METROTIMES, BABEL – Sejumlah Organisasi Pers mengadakan aksi protes keras terkait perihal ucapan Kepala Dinas Kominfo Provinsi Bangka Belitung (Babel) yang mengatakan jika mau ikut Uji Kompetensi Wartawan (UKW) harus tergabung dulu dengan PWI juga polemik Pergub UU no 18 tahun 2019.
Data yang diterima Metrotimes dari Ikatan Wartawan Online (IWO) Pangkalpinang-Bangka Belitung, menyebutkan akibat penyampaian Kepala Dinas Kominfo Bangka Belitung yang mengatakan bahwa jika mau ikut Uji Kompetensi Wartawan (UKW) harus bergabung dulu dengan PWI telah melukai sejumlah Organisasi Pers di antaranya PWRI, HPI, IWO, FPII, DPI Babel serta Wartawan dari berbagai media mendatangi kantor DPRD provinsi Bangka Belitung di jalan perkantoran Gubernur Air Hitam, Rabu (4/12/2019).
Kedatangan para awak media dari sejumlah organisasi Pers itu disambut baik Ketua DPRD provinsi Bangka Belitung Didit Sri Gusjaya,SH.MH, didampingi Komisi I ruang rapat DPRD Provinsi Babel.
Kedatangan Organisasi Pers ini untuk menyampaikan ketidaksetujuan dengan Pergub UU No 18 tahun 2019 tersebut serta Ucapan dari Kepala Diskominfo provinsi yang sempat viral di beberapa media kemarin .
Menanggapi pernyataan Kadis Kominfo “jika mau ikut UKW harus tergabung dulu dengan PWI”, Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Babel, Evan Satriyadi dengan tegas mengatakan pihaknya sebagai Ketua IWO tidak setuju karena sangat bertentangan dengan UU Pers 40 Tahun 1999 dan bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28 ayat 3.
Didit Sri Gusjaya, SH, MH., Ketua DPRD Provinsi saat mendengar penyampaian dari insan pers, mengatakan pihaknya tidak bisa langsung memutuskan takut nantinya menjadi bumerang baginya.
“Jadi untuk hal ini, kami tidak bisa langsung memutuskan harus kami pelajari dulu apalagi ini berhubungan dengan Pergub UU No 18 tahun 2019. Pasalnya, banyak Pergub yang menjadi kontroversi bukan cuma Pergub UU No 18 tahun 2019 ini. Jadi kami harapkan kepada seluruh insan pers, kita akan panggil lagi ke ruangan yang sama di tanggal 09/12/2019 hari Senin. Kemudian kami juga akan mengundang Diskominfo Provinsi, Humas, Biro Hukum, dan Komisi 1 DPRD Babel,” tutupnya. (HP/IWO)
