Soeparno dan owner Jababeka SD Darmono.
Pada pembukaan acara, Sidarto Danusubroto, menjelaskan bahwa, keputusan pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur adalah pengejawantahan dari pikiran pemimpin Indonesia terdahulu.
Rencana pemindahan Ibu Kota, kata Sidarto, sudah digemakan secara visioner oleh Presiden Soekarno, kemudian presiden Soeharto menggagas kawasan Jonggol sebagai alternatif.
“Namun belum sempat terlaksana berbagai kajian yang telah ada sebelumnya, oleh Presiden Jokowi disempurnakan kemudian ditetapkan sebagaimana yang telah disampaikan beliau beberapa waktu lalu,” ujar Sidarto.
Ditambahkannya, pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur, diharapkan menjadi visi baru Indonesia, dengan konsep pembangunan yang holistik. “Tidak lagi seperti hanya terkonsentrasi dipulau Jawa saja”.
Prof Dr Mudrajad Kuncoro melanjutkan, konsep pembangunan Ibu Kota baru akan berada ditengah kawasan hutan sehingga membuat kota dalam suasana hijau dan asri.
“Bayangkan saja, ditengah-tengah hutan ada gedung-gedung bertingkat. Meskipun banyak gedung, namun kelestarian hutan dan eko sistem akan bisa tetap terjaga,” ujarnya.
Apalagi lanjut, Mudrajad, jika pembangunan gedung itu bisa melambangkan Bhineka Tunggal Ika.
“Misalnya saja, gedung bisa dibangun seperti rumah adat Minang, Joglo dan lainnya,” tuturnya.
Lebih lanjut Mudrajad menjelaskan, pemindahan Ibu Kota harus segera ditindak lanjuti dengan membuat masterplan dan grand design yang matang.
“Saya mengusulkan grand design dan masterplan Ibu Kota nanti dapat menggunakan konsultan nasional atau lokal. Sebab, kita punya banyak konsultan Indonesia yang berkompeten,” pungkas Mudrajad.
Ditempat yang sama mantan Menakertrans Erman Soeparno meyakini, dalam pemindahan Ibu Kota pemerintah tentu sudah melakukan kajian mendalam dan berbagai pendekatan.
“Saya yakin Presiden Jokowi dan pemerintah sudah melakukan berbagai pendekatan, seperti sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup dan lain-lain. Tinggal pendekatan politik yang perlu dikuatkan,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua umum partai Demokrat 2001-2005 Prof Subur Budisantoso mengatakan, pro dan kontra dalam pemindahan Ibu Kota dalah hal yang wajar.
“Pemindahan Ibu Kota banyak diartikan babat alas. Itu salah. Disana kita tidak babat alas sama sekali. Karena disana sudah ada pendukuk baik pendatang maupun asli,” jelas Subur Budisantoso.
Ketua Umum RèJO HM. Darmizal MS, , dalam sambutan pembukanya menjelaskan bahwa, hasil FGD bertema “Ibu Kota Baru Indonesia Maju” adalah sesi pembuka dari beberapa FGD yang segera dilakukan.
“Setelah dirumuskan, akan diserahkan kepada Pemerintah sebagai bahan masukkan,” kata Darmizal. (WT/HP)
